forum

Follow Us On FB

Mendagri Prioritaskan Pembentukan 2 Provinsi Baru di Papua

Foto- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.(dok/rihadin)
JAKARTA (Pos Kota) – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam masa kepemimpinannya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan prioritaskan pembentukkan dua provinsi baru, atau DOB (Daerah Otonomi Baru) di Papua.
Itu disampaikan Tjahjo usai serah terimaa jabatan dari mantan Mendagri Gamawan Fauzi kepada Tjahjo Kumolo, di halaman Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (31/10).
“Ke depan, nanti, akan ada skala prioritas pemekaran daerah. Kami (Kemendagri) ingin memekarkan provinsi di Papua. Kami berkonsultasi dengan semua pihak untuk menambah minimal satu sampai dua provinsi di Papua,” kata Tjahjo Kumolo.
Tjahjo Kumolo beralasan karena Papua itu wilayah yang besar, sehingga menjadi prioritas bagi kementeriaannya untuk dibentuk DOB. “Apalagi ada intervensi asing di sana yang tidak hanya menyangkut pendayagunaan sumber daya alam tetapi juga mulai merambat ke sektor-sektor lain,” kata Tjahjo.
Selain itu, lanjut Tjahjo Kumolo, diharapkan prioritas pembentukan DOB di Papua tersebut diharapkan dapat memeratakan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.
(johara/sir)

Sumber :  www.poskotanews.com

Orang Asli Papua Di Kabupaten Merauke Tinggal 40 Persen

Bupati Merauke, Romanus Mbaraka.(JUbi/Frans L Kobun)
Merauke, Jubi- Orang asli Papua di Kabupaten Merauke sampai dengan sekarang, hanya tersisa 40 persen. Sisanya merupakan pendatang dari berbagai daerah. Dengan demikian, daerah ini sudah sangat heterogen dan persaingan dari berbagai aspek, masih sangat jauh.
Hal itu disampaikan Bupati Merauke,  Romanus Mbaraka ketika memberikan arahan dalam kegiatan  Bappeda Provinsi Papua yang berlangsung di Swissbelt Hotel Kamis (30/10). “Saya terkadang berdoa dan meminta kepada Tuhan jika masih ada jalan potong untuk masyarakat Papua agar dari waktu ke waktu terus berkembang seperti orang di lokasi transmigrasi, agar bisa memberikan petunjuk lebih lanjut,” katanya.
Berbagai terobosan telah dilakukan pihaknya, termasuk mengirim anak-anak untuk melanjutkan studi di Jerman serta beberapa perguruan tinggi lain di Jawa agar mengambil fakultas kedokteran, namun tentunya membutuhkan waktu  agak lama.
“Justru yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana memberikan dorongan dan atau motivasi kepada masyarakat asli Papua agar dari waktu ke waktu terus berkembang, terutama dari sisi pendapatan ekonomi keluarga. Pemerintah harus bisa menyusun program sekaligus mengirim anak-anak Papua untuk belajar tentang keterampilan di luar. Sehingga nantinya kembali dan menerapkan di kampung halaman,” katanya.
Kepala Bappeda Kabupaten Merauke, Daswil menambahkan, berbagai program yang dijalankan pemerintah di bawah kepemimpinan Romanus Mbaraka-Sunarjo adalah dengan menurunkan dana ratusan juta ke kampung-kampung setiap tahun.
Dengan demikian, masyarakat bisa dapat mengelola dan atau memanfaatkan dana yang ada untuk berbagai kegiatan pembangunan. (Frans L Kobun)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Mahasiswa Papua Mulai Tinggalkan Kota Studi Tondano

Pulau Papua (Ist)
Abepura, Jubi – Mahasiswa Papua yang merasa tidak aman pasca konflik antara mahasiswa Papua dengan warga kelurahan Tataaran, kecamatan Tondano Selatan, kabupaten Minahas, mulai meningalkan kota studi Tondano, Sulawesi Utara.

“Ada beberapa yang sudah pulang. Mahasiswa dari Kabupaten Raja Empat dan Serui,”kata Yanowarius Lagowan, salah satu mahasiswa Papua, kepada Jubi melalui sambungan telepon gengamnya dari Tondano, Manado Sulawesi Utara, Kamis (30/10).

Ketua Mahasiswa Papua, kota Studi Tondano Minahasa, Jemto Tabo membenarkan soal adanya mahasiswa Papua meningalkan Manado. “Sebagian kecil mahasiswa di Tondano sudah pulang,”ungkapnya.

Sementara, menurut Tabo, sebagian besar mahasiswa Papua masih bertahan di Manado. Mahasiswa masih menantikan gubernur Papua dan Papua Barat mendatangi mereka untuk menyelesaikan masalah dan memberikan jaminan keamanan.

“Kami tidak kuliah dua minggu ini,  dengan alasan  keamanan dan kami minta kedua gubernur hadir menyelesaikan persoalan,”tegasnya.

Sebelumnya, seorang mahasiswa Patius T (20) tewas dalam insiden itu. Peristiwa itu terjadi pada Minggu (19/10/2014) dinihari berawal saat acara syukuran wisuda mahasiswa asal Papua UNIMA yang dihadiri kerukunan mahasiswa Papua di Asrama Papua di Tataaran Patar.

Setelah acara syukuran,dini hari, sejumlah mahasiswa pulang dan cek-cok dengan warga. Warga menganggap  mahasiswa menimbulkan keributan. Kedua belah pihak yang sudah terpengaruh dengan minuman keras mulai terlibat perkelahian hingga menimbulkan korban jiwa. (Mawel Benny)

Sumber : www.tabloidjubi.com

FKPPTFI Sikapi Rencana Aksi Mogok Kerja Karyawan Freeport

Aktivitas karyawan PT. Freeport di Terminal Gorong-Gorong Timika (Jubi/Eveerth)
Timika, Jubi – Forum Komunitas Peduli PT Freeport Indonesia (FKPPTFI) menyatakan sikap terhadap Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) dibawah pimpinan Sudiro Cs, setelah  melakukan rapat umum dan mendengar keluhan bebagai tokoh masyarakat di Mimika, terutama masyarakat pemilik hak ulayat di Kabupaten Mimika.
FKPPTFI berhasil menyusun pernyataan sikap yang diambil dari sejumlah tokoh-tokoh yang diantaranya tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama serta tokoh perempuan, Kamis (30/10).
Pernyataan tersebut nantinya akan disurati untuk disampaikan atau diberitahukan kepada pimpinan Persatuan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (PUK SP-KEP) SPSI, Sudiro.
Poin -poin di antaranya, menjelaskan bahwa keberadaan Freeport di tanah Kamoro bumi Amungsa, atau Kabupaten Mimika, dianggap telah memberikan dampak dan manfaat bagi kemajuan masyarakat pemilik hak ulayat dan masyarakat lainnya yang datang dan mengadu nasib di Mimika.
Kehadiran  Freeport dianggap telah memberikan kontribusi pembangunan terhadap pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga pembangunan fisik di Mimika, dan berperan dalam meningkatkan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) baik di Mimika sendiri maupun di Provinsi dan juga Negara.
Selanjutnya keberadaan Freeport dianggap merupakan salah satu penyumbang terbesar nilai ekspor dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Mimika dan Provinsi, serta Freeport dianggap telah menjadi solusi bagi masyarakat yang tidak dan berkesampatan menjadi pegawai negeri, pegawai BUMN, BUMD, TNI, Polri. Dan Freeport dianggap tempat untuk mendapatkan berkat bagi masyarakat beserta keluarganya.
Atas manfaat yang dirasakan dari keberadaannya Freeport di Kabupaten Mimika, FKPPTFI menyampaikan pernyataan sikapnya terhadap Sudiro selaku ketua PUK SP-KEP PTFI, bahwa dalam jangka waktu 3×24 jam, Sudiro diminta hentikan rencana aksi mogok kerja.
Sementara itu, terhadap seluruh pekerja PTFI, privatisasi dan kontraktor, diharapkan agar dapat kembali melakukan aktivitas sebagaimana mestinya, dan tidak terprovokasi terhadap isu-isu yang tidak bertanggungjawab serta dapat menjaga dan menciptakan kondisi kerja yang aman, nayaman dan kondusif.
Selain itu, pekerja juga  tidak mengikuti aksi-aksi tidak bertanggungjawab dan menyesatkan sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pekerja sendiri maupun orang lain, dalam hal ini Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Selanjutnya kepada manajemen PTFI, privatisasi dan kontraktor diminta segera memberikan tindakan tegas berupa pemberhentian dengan hormat serhadap Sudiro dan rekan-rekannya sebagai pekerja PTFI atau privatisasi dan kontraktor, sejak dilakukannya sabotase kepada perusahaan berupa pemalangan jalan yang telah mengakibatkan terganggunya operasional perusahaan.
Selain itu juga diminta menegakkan aturan disiplin sesuai peraturan perusahaan dan Undang-undang Ketenagakerjaan yang berlaku bagi pekerja yang terbukti melakukan pelanggaran pasca kecelakaan kerja tanggal 27 September 2014.
Selanjutnya dapat menciptakan situasi aman, nyaman dan kondusif bagi pekerja yang akan melakukan aktifitas kerja, agar operasional PTFI dapat berjalan seperti biasanya.
Tidak hanya itu, FKPPTFI juga meminta kepada Kapolres Mimika, Ajun Komisaris Besar (Pol) Jermias Rontini, untuk segera menangkap Sudiro beserta kroni-kroninya yang telah melakukan aksi sabotase berupa pemalangan jalan di area Objek Vital Nasional (Obvitnas) PTFI.
Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah kabupaten Mimika juga diminta untuk segera mengambil sikap tegas dari hasil keputusan yang dibuat ini.
Surat penyataan tersebut rencananya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang ditujukan, terdiri dari  tokoh-tokoh masyarakat di Mimika dan perwakilan lembaga adat diantaranya, Viktor Beanal, John Nakiaya, Anton Alomang, Yopi Kilangin, Imanuel Kemong, Robert Waropea, Gergorius Okoare, Silas Natkime, Arnold Ronsumre, Willem Bunga OFM, Arie Mandessy, Virgo Salossa, Andarias Anggaibak, Martha Natkime, Yosisa Magai, Musa Hanau, Pdt. Giman Magai, Andriana Magai, Petrus Nomami, Faustinus Aypapenai, Pdt. Matius Maisini, Bernad Alomang, Yunus Ubruangge, Petrus Hanau, Yusuf Mentegau, Davis Zonggonau, Atimus Komangal, Jakson Beanal, Rizal Japari, Lasarus Tipagau, Yulianus Yanampa, Petronela Natkime, Yohanes Kum, Yafed Beanal, Mathen Bolmang dan Manase Omaleng. (Eveerth Joumilena)

Ribuan Karyawan Freeport Akan Kembali Mogok Massal

Tragedi Big Gosan yang menewaskan 28 orang tahun lalu (Dok. PTFI)
Jayapura, Jubi – Kawasan pertambangan emas di Timika, kembali akan dilupuhkan dengan aksi mogok massal ribuan tenaga kerja selama satu bulan, 6 November – 6 Desember, tahun ini.
Juru Bicara PUK Revolusi Mental, Tri Puspita mengatakan, tujuan utama melakukan mogok massal itu dalam rangka menindaklanjuti komitmen perusahaan pasca insiden di Big Gossan pada 14 Mei 2013 yang menewaskan 28 pekerja. Disusul beberapa insiden yang juga menelan korban jiwa dan korban luka berat.
Menurutnya, hingga saat ini, belum ada pertanggungjawaban pihak manajemen atas karyawan-karyawan yang telah tewas akibat minimnya keselamatan kerja dikawasan tambang tersebut.
Upaya audiensi antara pihak pekerja bersama pimpinan manajemen telah dilakukan, kata Tri. Namun, upaya tersebut tak mendapat respon positif. Bahkan, rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia pun tidak dipenuhi.
“Kami sudah temui pimpinan perusahaan Freeport, Pak Rojik dan CEO-nya, Richard Averson. Tapi, hasilnya tidak memuaskan karena beliau tidak bisa mengambil keputusan,” kata Tri kepada Jubi, melalui selulernya, Senin (27/10).
“Intinya, kami ingin tahu kejelasan permintaan karyawan tentang pembersihan di level manajemen. Karena, pasca kecelakaan kerja selama ini, tidak ada yang bertanggungjawab sebagaimana yang sudah direkomendasikan oleh Komnas HAM,” ujar Tri.
Mogok massal ini dipelopori tiga Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SP KEP SPSI), yaitu PT Freeport Indonesia (PT FI) diketuai Sudiro, PT Kuala Pelabuhan Indonesia (PT KPI) diketuai Yakobus Takimai, dan PT Puncak Jaya Tower (PT PJP) diketuai Boy Latuasan.
Ketiga PUK yang menamakan diri tiga PUK Revolusi Mental ini telah mengirimkan pemberitahuan mogok massal tersebut kepada seluruh jajaran terkait. Selain manajemen PTFI pusat, pemberitahuan pun ditembuskan kepada 24 pihak, diantaranya, Presiden Indonesia ke-7, Joko “Jokowi” Widodo, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan DPR RI Komisi IX.
Ketua Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM Natalis Pigai mengaku, pihaknya telah mengirimkan dua rekomendasi kepada manajemen Freeport.  Pertama, terkait penegakan disiplin internal atau disebut Sanksi Administratif kepada penanggungjawab sesuai dengan peraturan kementerian ESDM nomor 555 tahun 1996.  Kedua, sanksi pidana lima tahun penjara bagi penanggunjawab (manajemen) karena dinilai lalai memberikan perlindungan keselamtan kerja para pekerjanya.
“Jadi, dua rekomendasi ini sudah diserahkan untuk manajemen PTFI di Amerika dan Indonesia. Kemudian, sanksi pidana kami sampaikan kepada pihak kepolisian, karena mereka yang berhak untuk melakukan penyelidikan. Saya lagi menunggu tindak lanjut penegakan hukum pidana dari kepolisian itu,” kata Natalis Pigai saat dihubungi Jubi, Senin (27/10) malam.
Menurutnya, pihak manajemen freeport telah membentuk tim litigasi untuk penyelidikan insiden yang menelan korban itu. “Tapi, kami (Komnas HAM) belum dapat jawaban sampai sekarang,” imbuh Pigai.
Pihak Freeport sendiri tidak menjawab pertanyaan Jubi saat dikonfirmasi. Pesan singkat yang dikirimkan kepada Vice President Corporate Communication (Corcom), Daisy Primayanti, tidak mendapatkan balasan. (Yuliana Lantipo)

Danau Sentani Terancam Kering

Ilustrasi Danau Sentani (Jubi/ist)
Jayapura, Jubi – Danau Sentani yang saat ini dikenal banyak orang dengan memiliki luas mencapai 9.760 hektar dan memiliki daya tampung air mencapai ratusan miliar liter itu, akan terancam mengering dalam waktu cepat di beberapa titik. Sebab sangat rawan diganggu tangan-tangan tak bertanggungjawab.
“Kami harus bersyukur, karena tampungannya banyak. Soal pasang-surut air, itu hal biasa. Hanya saja jangan kami ganggu pengeluarannya di Kali Jaifuri. Sebab mudah sekali erosi dan ketika kami buka, mudah sekali kering. Jadi kami harus hati – hati untuk menangani Danau Sentani,” kata Kepala Balai Sungai Papua, Happy Mulya di sela-sela kegiatan konsultasi publik rencana kegiatan pembangunan jaringan air baku di Kota Jayapura, yang berlangsung di Hotel Grand Abepura, Selasa (28/10) siang.
Salah satu danau terbesar di Papua ini, kata Mulya, dinilai cukup rawan terancam kekeringan jika diobok-obok. Sehingga dirinya mengharapkan, agar pemerintah setempat lebih meningkatan pengawasan, terutama terkait aktivitas masyarakat yang melakukan pengerukan dengan menggunakan alat berat. “Harus hati-hati karena proses alami,” katanya.
Menurut Mulya, tak hanya menjaga Jaifuri, tapi 13 sumber yang menjadi daerah aliran sungai ke danau harus diperhatikan dan mendapat perhatian serius. “Kalau tak ditata dan hutannya terus rusak, maka air yang masuk ke sana kurang. Terus sedimen bawaan air akan mempercepat pendangkalan danau itu,” katanya.
Meski tak memberikan perhitungan secara rinci, tetapi Mulya mengakui hal ini bisa dihitung secara teliti, bahwa akan terjadi secara cepat beberapa penilaian faktor- faktor penyebabnya. Oleh sebab itu, Mulya mengakui kehadiran Danau Sentani harus disyukuri masyarakat di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura. Sebab danau itu secara alami sudah diberikan Tuhan, tanpa masyarakat mengeluarkan biaya besar.
Menurut Mulya, jika danau itu merupakan konstruski manusia, maka biaya yang dikeluarkan bisa mencapai trilyunan rupiah. Sehingga harus dijaga bersama-sama, demi masyarakat.
Praktisi Air Dinkes Kesehatan, Sudayat mengaku harus ada upaya jelas terkait pelestarian hutan yang ada di hulu-hulu sungai, terutama di 13 DAS untuk menjaga debit air ke Danau Sentani. “Tak hanya tugas pemerintah. Tetapi seluruh masyarakat, adat dan semua stakeholder yang ada agar menjamin ekosistem di bagian hulu sungai,” tandasnya. (Sindung Sukoco)

 

Google+ Followers

Total Pageviews