Follow Us On FB

39 Jurnalis Asing Lakukan Liputan di Papua dan Papua Barat ?

Dua Jurnalis asal Perancis, Thomas dan Valentine yang menjadi terdakwa dugaan kasus penyalahgunaan Visa, Rabu (22/10) – Jubi/Indrayadi TH
Jayapura, Jubi – Sejak tahun 2013 lalu hingga pertengahan Oktober tahun ini, sebanyak tiga puluh sembilan jurnalis Warga Negara Asing (WNA) melakukan kegiatan jurnalistik di Papua dan Papua Barat, setelah diberikan izin resmi dari Pemerintah Indonesia.
Hal tersebut diungkapkan, Direktur Informasi dan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri, Siti Sofia Sudarma usai menghadiri persidangan dua Jurnalis asal Perancis di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, sebagai saksi ahli.
Ia menjelaskan tahun 2013 lalu sebanyak sebanyak 28 jurnalis mengajukan permintaan izin guna melakukan tugas jurnalistik ke wilayah Papua dan Papua Barat. Dimana, menurut Sofia, tujuh diantaranya tidak lolos clearing house.
“Jadinya 21 jurnalis asing meliput ke Papua,” kata Sofia usai hadiri persidangan, Rabu (22/10).
Sedangkan di tahun ini, dikatakan Sofia, sampai dengan bulan Oktober, sebanyak 20 jurnalis WNA telah mengajukan izin, dua diantaranya tidak diloloskan. Terhitung akhir bulan ini, ditambahkan Sofia, sebanyak 18 jurnalis asing di izinkan meliput ke Papua dan Papua Barat.
“Berbagai bidang bisa diliput di Papua dan Papua Barat termasuk politik,” ujarnya sambil memperlihatkan data yang dipegangnya kepada sejumlah jurnalis.
Sementara itu, Kepala seksi Visa Kunjungan Direktorat Jenderal Imigrasi, Doni Alfisyahrin yang juga sebagai saksi ahli dalam persidangan dua jurnalis Perancis mengatakan cara mendapatkan Visa Kunjungan dan Wisata berbeda.
“Visa kunjungan ada keterangan lakukan jurnalistik. Visa kunjungan 4 kali di perpanjang bisa sampai 30 hari. Tentunya ke kantor imigrasi dimana orang itu lakukan kunjungan. Visa kunjungan bisa di konversi. Kalau visa wisata tidak bisa,” kata Doni.
Menurutnya, tidak semua WNA bisa masuk bebas dengan menggunakan Visa Kunjungan. Semuanya, dikatakan Doni, tergantung apakah negara tersebut ada hubungan atau kerjasama dengan Negara Indonesia.
“Eropa ada ada hubungan dengan Indonesia, namun ada beberapa negara didalamnya yang belum, kalau Negara Perancis, iya ada hubungan,” ujarnya.
Namun, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Jayapura, Victor Mambor, mengatakan jumlah wartawan asing yang diakui oleh Direktur Informasi dan Media Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementrian Luar Negeri ini perlu diklarifikasi secara lebih detail.
“Apakah benar 39 Jurnalis asing itu bebas melakukan liputan di Papua? Memang ada wartawan asing yang mendapatkan izin liputan politik di Papua, salah satunya adalah Mark Davis. Maaf, tapi saya harus katakan bahwa Mark Davis tidak bebas melakukan liputannya di Papua karena ada yang mendampinginya.” kata Mambor.
Selain itu, Mambor mengatakan bahwa data yang ia miliki, sebagian besar wartawan asing yang masuk ke Papua dan mendapatkan izin hanya melakukan liputan pariwisata seperti di Kepulauan Raja Ampat, Festival Lembah Baliem dan beberapa kali meliput pengembalian tengkorak orang Jepang yang ada di Papua.
“Bukan hanya soal diizinkan atau tidak, tapi prosesnya terlalu panjang dan berbelit. Mungkin karena itu dinamakan Clearing House. Pemerintah juga harus sadar, semakin lama izin diberikan, wartawan akan kehilangan momen liputannya.” kata Mambor.
Thomas Charles Dandois dan Marie Valentine Bourrat di dakwa melanggar Pasal 122 huruf a Undang Undang No 8 tahun 2011 tentang keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman penjara 5 tahun. (Indrayadi TH)

Sarce Saflesa : Perempuan Sorsel Berduka

( Sarce Saflesa , Tokoh PerempuanTehit Sorsel )
Sorong, Jubi – Dari 20 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel ) Periode 2014-2019 yang dilantik pada Rabu,(22/10), hanyab terdapat dua orang keterwakilan perempuan, yang menduduki kursi legislatif. Ini jelas jauh dari harapan dan tidak memenuhi kuaota 30 persen yang diisyaratkan  undang-undang khususnya di Kabupaten Sorsel .
Dua orang perempuan yang menduduki kursi legislatif DPRD Kabupaten Sorsel, yakni Beatrix Krimadi Kaliele dari Partai Golongan Karya. Kemudian Salomina Salamuk dari Partai Demokrat daerah pemilihan 3. Keterwakilan mereka ini berbanding terbalik pada periode 2009 /2014 lalu yang mana jumlah kursi bagi keterwakilan perempuan Sorsel, yaitu 4 kursi.
Salah satu dari dua perempuan Sorsel yang masuk ke legislatif DPRD Sorsel periode 2014/2019 Beatrix Krimadi Kaliele mengaku optimis meski hanya berdua dari kaum perempuan, namun dirinya yakin mamapu memperjuangkan hak-hak perempuan Tehit yang selama ini hilang.
“Kemudian menampung aspirasi masyarakat yang akan diusulkan ke dewan dan sidang-sidang paripurna. Meski kami hanya dua orang, Tapi saya optimis mampu berbicara banyak bagi kaum perempuan di wilayah Sorsel nanti,” kata Kaliele.
Salah satu tokoh perempuan Tehit Kabupaten Sorsel, Sarce Saflesa merasa sedih dan mengaggap, perempuan Sorsel. Sedang berduka dengan minimnya keterwakilan mereka di legislatif sebagai lembaga yang dinilai mampu mengakomodir kepentingan perempuan Tehit.
“Sebab saat ini mati suri seakan hak kaum perempuan di Sorsel, lantaran disodomi dengan kepentingan-kepentingin politik golongan. Sehingga hak suara mereka terabaikan. Saya sangat sedih, karena minimnya keterwakilan perempuan. Kami perempuan Tehit sedang berdukan dengan keadaan ini ,” kata Saflesa.  (Ness Makuba)

Selandia Baru Minta Jokowi Pastikan Kemanan Areki Wanimbo

Maire Leadbeater, pemimpin West Papua Action Network (kedua dari kanan). (Dok. AUT)
Jayapura, Jubi – West Papua Action Network di Auckland, Dewan Media dan Media Freedom Network di Selandia Baru mendesak Menteri Luar Negeri Selandia Baru untuk mendukung dua wartawan Prancis yang saat ini sedang disidang di Pengadilan Negeri Jayapura, Papua.
“Kami minta Menteri memastikan jaminan bahwa masyarakat lokal yang ditemui oleh dua wartawan Perancis ini aman dan dilindungi.” kata Maire Leadbeater, pemimpin West Papua Action Network kepada Jubi, Rabu (22/10).
Lanjut Leadbeater, saat inilah publik Selandia Baru diharapkan mengingatkan Presiden Jokowi yang baru dilantik atas janji-janji yang dibuatnya selama kampanye. Saat itu, menurut Leadbeater, Jokwi menjanjikan kebebasan pers yang lebih besar di wilayah bermasalah, seperti Papua.
“Menteri Luar Negeri harus menyarankan Jokowi untuk melihat resolusi Parlemen bulan Juli lalu yang meminta Presiden baru untuk menegakkan hak ‘wartawan lokal dan internasional’ untuk melaporkan situasi politik di Papua Barat tanpa risiko penjara atau kekerasan.” kata Leadbeater.
Sementara itu, Paul Tolich dari Media Freedom Network mengatakan saat ini Selandia Baru menjadi anggota Dewan Keamanan PBB sehingga harus memanfaatkan suara mereka untuk menyampaikan kepedulian mereka tentang kasus hak asasi manusia.
“Bukan hanya dari dua wartawan yang berdedikasi tetapi juga hak-hak rakyat Papua Barat,” kata Paul Tolich.
Terlepas dari beberapa wartawan yang diawasi secara ketat saat masuk ke Papua, hingga saat ini wartawan internasional masih dilarang masuk ke Papua.
Saat ini, index kebebasan pers Reporters Without Borders 2014, Indonesia berada di posisi 132 dari 180 negara. Salah satu faktor penting yang menempatkan posisi Indonesia di posisi rendah ini adalah kurangnya transparansi dan pembatasan laporan jurnalistik di Papua. (Victor Mambor)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Mungkinkah Papua akan 'Terbuka'?

Thomas Dandois (kiri) dan Valentine Bourrat ditangkap di Wamena Agustus lalu.
Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri di Jayapura, Papua, menuntut hukuman penjara empat bulan dan denda Rp2 juta subsider dua bulan kurungan atas dua wartawan Prancis Valentine Bourrat dan Thomas Dandois dalam sidang hari Kamis (23/10).
Keduanya ditangkap di Wamena bulan Agustus lalu dan dipidanakan dengan dakwaan pelanggaran undang-undang keimigrasian yaitu melakukan peliputan dengan visa turis.
Ini adalah pertama kalinya wartawan dipidana dan dipenjara karena pelanggaran visa, biasanya yang terjadi adalah mereka akan langsung dideportasi.
"Kami memutuskan untuk memilih jalan projusticia agar memberi efek jera kepada wartawan asing lain yang meliput di Papua tanpa visa jurnalis," kata Kepala Kantor Imigrasi Jayapura Gardu Tampubolon.
Kasus ini terjadi menjelang dimulainya pemerintahan Presiden Joko Widodo yang pernah menyatakan akan mengupayakan keterbukaan Papua. Namun gagasan akan membuka Papua diragukan dapat terwujud karena banyak pihak yang diuntungkan dengan situasi Papua saat ini.
"Situasi seperti ini akan dipertahankan oleh pihak sipil dan juga aparat karena dengan begitu mereka bisa menutupi perbuatannya, dari kekerasan hingga korupsi dan penyelewengan," kata Victor Mambor dari Aliansi Jurnalis Independen Papua.
Ketatnya persyaratan masuk ke Papua, menurut aparat, diterapkan demi keamanan jurnalis karena diyakini masih ada kelompok separatis bersenjata di beberapa wilayah.
"Kalau seandainya mereka lolos masuk meliput ke Papua tanpa izin kemudian disandera oleh separatis, kemudian minta tebusan, itu siapa yang bertanggung jawab?" kata Gardu Tampubolon.
Sidang pembacaan vonis atas kedua wartawan Prancis tersebut dijadwalkan akan dilakukan pada hari Jumat, 24 Oktober.

Sumber :  www.bbc.co.uk

2 Jurnalis Prancis di Papua Dituntut 4 Bulan Penjara

Kuasa hukum terdakwa, Aristo Pangaribuan, berharap kliennya dibebaskan dan dideportasi karena belum melakukan kegiatan jurnalistik.
Jayapura - Dua jurnalis ArteTV, Prancis, Thomas Charles Dandois (40) dan Marie Valentine Burrot (39) dituntut 4 bulan penjara dan denda Rp 2 juta oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Papua. Tuntutan itu dijatuhkan karena keduanya terbukti melanggar Pasal 122 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

JPU Sukanda menyebutkan, tuntutan ini didasarkan pada perbuatan meringankan dan memberatkan kedua terdakwa. Jaksa berpendapat, perbuatan tersangka yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa yang dinilai dapat memberitakan hal negatif tentang Indonesia. Sementara hal yang meringankan yaitu di dalam persidangan keduanya mengaku bersalah dan meminta maaf atas peristiwa yang terjadi.

"Tuntutan yang diberikan untuk keduanya telah maksimal dan jaksa berharap ada pembelajaran bagi warga negara asing yang melanggar izin tinggal di Indonesia. Sebab banyak kasus seperti ini dilakukan oleh warga negara asing, namun belum ada yang masuk hingga ke ranah hukum," jelas Sukanda, Kamis (23/10/2014).

Akibat perbuatan terdakwa, sejumlah barang bukti seperti laptop, kamera foto, dan video serta peralatan penunjang lainnya dirampas oleh negara. Sementara barang pribadi keduanya seperti paspor, telepon genggam, dan ID card jurnalis dikembalikan kepada terdakwa. 

Kuasa hukum terdakwa, Aristo Pangaribuan, mengapresiasi tuntutan jaksa yang lebih rendah dibandingkan hukuman maksimal dengan ancaman 5 tahun penjara. "Tapi kami yakin klien kami tidak bersalah dan kami berharap akan diputus bebas besok dan segera dideportasi," ujar dia.

Apalagi, ujar Aristo, kedua kliennya belum melakukan kegiatan jurnalistik. Baru melakukan riset awal dan belum diolah serta dipublikasikan di media massa. Bahkan ada surat rekomendasi dari Dewan Pers yang menyebutkan keduanya harus dideportasi dan tidak dihukum pidana.

"Kami juga memberikan surat tembusan dari Kedutaan Prancis yang menyebutkan kedua terdakwa tidak melakukan kegiatan jurnalistik di Papua," ucap Aristo.
Ingin Pulang

Selain membacakan tuntutan, agenda sidang hari ini juga memeriksa kedua terdakwa. Dalam keterangannya di persidangan, kedua terdakwa mengaku masuk ke Papua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten kemudian ke Sorong, Papua. Tiba di Sorong, keduanya melanjutkan perjalanan ke Jayapura dan Wamena.

"Kami juga bertemu dengan Presiden Demokrat West Papua, Forkorus Yoboisembut, di Jayapura dan tokoh adat Areki Wanimbo di Wamena. Kami melakukan diskusi singkat dan pengambilan gambar. Namun karena kendala bahasa, kami tidak begitu paham apa yang diungkapkan kedua orang tersebut dalam diskusi hari itu," jelas Dandois yang juga diakui oleh Valentine.

Valentine dan Thomas dalam kesaksiannya di Pengadilan juga meminta maaf dengan adanya kejadian tersebut. "Kami meminta maaf dan mengakui kesalahan ini dan kami berdua hanya ingin pulang," ucap Dandois.

Saksi ahli dari Dewan Pers, Yoseph Adi Prasetyo  menyebutkan kedua jurnalis Prancis ini belum dapat dikaitkan dengan kegiatan jurnalis secara umum. Sebab keduanya baru mengumpulkan riset yang belum diolah dan belum dipublikasikan.

Kedua jurnalis Prancis itu ditangkap jajaran Polres Wamena di Hotel Mas Budi Wamena, pada Kamis 7 Agustus lalu. Mereka ditangkap bersama 3 orang yang diduga sebagai pengikut Enden Wanimbo dan Puron Wenda. Ketiganya berinisial LK (17), DD (27), dan JW (24).

Ketua Majelis hakim Martinus Bala menerangkan, sidang putusan akan digelar Jumat 24 Oktober besok. Sidang sengaja dipercepat dan dilakukan secara marathon mengingat kedua terdakwa adalah warga negara asing dan telah ditahan di Imigrasi Jayapura sejak 24 Agustus lalu. (Sss)
Sumber : www.liputan6.com


Kejati Papua Fokus Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Rp 280 M

Kajati Papua, ES Maruli Hutagalung (sumber: Suara Pembaruan/Roberth Vanwi)
Jayapura - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua akan terus menyelidiki dugaan korupsi Program Nasional Pencapaian Swasembada Pangan dan Daging Sapi tahun 2013 di Papua Barat. Proyek senilai Rp 280 miliar ini mendapat perhatian serius Kejati Papua.
"Kasus ini agak rumit karena melibatkan binatang yang hidup. Misalnya, binatang dibawa dari NTB sehat dan sampai di sini mati. Ini kendalanya. Tapi kita akan selidiki terus," Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, ES Maruli Hutagalung yang ditemui SP di ruang kerjanya, Selasa (21/10) malam
Kasus tersebut juga sudah dilaporkan ke KPK karena nilai proyek mencapai Rp 280 miliar. Apalagi, kasus tersebut juga disebut-sebut melibatkan seorang anggota DPR.
"Kami tidak main-main dengan kasus ini. Kasus ini memang belum naik ke penyidikan, jadi masih terus kami selidiki. Kalau naik ke penyidikan, kalian akan saya undang," ujar Maruli yang baru saja pulang dari Jakarta untuk menerima penghargaan dari jaksa agung setelah menempati peringkat pertama penanganan kasus korupsi yang sedang dan telah ditangani sejak Januari hingga September 2014.
Sejak Januari sampai 30 September 2014, Kejati Papua telah melakukan 19 penyelidikan kasus dari target lima kasus. Demikian juga dengan perkara yang diajukan ke pengadilan dari target lima perkara bisa dilampaui hingga 24 perkara. Sedangkan uang negara yang diselamatkan mencapai Rp 6 miliar.

Sumber : www.beritasatu.com
 

Google+ Followers

Total Pageviews