forum

Gubernur West Sepik Jamin Keamanan Perbatasan

Aparat keamanan RI dan PNG berkoordinasi (Jubi/Indrayasi)
Aparat keamanan RI dan PNG berkoordinasi (Jubi/Indrayasi)
Jayapura, Jubi – “Tingkat keamanan perbatasan sangat baik. Kami tidak memiliki masalah disini,” kata Paul Negai , Pelaksana Tugas Gubernur West Sepik, Papua Nugini (PNG), Sabtu (18/4/2015).
Negai mengatakan hal ini berkaitan dengan laporan media PNG yang menyebutkan tentara Indonesia melintasi perbatasan Indonesia-PNG secara ilegal.

“Meskipun ada ancaman, namun keamanan perbatasan terjamin. Kami tahu pasukan militer bisa juga berpakaian sipil dan mungkin tidak dipersenjatai,” tambah Negai.
Menurut Negai, saat ini Departemen Pertahanan PNG sedang menyelidiki klaim otoritas PNG di Vanimo yang melaporkan delapan tentara Indonesia terlihat di salah satu perkampungan di Vanimo. Ia tidak menampik keluhan masyarakat PNG yang menyayangkan kelemahan otoritas PNG menjaga perbatasan mereka.
“Dari waktu ke waktu kita mendengar elemen OPM, (Organisasi Papua Merdeka), melakukan ini dan itu. Tetapi secara umum perbatasan kami 80 persen baik. Bisa dikatakan 90-95% baik,” ujar Negai, dikutip Radio New Zealand, Jumat (17/4/2015). (Victor Mambor)


ABK Tiongkok Jual Beli Barang Ilegal, Termasuk Burung Mambruk

Merauke, Jubi/Antara – Warga Kampung Wogekel dan sekitarnya, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, mempersoalkan ulah anak buah kapal (ABK) kapal Cina yang menjual barang ilegal seperti minuman keras, buah-buahan, minuman ringan dan lain-lainnya.
“Ada sejumlah barang-barang ilegal yang dijual oleh ABK Cina, ketika kapal-kapal asing penangkap ikan sandar di dermaga Wogekel,” kata Andi Musabait, di Kampung Wogekel, Distrik Ilwayab, Merauke, Jumat (17/4/2015).
Persoalan itu mengemuka saat tim illegal, unreported and unreguleted (IUU) fishing atau satuan tugas (satgas) anti ‘ilegal fishing’ dan tim anev eks kapal asing dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, mengunjungi daerah itu.
Dalam kunjungan tersebut, mereka didampingi sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten Merauke. Kunjungan berlangsung selama dua hari yakni 15-16 April 2015.
“Kami juga bingung, padahal di Wanam dan Wogekel itu ada sejumlah perwakilan dari pemerintah, mulai dari TNI, Polisi, Bea Cukai, petugas Dinas Kelautan dan Perikanan, tetapi sejumlah barang-barang ilegal itu bisa masuk ke sini,” kata Andi.
Andi yang juga seorang anggota Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Wogekel mengatakan, akibat dari masuknya barang-barang ilegal seperti minuman keras itu, sejumlah anak muda di kampungnya mulai terkontaminasi.
“Anak-anak muda kami, yang masih sekolah sudah tahu minuman keras dan untuk melarangnya agak sulit karena mudah didapatkan,” ungkap Andi yang mengaku telah berada di Wanam sejak 1995 atau pertama kali PT Djarma Aru beroperasi yang merupakan bagian dari Djayanti Grup kemudian diambil alih oleh PT Dwi Karya Reksa Abadi pada 2006.
Peredaran minuman keras ilegal itu, kata dia, telah diadukan kepada pimpinan perusahaan tetapi hingga moratorium berlaku hal itu tidak diindahkan.
“Saya pernah sampaikan kepada Mr Ling selaku asisten manajer PT Dwi Karya Reksa Abadi, tetapi tidak ada tindaklanjutnya,” katanya.
Sementara itu, Yunus Kaize, seorang tokoh pemuda Wogekel mengungkapkan, selain banyaknya peredaran minuman keras ilegal, para ABK Cina PT Dwi Karya Reksa Abadi juga membeli hewan-hewan yang dilindungi seperti burung-burung kaka tua, cenderawasih, nuri dan buaya.
“Ada burung, kaka tua putih, hitam, mambruk, cenderawasih, buaya, tanduk rusa, kepiting, kura-kura moncong babi dan leher panjang, itu semua dibeli oleh ABK Cina yang kapalnya merapat di dermaga Wogekel, seperti kapal induk eksport ikan. Jadi, memang ada cina hitam (pedagang lokal) yang menampung hewan-hewan itu lalu dijual ke ABK kapal,” katanya.
Di Merauke, pada Rabu (15/4) dan Kamis (16/4), saat kunjungan dua tim satgas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di Wanam dan Kampung Wogekel, ada sejumlah warga dan pekerja PT Dwi Karya Reksa Abadi yang menjual burung-burung yang dilindungi seperti burung kaka tua putih, hijau dan merah.
Burung-burung itu dijual mulai dari Rp800 ribu/ekor hingga Rp1,3 juta/ekor.
Sedangkan minuman keras ilegal yang dimaksud ternyata dijual disejumlah tempat hiburan malam, selain warung dan kepada warga setempat. (*)

Willem Bonay : DAP Urus Hak-Hak Dasar Orang Papua

Suasana ibadah pembukaan rapat Pleno V Dewan Adat Byak. Jubi/Marten
Biak, Jubi – Pelaksana tugas (Plt) Ketua Dewan Adat Papua (DAP), Willem Bonay menawarkan tuan rumah penyelenggara Konferensi III Dewan Adat Papua kepada Dewan Adat Byak dan masyarakat adat Biak.

“kalau Mananwir Beba siap, dilaksanakan di Biak. Dua wilayah yang kita pilih jadi tempat pelaksana Konferensi III, yaitu wilayah Lapago dan Saireri. Untuk Saireri Biak yang dipilih, jadi kalau Biak siap, dilaksanakan di Biak tapi kalau tidak siap maka dilaksanakan di Lapago,” kata Bonay ketika menyampaikan sambutannya pada pembukaan rapat Pleno V DAB, Jumat (17/4/2015).

Bila siap kata Bonay, Pleno V DAB saat ini harus membicarakan soal kesiapan Dewan Adat dan masyarakat adat Byak menerima dan melayani dari tujuh perwakilan masyaraat adat di Papua dan Papua

Ketua Dewan Adat Byak (DAB), Mananwir Beba Yan Piet Yarangga mengatakan pihaknya siap menjadi tuan rumah penyelenggara Konferensi III Dewan Adat Papua. Jadi setelah pelaksanaan Pleno V Dewan Adat Biak dilakukan, pihaknya akan membahas hal-hal teknis pelaksanaan Konferensi III DAP.

“Harapan saya sebagai Mananwir Beba semua masyarakat adat Biak harus mendukung, karena event ini akan menelorkan solusi-solusi dalam perspektif pembangunan dan solusi bagi pelaku-pelaku pembangunan di Papua termasuk pemerintah,” jelas Yarangga. (Marten Boseren)


PSSI Dibekukan, Persipura Terancam Terdepak dari AFC

Boaz Solossa saat berusahan melewati hadangan dari pemain Bengaluru FC dalam lanjutan kompetisi AFC Cup 2015 yang berlangsung di Stadion Mandala Jayapura beberapa waktu lalu - Jubi/Roy Ratumakin.
Jayapura, Jubi – PSSI sejak Jumat (17/4/2015) telah dibekukan oleh Pemerintah melalui Surat keputusan Menpora bernomor 0137 tahun 2015. Menpora menganggap PSSI telah mengabaikan tiga surat peringatan yang disampaikan sebelumnya.
Pembekuan oleh pemerintah ini bisa berakibat FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia yang akan mengancam peluang Persipura melanjutkan laga-laga berikutnya di AFC Cup 2015.
“Persipura sudah berjuang di Piala AFC. Pertandingan fase grup tinggal menyisakan dua pertandingan. Kami sudah mengeluarkan banyak biaya untuk menggelar pertandingan. Kalau sampai disanksi, nanti nasib Persipura bagaimana? kata Rocky Bebena, Sekretaris Persipura, disela-sela Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, di Surabaya, Sabtu 18 April.

Sementara Ketua Umum (Ketum) PSSI Periode 2015–2019 terpilih, La Nyalla Mahmud Mataliti, tak mau terpengaruh dengan sanksi pembekuan yang dilayangkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) kepada organisasi yang dipimpinnya.
“Jalan terus karena PSSI punya badan hukum sendiri. Jalankan tugas dulu, baru nanti lihat ke depannya bagaimana,” jelas La Nyalla ditempat yang sama.
Kasus yang terjadi pada PSSI ini pernah terjadi di Brunei dan Irak, meski tak sama persis. Pada tahun 2009, FIFA menonaktifkan Brunei dari segala urusan sepakbola internasional. Penonaktifan ini terjadi karena pemerintah Brunei menghapus Federasi Sepakbola Brunei, BAFA, dan membentuk kepengurusan baru pada tahun 2008. Pemerintah Brunei akhirnya membentuk komite normalisasi yang selanjutnya membentuk federasi baru dengan nama NFABD yang disetujui FIFA. FIFA secara resmi mencabut sanksi untuk Brunei pada Mei 2011.
Demikian juga di Irak. November 2009, IFA, Federasi Sepakbola Irak dibubarkan oleh Komite Olimpiade Irak. Karena kantor federasi kemudian dikuasai oleh [ihak keamanan Irak, FIFA memberikan tenggat waktu hingga 72 Jam untuk menyelesaikan persoalan. Namun persoalan tersebut tak bisa diselesaikan dalam tenggat waktu tersebut. Irak kemudian disanksi dari semua aktifitas sepakbola internasional. Empat bulan lamanya, sanksi tersebut berlaku bagi Irak sebelum FIFA mencabutnya pada bulan Maret 2010.
Bukan tak mungkin FIFA menganggap pembekuan PSSI ini sebagai campur tangan pemerintah. Sanksi penonaktifan dari segala aktifitas sepakbola internasional pun membayangi, seperti yang pernah terjadi pada Brunei dan Irak. Persipura yang tengah mengarungi kompetisi AFC Cup dan berpeluang besar menjadi juara pun terancam “nonaktif” dari kompetisi sepakbola antar klub di Asia ini. Persipura, sepertinya selalu dijauhi kemujuran. Prestasi gemerlap di lapangan seakan diharuskan lenyap karena kekonyolan pengelola sepakbola di Indonesia ini. (Victor Mambor)

Polda Papua Tetapkan 5 Tersangka Makar Kelompok NRFPB

Jakarta - Kepolisian Daerah Papua menetapkan lima orang tersangka atas dugaan melakukan makar yang mengaku sebagai delegasi Negara Republik Federal Papua Barat (NRFPB) yang juga sebagai anggota Komite Independent Papua (KIP).

Kelimanya berinisial EA, OB, MES, OS, DF yang saat ini ditahan di Mapolda Papua. Juru bicara Polda Papua Kombes Rudolf Patrige mengatakan, salah satu dari mereka yakni Elias Ayakeding (EA) mengaku sebagai Kepala kepolisian NRFPB. Sementara empat orang mengakui sebagai anggota Komite Independent Papua (KIP) dan kelimanya saat ini terus diselidiki di Mapolda Papua.

"Dalam penangkapan itu, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya seperangkat seragam organisasi NRFPB dan lima eksemplar dokumen dari hasil pertemuan KIP bersama Menteri Pertahanan bernomor 6/P-03/NRFPB/11/2014, tertanggal 20 November 2014 yang berisi tentang follow up tawaran negosiasi Pemerintah Indonesia dan Papua yang dalam lampiran tersebut berisi Deklarasi Kemerdekaan NRFPB dan profil Negara Papua Barat," ujar Rudolf, Kamis (16/4/2015).

Polisi juga menjerat kelimanya dengan pasal 106, 108 ke-2, KUHP jo pasal 53 ayat 1 dan 55 ayat 1 KUHP dengan ancama hukuman seumur hidup dan minimal 20 tahun penjara.

Dalam penenangkapan itu, polisi membebaskan satu orang PNS Kesbangpol Sorong, Provinsi Papua Barat atas nama Enny Tan Fere, karena didalam surat mandat dari Presiden NRFPB, Forkorus Yoboisembut tak terdaftar nama yang bersangkutan.

"Tapi kami tetap mendalami peran Enny Tan dalam kegiatan tersebut," ujarnya.
NRFPB diklaim terbentuk pada Oktober 2011, pada Kongres Rakyat Papua III di Lapangan Zakeus Padang Bulan. Dalam deklarasi NRFB tersebut juga dipilih Presiden NRFPB yakni Forkorus Yoboisembut.

Sumber : www.detik.com

Tiga Pemain Persipura Tak Tampil Lawan Maziya

Ian Kabes, gelandang serang bersama
Ricardo dan Wangai tak turun melawan Maziya.(Jubi/dok)
Jayapura, Jubi/Antara- Sebanyak tiga pemain tim tuan rumah Persipura Jayapura diragukan tampil ketika menjamu Maziya Sport And Recreation (SR) pada laga lanjutan grup E AFC Cup 2015 di Stadion Mandala, Kota Jayapura, Papua, Selasa (14/4).
“Mereka adalah Ricardo Salampessy, Imanuel Wanggai dan Ian Louis Kabes,” kata Bento Madubun, juru bicara Persipura jayapura di Kota Jayapura, Papua, Minggu (12/4/2015) siang.
Ia menjelaskan, untuk Ricardo Salampessy yang biasa beroperasi di lini pertahanan Mutiara Hitam mengalami cidera hamstring ketika Persipura menjamu Bali United Pusam FC pada pekan lalu.
Ketika itu, pemain jangkung yang sempat merumput bersama Persebaya Surabaya itu berduel udara untuk mengambil bola umpang jauh dari pemain bertahan Bali United.
“Hanya saja, ia alami cidera sehingga tidak bisa kuasai bola dan direbut pemain lawan,” katanya.
Sementara untuk Imanuel Wanggai dan Ian Louis Kabes, terkena hukuman larangan bermain karena terakumulasi kartu kuning dan merah pada laga-laga AFC sebelumnya.
“Imanuel Wanggai akumulasi kartu kuning, sementara Kabes, pada laga terakhir di kandang Maziya dapat kartu merah. Jadi, ketiganya tidak bisa tampil lawan Maziya pada Selasa depan di Mandala,” katanya.
Terkait pemain lain, Bento memastikan bahwa dalam kondisi bugar.
“Hanya siapa yang akan dimainkan dan strategi apa yang akan dilaksanakan itu tergantung dari pelatih kepala. Jika menang maka Persipura untuk langkah selanjutnya akan lebih baik lagi,” katanya.(*)
 

Google+ Followers