Ekonomi

Sosial

Budaya

Recent Posts

Tahun Depan, Uncen Buka Prodi Bahasa Papua

Tahun Depan, Uncen Buka Prodi Bahasa Papua

1:06:00 PM Add Comment
Menteri PPPA Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, MA
membuka Seminar Perencanaan Bahasa Daerah di Jayapura, Selasa, 16 Oktober 2018.
Jayapura - Universitas Negeri Cenderawasih (Uncen) Jayapura akan membuka program studi (Prodi) Bahasa daerah dan Sastra Papua pada tahun ajaran baru 2019.
Hal itu disampaikan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Uncen, Nomensen Mambraku, kepada wartawan disela-sele Seminar Perencanaan Bahasa Daerah di Tanah Papua, Selasa, (16/10/2018) kemarin.

Ia mengatakan, pentingnya pelestarian bahasa daerah, dan kearifan lokal. Apalagi, pulau Papua adalah pulau dengan kekayaan dan keragaman budaya serta tradisi yang luar biasa.

Oleh karena itu, Uncen sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Papua akan membuka Prodi khusus untuk Bahasa Daerah dan Sastra. “selama ini di Uncen sudah ada program studin Bahasa Inggris, Bahasa Daerah dan dan Sastra. Tetapi buat program studi yang khusus untuk bahasa Papua,” ujarnya.

Dikatakan, tanah Papua memiliki 395 bahasa daerah, dan kita punya kewajiban untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah. “saya akan bertemu dengan Rektor Uncen, kita harus membuka program baru untuk bahasa daerah Papua,” tuturnya.

Ia pun berharap, mulai tahun 2019, Uncen sudah bisa membuka penerimaan mahasiswa baru untuk prodi baru tersebut, dan anak-anak Papua punya minat untuk program tersebut.

Dia menegaskan, dengan dibukanya prodi bahasa daerah maka dimungkinkan munculnya hasil-hasil penelitian yang bisa menjadi rekomendasi bagi para pemerintah daerah. Yang dalam hal ini, sesuai dengan UU Nomor 24 tahun 2009 Pemda memiliki kewajiban untuk membina, mengembangkan dan melestarikan bahasa daerah.

Oleh karena itu, untuk tahap awal, pihaknya akan mencoba dengan tiga bahasa, yakni Bahasa Biak, Sentani dan bahasa Kayu Pulo (Jayapura). Karena tiga bahasa tersebut sudah dibuat dalam bentuk kamus.

“besar kemunkinan tiga bahasa ini yang akan kita dorong masuk dalam program studi bahasa daerah di kampus Uncen. Karena di Jayapua saja banyak bahasa seperti bahaya Tobati dan Nafri. Bahkan di Kota Jayapura bahasa daerah sudah masuk kurikulum sekolah,” ucapnya.

Pembungkaman di Balik Intimidasi dan Persekusi Terhadap Mahasiswa Papua

12:42:00 PM Add Comment
Suasana Asrama IPMAPAPARA Malang saat terjadinya persekusi
oleh aparat gabungan dan intelkam Polrestabes Surabaya - Jubi/dokAMP
Pekan lalu, mahasiswa Papua yang ada di dua kota studi, Bandung, Provinsi Jawa Barat dan Makassar, Sulawesi Selatan mendapat teror dan intimidasi.
Di Bandung, teror datang dari tujuh orang tak dikenal saat para mahasiswa Papua melakukan persiapan bazar, Minggu, 14 Oktober 2018 sekira jam 04.00 WIB.
Orang tak dikenal itu masuk ke Asrama Kamasan II, Cilaki, Kota Bandung mengambil beberapa barang milik mahasiswa dan sempat dua kali mengeluarkan tembakan.
Di Makassar, mahasiswa Papua juga mendapat intimidasi hingga dugaan adanya tindakan kekerasan dari aparat keamanan saat mengikuti Panggung Pembebasan bertemakan "Papua Darurat Kemanusiaan", Sabtu malam, 13 Oktober 2018, di Asrama Mahasiswa Papua, Jalan Lanto Daeng Pasewang, Kota Makassar.
Anggota Komisi I DPR Papua bidang politik, hukum, HAM dan keamanan, John Wilil mengatakan, bukan baru kali ini mahasiswa Papua di beberapa kota studi di provinsi lain mengalami intimidasi dari aparat keamanan atau persekusi (perlakuan buruk oleh individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lain) dari kelompok atau organisasi masyarakat tertentu.
Katanya, intimidasi dan persekusi terhadap mahasiswa Papua di kota studi provinsi lain, merupakan bentuk pembungkaman demokrasi.
"Misalnya di Makassar, polisi masuk ke asrama mahasiswa mengintimidasi mereka saat para mahasiswa mengekspresikan pendapatnya. Mestinya polisi tak boleh masuk ke asrama, tanpa izin pengurus asrama (mahasiswa)," kata John Wilil, Selasa, 16 Oktober 2018.
Aparat keamanan (Polisi dan TNI) menurut legislator Papua dari 14 kursi pengangkatan itu, merupakan sahabat rakyat dan mahasiswa bagian dari rakyat. Ia tak ingin mahasiswa Papua di provinsi lain terus mendapat persekusi, intimidasi, kekerasan, diskriminasi, rasis, dan perlakuan tak menyenangkan lainnya.
"Kami sayangkan aksi-aksi seperti itu sering terjadi di luar daerah (luar Papua)," ujarnya.
Katanya, wajar jika mahasiswa berekspresi menyampaikan aspirasinya di muka umum, karena itu merupakan bentuk sikap kritis mereka terhadap para pemangku kepentingan atau pengambil kebijakan.
Ekspresi itu merupakan hal biasa. Jika aparat keamanan beralasan melaksanakan tugas lanjutnya, juga tak bisa serta merta menangkap, mengintimidasi mahasisawa. Ada prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu.
"Selain itu, ada cara lain yang dapat dilakukan, dengan pendekatan persuasif, dialogis dan lainnya. Biarkan mahasiswa berekspresi selama masih dalam aturan yang ada," katanya.
Ia tak ingin kejadian serupa terhadap mahasiswa Papua terus berlanjut, karena dikhawatirkan dapat berimbas ke Papua. Selain itu, jangan ada pihak tertentu bermain di balik beberapa kejadian di kota studi, karena ketika mahasiswa Papua menyampaikan pendapatnya di depan umum, Papua tak langsung merdeka.
"Selain itu, setiap warga negara berhak menyampaikan pendapat di muka umum, hal itu diatur undang-undang. Kami mau mahasiwa Papua di luar Papua mendapat jaminan keamanan," katanya.
Stop intimidasi, persekusi dan teror mahasiswa Papua
Sekretaris II Dewan Adat Papua, John NR Gobai juga meminta aparat keamanan, organisasi masyarakat (ormas) dan warga di kota lain di berbagai provinsi di Indonesia yang menjadi kota studi para mahasiswa Papua tidak terus menerus mengintimidasi, melakukan persekusi dan menteror anak-anak Papua yang menuntut ilmu di wilayah mereka.
"Sudah beberapa kali warga di luar Papua mengintimidasi, menteror dan mengempung asrama mahasiswa Papua di wilayahnya. Misalnya saa di Yogyakarta, Surabaya, Malang. Yang terbaru di Bandung dan Makassar," kata Gobai kepada Jubi.
Menurutnya, anak-anak Papua yang kuliah di luar Papua hanyalah menuntut ilmu, tak mungkin punya kekuatan untuk memerdekakan Papua dengan diskusi, demonstrasi dan lainnya yang digelar di asrama mereka.
Sebagai sesama anak bangsa kata Gobai, sebaiknya saling menghagai satu sama lain. Apa yang menjadi keresahan mahasiswa Papua selama ini adalah wajar, apalagi mereka adalah para generasi masa depan Papua yang ingin melihat Papua lebih baik ke depan.
Ia berharap, gubernur dan pimpinan DPR Papua turun tangan menyikapi kondisi yang selalu dialami mahasiswa Papua di luar Papua, agar warga di provinsi (kota) lain di Indonesia tak terus mengintimidasi, meneror, rasis, dan terkesan melakukan persekusi terhadap anak-anak Papua di wilayah mereka.
"Mesti ada sikap bersama demi menjaga keharmonisan, karena kami di Papua tak pernah menyusahkan masyarakat nusantara yang ada di provinsi ini," katanya.
Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), John Gobai, yang ketika itu berada di lokasi kejadian di Makassar mengatakan, ketika itu aparat keamanan menyisir atribut Bintang Kejora dan menyita sebuah gitar.
"Peristiwa itu menunjukkan aparat bertindak diskriminasi terhadap kegiatan mahasiswa berkaitan dengan Papua. Membawa senjata sama saja teror psikologis untuk mahasiswa Papua. Hampir sepanjang hidup orang Papua diliputi ketakutan," kata John Gobai.
Kejadian itu juga menurut John Gobai, sebagai bukti aparat keamanan membatasi hak berekspresi mahasiswa Papua.
Selain kejadian di Bandung dan Makassar, dari catatan Jubi, selama 2018 ini beberapa kegiatan mahasiswa Papua di sejumlah kota studi yang digelar di asrama mereka digagalkan aparat keamanan dan warga. Misalnya di Malang, Surabaya, dan Yogyakarta. (*)
Pekerja RI Mampu Garap Tambang Bawah Tanah Grasberg Freeport

Pekerja RI Mampu Garap Tambang Bawah Tanah Grasberg Freeport

3:57:00 PM Add Comment
Ilustrasi pekerja PT Freeport Indonesia. Liputan6.com/Katharina Janur
Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) memastikan, tenaga kerja pertambangan Indonesia sudah mampu untuk mengelola kegiatan pertambangan di Indonesia, termasuk tambang bawah tanah Grasberg milik PT Freeport Indonesia di Papua.
Dewan Penasihat Perhapi Jeffrey Mulyono mengatakan, saat ini hampir seluruh lini kegiatan PT Freeport Indonesia dikerjakan tenaga kerja Indonesia. Dengan ini tidak perlu ada keraguan terhadap kemampuan sumber daya manusia Indonesia, untuk melaksanakan kegiatan operasional pertambangan sekelas Grasberg, setelah PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) memiliki 51 persen saham perusahaan asal AS tersebut.
"‎Ada satu pertanyaan apakah tenaga kerja kita itu, tidak siap? Saya kira siap, banyak tambang dikelola Indonesia, di Freeport pun pekerjanya orang Indonesia," kata Jeffrey, di Jakarta, Kamis (4/10/2018).
Menurutnya, untuk mengelola tambang bawah tanah sekelas Grasberg memang rumit. Namun Jeffrey optimistis sumber daya manusia pertambangan Indonesia mampu menggarapnya. Sebab, sudah banyak orang Indonesia menggarap tambang di luar negeri meski bukan milik Freeport.
"Kerumitan itu memang jadi kendala, tapi kita harus siap. Banyak tenaga kerja kita kerja di bawah tanah juga dan ini satu aset tenaga kerja kita bisa diandalkan," tuturnya.
Perhapi melihat kehadiran sumber daya manusia Indonesia memang perlu ditingkatkan di seluruh lini.‎ Sebagai organisasi profesional dengan anggota yang memiliki keragaman pengalaman dalam berbagai kegiatan pertambangan, Perhapi siap untuk mendukung pemerintah dan Inalum dalam pengelolaan tambang Grasberg.
Perhapi menyadari sebagai organisasi profesi pertambangan perlu mengambil peran strategis dalam menjembatani keberpihakan antara pemerintah, pelaku usaha dan pemangku kepentingan terhadap industri pertambangan di Indonesia sehingga dapat bermuara sebesar-besarnya pada kemakmuran rakyat.
"Salah satu upaya untuk merealisasikan peran Perhapi adalah dengan melaksanakan Temu Profesi Tahunan (TPT) yang diselenggarakan di berbagai kota di Indonesia dengan tema yang beragam. Melalui kegiatan Temu Profesi Tahunan akan diperoleh informasi dan masukan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pertambangan di Indonesia," tandasnya.


Freeport Diminta Tuntaskan Masalah Lingkungan di Papua

Freeport Diminta Tuntaskan Masalah Lingkungan di Papua

3:52:00 PM Add Comment
Freeport Indonesia (AFP Photo)
Jakarta - PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) telah sah memiliki saham PT Freeport Indonesia menjadi 51 persen.
Terkait ini, Komisi VII DPR menginginkan sebelum transaksi yang dilakukan Freeport harus diiringi penuntasan permasalahan lingkungan yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Ketua Komisi VII DPR Gus Irawan Pasaribu mengatakan, Inalum akan menanggung kerugian negara atas kerusakan lingkungan yang dilakukan Freeport Indonesia. Ini akan terjadi jika transaksi ‎pembelian saham 41,64 persen untuk menggenapi kepemilikan menjadi 51 persen, ‎dilakukan sebelum permasalahan lingkungan tersebut selesai.
"Pemerintah mau akuisisi‎ saham 51 persen dalam rangka divestasi, kan kalau beli perusahaan kita beli seluruh kita akan menikmati aset dan menanggung kewajiban," kata Gus Irawan, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/10/2018).
‎Dia menyebutkan, dalam temuan BPK terhadap Freeport Indonesia adalah kerusakan lingkungan akibat pembuangan limbah pertambangan (tailing) langsung ke sungai, atas pencemaran lingkungan tersebut negara dirugikan Rp 185 triliun.
Pada temuan BPK lain Freeport menggunakan lahan kawasan hutan lindung seluas 4.500 hektar selama 8 tahun. Terkait penggunaan aset negara tersebut seharusnya Freeport membaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 270 triliun.
Menurutnya, pembayaran kewajiban tersebut tidak sebanding denan harga 41,64 persen saham PT Freeport Indonesia sebesar USD 3,85 miliar atau setara dengan Rp 56 triliun, sebab itu pembayaran saham seharusnya dilakukan sesudah permasalahan lingkungan tersebut diselesaikan.
"Ini kan kewajiban kalau USD 3,85 miliar setara Rp 56 triliun kita beli 51 persen. Kalau saya hitung value tambah kewajiban kita beli kewajiban. Kan nanti Freeport seharusnya tanggung jawab itu costnya Kalau tidak punya uang kan minta pemegang saham," dia menandaskan.

Sumber: https://www.liputan6.com/

Bahasa Indonesia Penyebab Punahnya Bahasa Papua

Bahasa Indonesia Penyebab Punahnya Bahasa Papua

9:54:00 AM Add Comment
Sekretaris Komisi V DPR Papua bidang pendidikan,
seni dan budaya, Natan Pahabol – Jubi.Dok
Jayapura – Sekretaris Komisi V DPR Papua bidang pendidikan, seni dan budaya, Natan Pahabol menyatakan, salah satu penyebab bahasa daerah suku di Papua (bahasa ibu) terancam punah karena penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
“Salah satu penyebab yang bisa kita lihat langsung di lapangan, penggunaan bahasa Indonesia membunuh bahasa daerah. Kurang lebih ada 270 bahasa suku di Papua, dan bahasa pemersatu di Papua adalah bahasa Indonesia,” kata Natan Pahabol kepada Jubi, Selasa (9/10/2018).
Menurutnya, Papua tak memiliki bahasa standar yang dapat dipahami suku yang ada di provinsi itu seperti di Papua Nugini. Di negara itu katanya, ada tiga bahasa yang digunakan warga yakni bahasa daerah, bahasa Tok Pisin, dan bahasa Inggris.
“Masyarakat PNG menguasai tiga bahasa ini, tapi mereka punya bahasa pemersatu yaitu Tok Pisin,” ujarnya.
Kalau di Papua lanjut dia hanya bahasa ibu dan bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa pemersatu lain yang dapat digunakan masyarakat dari wilayah adat Lapago, Meepago, Mamta, Saireri dan Animha. 
“Bahasa yang dianggap bahasa pemersatu di Papua adalah bahasa Indonesia yang dialegnya diubah,” ucapnya.
Faktor lain yang dinilai mengancam keberlangsungan bahasa ibu di Papua, karena orangtua tidak menggunakannya berkomunikasi dalam keluarga, dan tidak mengajarkan kepada anak mereka. 
“Faktor dari lainnya, karena orang dari luar datang misalnya guru-guru, pendeta dan lainnya datang menggunakan bahasa Indonesia,” katanya.
Sementara peneliti dari Balai Bahasa Papua dan Papua Barat, Suharyanto mengatakan, terancam punahnya bahasa ibu dapat disebabkan beberapa hal, di antaranya jumlah penutur yang berkurang, lokasi suatu daerah, kebutuhan, dan asimilasi.
Katanya, di mana pun kota di seluruh dunia dan terdapat berbagai etnik yang datang, mau tidak mau pasti akan mempengaruhi kondisi vitalitas bahasa daerah setempat.
“Ini sudah pasti akan terjadi interaksi soal kebutuhan, sehingga dipastikan memakai bahasa pengantar yang mudah dipahami bersama,” kata Suharyanto pekan lalu. (*)