breaking

Kesehatan

Kesehatan

Hukum

Hukum

HAM

HAM

Salah seorang anak duduk asyik menunggu pelepasan parade
anti kekerasan terjadap perempuan dan anak – Jubi/Roy Ratumakin.
Jayapura – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise mengatakan saat ini kekerasan terhadap perempuan dan anak masih sering terjadi sehingga harus dicegah bersama-sama.
Menteri Yohana mengungkapkan hal itu dalam sambutannya pada parade anti kekerasan terjadap perempuan dan anak oleh Bhakti Wanita Advent se-Kota dan Kabupaten Jayapura Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh (GMAHK) Daerah Misi Papua, yang berlangsung di halaman Kantor Otonom, Jayapura, Minggu (27/11/2016).
"Peran perempuan dan anak sangat menentukan dalam pembangunan, sehingga harus dilindungi. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak, sudah saatnya perempuan dan anak-anak menjadi pilar bersama kaum laki-laki dalam membangun Papua kedepan," kata Yambise.
Yohana menegaskan, perempuan dan anak bagian pembangunan global. Selain itu, perempuan harus berada di garis aman, sehingga pembangunan semakin maksimal.
"Kita bersama-sama memutus mata rantai kekerasan terhadap perempuan dan anak sehingga tidak ada lagi penderitaan bagi perempaun dan anak. Kondisi Papua adalah masalah kita bersama, untuk itu mari bersama-sama mengambil satu tekat untuk tidak melakukan kekerasan terhadap perempuan dan anak," ajar Yohana.
Dia mengingatkan ada ancaman hukuman pidana mati, hukuman penjara seumur hidup dan hukuman kebiri bagi orang-orang yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak, serta denda Rp 1 miliar.
Ditempat yang sama Staf Ahli Gubernur Papua bidang potensi dan SDM, Anie Rumbiak mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa saja terjadi tanpa memandang status keluarga.
"Untuk itu keluarga harus melaporkan bila terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak supaya permasalahan itu dapat diselesaikan dan tidak berkembang," katanya.
Erensina Wopari, Ketua Panitia pelaksana parade anti kekerasan tersebut mengatakan kekerasan terhadap perempuan merupakan persoalan yang serius.
"Dengan melihat fenomena ini kita harus bergandengan tangan untuk menolak kekerasan. Gereja Advent mempunyai misi untuk melakukan perlawanan terhadap kekerasan perempuan dan anak dengan tema hentikan kekeranan terhadap perempuan dan anak," ujarnya. (*)
3 jenis burung dari 12 spesies yang tersisa di TBTA Biak – Dok. Jubi
Jayapura - Taman Burung dan Taman Anggrek (TATB) Kabupaten Biak Numfor merupakan salah satu obyek wisata di kabupaten itu kini hanya memiliki koleksi 12 jenis (spesies) burung.
Padahal dahulu koleksi burung itumencapai 33 spesies dengan jumlah populasi mencapai 200 ekor burung.
“Sekarang yang sisa hanya 12 jenis burung. Di antaranya, Julang Papua (Taun-taun), Mambruk Victoria,  Kakatua Jambul Kuning, Bayan, Beo, Nuri Raja Sayap Kuning, Kum-kum Putih, Kum-kum Hitam, Delimukan Dewata, Kum-kum hijau ekor dewata, Kum-kum rempah dan Kasuari,” jelas mama Mirino kepada Jubi di taman Burung dan taman anggrek Biak baru-baru ini.
Taman burung yang beralamat di jalan Raya Bosnik Km.12, kampung Rim, Distrik Biak Timur itu kini tak memiliki koleksi burung Cenderawasih.
Nius, seorang petugas TATB mengatakan, pada Agustus 2014 jumlah koleksi burung sekitar 88 ekor yang terbagi dalam 25 jenis burung.
“Dari tahun ke tahun terus menurun. Salah satu faktornya adalah kondisi taman (kandang) yang sudah kumuh. Ini jujur saja,” ujarnya.
Mira, pengunjung setia mengatakan harus ada beberapa komponen utama yang menjadi prioritas dalam perbaikan SDM dan manajemen TBAB agar banyak hal dan tingkatan.
“Perbaikan dan perawatan fasilitas di taman yang sudah ada, baru penambahan. Kebersihan kandang dan makanan mungkin merupakan prioritas utama dalam komponen ini,” imbuhnya. (*)
Ilustrasi Octovianus Mote, Sekretaris Jenderal
ULMWP saat disambut di Kantor Pusat MSG - IST
Jayapura – Sub Komite yang menangani Isu Hukum dan Kelembagaan membahas pedoman terkait kenggotaan penuh, pengamat dan anggota associatedi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Dilansir RNZI, Jum’at (25/11/2016) Pertemuan Sub komite beberapa waktu lalu itu dilakukan berdasarkan mandat pemimpin Melanesian Spearhead Group (MSG) Juli lalu di Honiara, agar membuat pedoman keanggotaan yang lebih jelas menyangkut keanggotaan di MSG.
Pembahasan ini dibutuhkan karena kelima anggota penuh MSG: Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan New Caledonia's FLNKS Kanaks Movement, masih bergumul terkait keanggotaan penuh untuk West Papua.
Seperti diketahui, keanggotaan penuh yang diajukan oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masih tertunda oleh karena kejelasan pedoman keanggotaan di MSG itu.
William Soaki, pejabat Kementerian Luar Negeri Kepulauan Solomon, yang membuka pertemuan Kamis lalu itu menegaskan bahwa pedoman keanggotaan itu harus sesuai dengan keseluruhan tujuan MSG.
Hal ini seperti dikatakan sebelumnya oleh Charlot Salwai, Perdana Menteri Vanuatu, bahwa kriteria keanggotaan MSG sejak tahun lalu tidak lagi mencerminkan prinsip pendirian organisasi tersebut, yakni menyangkut dekolonisasi Melanesia.
Soaki menegaskan pedoman keanggotaan diperlukan untuk memberi ruang lingkup yang jelas dan ringkas untuk digunakan para pemimpin guna menjawab aspirasi kehendak terhadap beberapa bentuk keanggotaan di MSG.
“Kita dapat lebih kuat jika kita berdiri bersama dengan visi yang mengakar pada aspirasi kita seperti yang tercantum dalam Persetujuan Pendirian MSG dan upaya kolektif kita untuk berkontribusi pada tujuan MSG, ujar Soaki seperti dilansir PINA (24/11).
Sebagai responnya, Direktur Jenderal Sekretariat MSG, Amena Yauvoli mendorong Komite untuk bekerja agar mendapat konsensus terkait resolusi (pedoman keanggotaan) yang sangat penting bagi kelanjutan atau bahkan perpecahan organisasi terebut
“Sekretariat menghargai komitmen para anggota yang hadir pada pertemuan yang sangat penting ini dan menunggu perumusan dari hasil diskusi ini,” ujar Yauvoli.(*)
Aksi pertunjukan ikonik aktivis perempuan Maori dan
 Pasifik untuk West Papua yang tergabung dalam
 Oceania Interrupted – Oceania Interrupted 2014/Sangeeta Singh
Jayapura – Kolektif perempuan Maori dan Pasifik yang tergabung dalam Oceania Interrupted akan gelar aksi simbolik menggunakan bendera Bintang Kejora, lambang identitas politik dan budaya West Papua, di Auckand, Selandia Baru pada sore 1 Desember 2016 mendatang.
Mengambil lokasi di tiga ruas jalan Kota Auckland, perempuan-perempuan yang menyebut aksinya sebagai kolektif Maori Morning Star, akan gelar semacam pertunjukan dengan bendera Bintang Kejora, bendera yang dilarang dikibarkan di wilayah Papua.
Berdasarkan keterangan pers Oceania Interrupted  yang diterima redaksi Jubi, Senin (28/11/2016) mereka melakukan pertunjukan pengibaran Bintang Kejora tersebut untuk menghormati peringatan 1 Desember West Papua.
“Pertunjukan ini bertema ‘Penentuan Nasib Sendiri – Free West Papua’ dan ini yang ke-10 dari rangkaian 15 aksi Ocenia Interrupted yang sudah kami sepakati untuk dilakukan,” ujar Leilani Salesa, inisiator kelompok yang sudah melakukan aksi semacam ini sejak 1 Desember 2013.
Menurut mereka, angka 15 di dalam 15 kali pertunjukan itu dipilih sebagai perwujudan hukuman penjara 15 tahun yang dikenakan pada orang-orang yang mengibarkan Bintang Kejora. Hal ini merujuk khususnya pada pengalaman vonis penjara 15 tahun terhadap tokoh Papua Merdeka, Filep Karma, pada tahun 2004.
Leilani mengatakan1 Desember mendatang adalah aksi kolektif untuk menunjukkan solidaritas pada situasi kebebasan berekspresi dan untuk pembebasan West Papua.
“Kami kibarkan bendera Bintang Kejora karena memahami bahwa rakyat West Papua yang mengibarkan bendera ini harus berhadapan dengan hukuman penjara dan konsekuensi yang brutal. Penangkapan aksi-aksi protes damai oleh aparat Indonesia sudah dimulai. Oceania Interrupted bersolidaritas bagi rakyat West Papua dan melakukan pertunjukan ini untuk West Papua Bebas (Free West Papua),” kata dia.
Kelompok itu adalah salah satu dari sekian inisiatif solidaritas peringatan 1 Desember dengan Bintang Kejora yang dilakukan di Melbourne, Sydney, London, The Hague, dan beberapa tempat lainnya. 
Oceania Interrupted yang mendorong aksi-aksi kolektif untuk West Papua, seperti dikutip dari situs mereka, dibentuk pada 1 Desember 2013 dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran atas kolonisasi Indonesia yang terjadi di Papua dan pelanggaran HAM yang mengorbankan masyarakat asli Papua.
Leilani Salesa, yang berperan besar dalam berbagai inisiatif kelompok tersebut, adalah seorang penulis, guru dan aktivis komunitas asal Samoa. Dia juga anggota West Papua Action Auckland (WPAA).
“Kami pentaskan aksi artistik ini karena kebebasan kami sebagai perempuan masyarakat asli Maori dan Pasifik di Aeotearoa/Selandia Baru sangat berkait erat denagn kebebasan saudara-saudari kami masyarakat asli West Papua. Kami menyerukan kepada rakyat Selandia Baru untuk ikut memberi perhatian, bahwa saat kita melakukan ini di sini, genosida terus terjadi,” ujarnya di peluncuran gerakan ini tiga tahun lalu.
Dalam aksi-aksinya kolektif perempuan Māori dan Pasifik ini menggunakan seni pertunjukan dan media visual untuk perluasan informasi dan pengetahuan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di West Papua.(*)
14 aktivis KNPB saat dibawah ke mako
Polres Manokwari. (Dok KNPB Mnukwar)
Nabire — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Mnukwar melaporkan, pada 26 November 2016 aparat kepolisian dari Polda Papua Barat telah menangkap 14 aktivis KNPB saat membagikan selebaran seruan untuk 1 Desember 2016 sekitar pukul 13.00 WP.
Penangkapan terhadap 14 aktivis KNPB dikabarkan dilakukan oleh aparat dari Polres Manokwari dengan menggunakan satu truk dan dua mobil patroli. Dan penangkapan itu terjadi di perempatan jalan lampu merah Wosi, ketika sedang membagikan selebaran kepada masyarakat.
Dijelaskan, selebaran yang dibagikan kepada seluruh masyarakat di Manokwari adalah pertama terkait seruan 1 Desember yang dikeluarkan Badan Pengurus KNPB Pusat dan kedua tentang putusan negara-negara melanesia untuk mendukung keanggotan penuh ULMWP di KTT MSG.
Dijelaskan juga, sebelum penangkapan itu terjadi, pihaknya memulai membagi selebaran dari sekertariat KNPB Amban menuju pasar Wosi dan berakhir di perempatan lampu merah Wosi selama kurang lebih 2 jam.
Ke-14 aktivis KNPB tersebut dibebaskan sekitar pukul 12.00  malam Waktu Papua Barat. Mereka yang ditangkap tersebut adalah Alexander Nekenem, Maikel Asso, Eko Taplo, Uten Balingga, Yunes Pagawak, Landi Walianggen, Yemina Balingga, Yunus Aliknoe, Naos Itlay, Elepuinus Gombo, Fata Marinand, Demianus Kerebea,  Nus Sama dan Dolpi Hisage.
Sekretaris umum KNPB Pusat, Ones Suhuniap saat dikonfirmasi media ini di Jayapura, ia membenarkan adanya penangkapan 14 aktivis KNPB saat hendak bagi selebaran di Manokwari pada 26 November lalu.
“Benar. Kami sudah dapat informasi. Dan jumlah aktivis KNPB yang ditangkap sebanyak 14 orang. Itu hanya ditangkap saat bagikan selebaran himbauan. Yang jelas KNPB bersama rakyat Papua tak akan mundur selangkah pun untuk berjuang sampai cita-cita rakyat West Papua tercapai,” tegasnya.
Berikut ini adalah foto-foto saat aparat menangkap 14 aktivis KNPB Manokwari tersebut. Silahkan klik di sini: Baca: Foto: Penangkapan 14 Aktivis KNPB Wilayah Mnukwar. (Setvanus Yogi)
Victor F. Yeimo, ketua umum KNPB Pusat. (IST - SP)
Jayapura — Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menghimbau kepada seruruh rakyat Papua Barat dari Sorong – Samarai dan seluruh rakyat Papua yang tersebar di seluruh belahan dunia untuk merayakan 1 Desember sebagai hari bersejarah bagi orang Papua.
“1 Desember 2016 wajib dirayakan oleh rakyat West Papua sebagai hari paling bersejarah dimana orang Papua memanifestokan indentitas politik kebangsaannya sendiri. 55 tahun berlalu, aneksasi Indonesia melalui operasi Trikora hingga rekayasa Pepera 1969 seakan membenarkan kekuasaannya diatas tanah Papua, menyebabkan penindasan tiada henti,” himbau Victor Yeimo, ketua KNPB Pusat kepada suarapapua.com di Jayapura, tidak lama ini.
Yeimo menjelaskan, West Papua bukankah bagian sah dari teritori Indonesia, namun teritori tak berpemerintahan sendiri dibawah pendudukan kolonial Indonesia. Kemerdekaan West Papua akan merupakan pengembalian kedaulatan rakyat Papua dan bukanlah pelanggaran integritas teritorial Indonesia.
“Karena itu, rakyat dunia, termasuk rakyat Indonesia, berkewajiban memastikan rakyat West Papua diberikan hak untuk secara bebas menentukan nasibnya sendiri,” tegas Yeimo.
Kata Yeimo, Solidaritas tanpa batas harus mengalir dari seluruh penjuru dunia bagi kemerdekaan Papua. Bulan Desember, bangsa Papua mesti memastikan ULMWP menjadi anggota penuh MSG.
“Kita juga mesti memastikan orang-orang di Eropa, Afrika, dan Asia, termasuk rakyat Indonesia mendukung perjuangan kita. Dan lebih dari itu, kita mesti memastikan rakyat West Papua mengorganisir diri dalam gerakan perlawanan nyata secara damai dan bermartabat,” terangnya.
Menurut Yeimo, kemerdekaan Papua merupakan solusi untuk menyelamatkan rakyat Papua dari pemusnahan yang secara terstruktut dilakukan oleh penjajah.
“Perjuangan kemerdekaan adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan bangsa Papua dari penguasaan dan pemusnahan bangsa Papua oleh kolonialisme Indonesia,”ungkap Yeimo.
Untuk diketahui, pada tanggal 26 November 2016, KNPB Wilayah Mnukwar melaporkan, sekitar pukul 13.00 WP waktu setempat telah terjadi penangkapan terhadap 14 aktivis KNPB dan telah dipulangkan setelah ditahan selama hampr 10 jam di kantor Polisi, Polres Manokwari, Papua Barat.
Penangkapan tersebut dilakukan saat ke 14 aktivi KNPB wilayah Mnukwar melakukan pembagian selebaran himbauan tentang perayaan peringatan 1 Desember yang merupakan hari bersejarah bagi rakyat Papua. (Arnold Belau)
Merauke - Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Merauke yang membidangi masalah pendidikan, Moses Kaibu memberikan ucapan selamat kepada para guru  bertepatan dengan peringatan hari guru hari ini tanggal 25 November 2016.
“Selamat kepada semua guru yang mengabdikan diri dalam kota maupun di kampung-kampung di Kabupaten Merauke. Juga terimakasih kepada para guru pendahulu dari berbagai daerah yang sudah masuk ke pedalaman untuk mengabdikan diri membangun orang asli Papua,” kata Moses kepada Jubi di ruang kerjanya Jumat (25/11/2016).
Dalam kesempatan itu, Moses meminta kepada para guru agar merefleksikan diri sebaik mungkin. Artinya, apakah selama ini telah menjalankan atau melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin atau tidak kepada anak didik terutama di daerah pedalaman.
“Tidak dapat dipungkiri jika proses belajar mengajar di daerah pedalaman, praktis tidak berjalan baik. Sebagai dewan, saya tidak mempersalahkan siapa-siapa termasuk para guru sendiri. Tetapi marilah kita melihat kembali dan mempunyai hati bagi anak-anak asli Papua,” pintanya.
Moses juga mengungkapkan, pihaknya telah bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Merauke, Yohanis Samkakai sekaligus membicarakan kepincangan pendidikan.
“Nah, sudah ada gagasan atau pemikiran dari kepala dinas agar dibentuk tim kerja yang melibatkan beberapa perguruan tinggi, dewan maupun pemerintah serta beberapa stakeholder lain untuk mencari solusi tepat dalam mengatasi persoalan tentang proses belajar mengajar di pedalaman,” katanya.
Seorang tokoh pendidikan Merauke, Dominikus Ulukyanan menambahkan, salah satu persoalan mendasar hingga guru tak berada di tempat tugas adalah dengan adanya program yang mewajibkan mereka  melanjutkan kuliah agar bisa sertifikasi.
Dengan demikian, lanjut Dominikus, para guru lebih memilih ke  kota dan anak didik di kampung-kampung, tidak diperhatikan. Sehingga praktis mereka tak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar. “Saya kira ini persoalan serius terhadap anak didik terutama di daerah pedalaman Pulau Kimaam,” tegasnya. (*)
Two screenings of the award-winning documentary The Road to Home, which follows the life of West Papuan independence leader and lawyer Benny Wenda and his peaceful struggle to liberate his people from colonial rule, have been held in United Kingdom cinemas.
The first screening was held on October 30 at the Deptford Cinema, London, a community cinema with a longstanding following.
People were inspired at learning about the forgotten struggle in West Papua and were eager to learn how they could help.
Another screening of the film was held last week at St Margaret’s House in Bethnal Green.
The event brought together scores of people, including from the UK’s Pacific Islands community who were inspired to learn of the West Papuan struggle firsthand after watching the film.
A Q and A session followed with Benny Wenda afterwards.
West Papuan band The Lani Singers also played West Papuan songs of freedom and a Free West Papua stall was held.
Copies of The Road To Home can be ordered through the Free West Papua website here and copies of the award-winning West Papua documentary Forgotten Bird of Paradise (by the same filmmaker) can also be ordered here.