BREAKING NEWS

POLITIK

Ekonomi

Hukum

Sunday, February 12, 2017

Masyarakat Keerom Melawan “Dadai Kepunahan”

Perkebunan kelapa sawit menjadi satu dari sekian
penyebab masyarakat asli Papua
di Keerom merasa terpinggirkan - Dok. Jubi
Jayapura – Sekelompok masyarakat Keerom bersepakat untuk melawan “badai kepunahan” orang asli Papua. Hal ini terungkap dalam diskusi yang digelar Rumah Teratai-Baku Peduli dari Yayasan Teratai Hati Papua wilayah Keerom di aula Paroki St. Willibrodus Arso Kota, Keerom, Sabtu (4/2/2017).
Diskusi yang menghadirkan dr. Grace Daimboa dan dr. Gunawan dengan fokus pada persoalan kesehatan ini mengungkapkan bagaimana masyarakat asli Papua sedang mengalami depopulasi. Salah satu masalah yang harus menjadi perhatian semua pihak saat ini adalah masalah kesehatan.
“Orang Papua itu adalah manusia yang unik dan terbatas, akan tetapi saat ini badai sedang menghantui kita. Ada banyak ancaman kepunahan orang Papua, salah satunya adalah semakin banyaknya penyakit baik menular  maupun tidak menular namun berbahaya yang diderita oleh orang Papua,” kata dr. Grace Daimboa mengutip profesor dari Jepang yang meneliti tentang DNA orang Papua tahun 2010 lalu.
Ia mengaku, sejak bekerja di Keerom, tahun 2014, dirinya terkejut karena menemukan banyak orang asli Papua yang menderita diabetes, struk dan kanker. 
“Bahkan saya menemukan ada orang Papua masih berusia 21 tahun sudah terkena kencing manis, padahal biasanya teori mengatakan yang kemungkinan terkena kencing manis adalah orang yang sudah berusia di atas 40 tahun. Padahal masyarakat Papua itu adalah masyarakat pekerja keras yang seharusnya sulit terkena penyakit diabetes atau struk,” katanya.
Ia melanjutkan, dalam penelitian oleh dokter-dokter ahli dari Jepang tentang Genetic Starvation orang Papua dengan sampel suku di Serui dan suku Dani, ditemukan bahwa tubuh orang Papua sudah mengalami metabolism sindrom.
“Ini mengejutkan karena dalam penelitian itu ditemukan bahwa dalam usia muda orang Papua sudah terkena metabolism sindrom. Tanda metabolism sindrom itu adalah gemuk, yaitu perut besar, paha besar dan pantat besar.
Ternyata hal ini disebabkan oleh diet atau pola makan yang salah. Pankreas yang sudah terbiasa mengolah makanan seperti sagu dan petatas, kini dipaksa untuk mengolah nasi yang mengandung gula tinggi. Sagu itu kadar gulanya rendah sedangkan petatas mengadung gula sedikit sehingga ketika makan nasi, pankreas orang Papua kaget dan tidak mampu mengolah makanan yang masuk dengan baik,” katanya.
Dokter Gunawan Ingkokusumo mengatakan, dari hasil penelitian dr. Aloysius Giay saat ini sedang terjadi depopulasi orang Papua.
“Ada lima faktor utama terjadinya depopulasi orang Papua yaitu, faktor Politik dan kekerasan, Budaya dan Pembahaman, Stres karena Otsus, Miras dan KDRT serta Penyakit-penyakit,” kata dr. Gunawan.
“Namun saat ini sesungguhnya ada faktor lain yang juga sangat berbahaya dan menyebabkan lima faktor terus menyebabkan depopulasi orang Papua. Faktor tersebut adalah sikap cuek dan apatis dari berbagai pihak,” lanjutnya.
Sementara itu, para peserta diskusi pun mengeluhkan kondisi pelayanan di Rumah Sakit Kuaingga yang kurang maksimal. Masyarakat bahkan menyebut rumah sakit tersebut sebagai rumah sakit batuk pilek karena menilai hanya penyakit batuk pilek saja yang bisa disembuhkan di sana.
“Pelayanan di Rumah Sakit Kuaingga ini seringkali buat kita kecewa karena beberapa kali kami mengalami sendiri bagaimana pasien sudah antri panjang tapi petugasnya tidak ada. Setelah dicek ternyata mereka sedang bermain HP di dalam ruangan. Ini harus menjadi perhatian petugas kesehatan di Rumah Sakit agar memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik,” kata Oktovina Uriager, peserta diskusi.
Menanggapi hal ini, dr. Grace menjelaskan bahwa stigma dalam masyarakat Papua khususnya di Keerom ini terhadap orang yang terinfeksi HIV masih sangat tinggi. Sementara ada beberapa masyarakat yang terinfeksi HIV yang memeriksakan diri di Rumah Sakit Kuaingga. Petugas kesehatan tentu tidak akan memberitahukan kepada keluarga bahwa sang pasien terinfeksi virus HIV. Karena itu, biasanya kami memberitahukan bahwa pasien sedang menderita penyakit lain seperti batuk pilek.
“Terkait petugas yang bermain HP, hal itu akan menjadi perhatian kami. Saya akan sampaikan kepada teman-teman petugas kesehatan agar meningkatkan kualitas pelayanan. Akan tetapi kita semua harus menghentikan stigma.
Stigma juga masih tinggi, padahal untuk sembuh itu bukan hanya obat. Tapi dukungan dari keluarga sangat penting untuk kesembuhan pasien. Karena itu, pasien harusnya  didukung bukan ditinggalkan. Itu bukan hanya untuk yang HIV tetapi untuk semua penyakit. Jadi kita harus mendukung keluarga kita yang sakit dan menghentikan stigma.
Berjuang Melawan Badai Kepunahan
“Diskusi seperti ini harus lebih sering dilakukan agar semakin banyak orang yang sadar tentang masalah yang dihadapi masyarakat. Kalau bisa YTHP semakin sering melakukan kegiatan seperti ini dengan melibatkan pihak terkait seperti pemerintah, tokoh agama dan tokoh adat. Kalau bisa diskusi berikutnya mengangkat juga persoalan air bersih yang sangat sulit di Keerom ini termasuk untuk di Rumah Sakit.” kata Hubertus Kwambre.
“Kita baru saja memulai walaupun dengan kelompok kecil. Diharapkan kali berikut lebih banyak orang yang mau terlibat sehingga kelompok kita ini bisa bersama-sama berjuang melawan berbagai faktor badai kepunahan tersebut. “  kata Natalia Yonggom, Staf YTHP wilayah kerja Keerom. (*)

Pemprov Papua Launching SMK YPK Lachairoi Papua

Asisten I Setda Papua, Doren Wakerwa Ketika
Menggunting Pita pada Launching
SMK YPK Lachairoi Papua – Jubi/Arjuna
Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua diwakili Asisten I Setda Provinsi Papua, Doren Wakerwa me-launching SMK Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Lachairoi Papua di kompleks Diaspora, Kotaraja Dalam, Abepura, Kota Jayapura, Jumat (10/2/2017).
Launching lokasi ini akan dijadikan kompleks sekolah percontohan YPK itu merupakan rangkaian peringatan HUT ke-55 YPK tanggal 8 Maret 2017.  
Menurutnya Pemprov Papua merespons positif langkah Badan Pengurus (BP) YPK Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua dalam menggagas berdirinya sekolah tersebut.
“Ada beban moril yang menjadi tanggung jawab kita kepada YPK. YPK banyak berbuat untuk Papua. Ini menjadi beban moril bagaimana bersama-sama mendorong YPK kedepan agar lebih baik dari kini,” kata Doren.
Katanya, YPK berjasa dalam dunia pendidikan Papua. Didikannya dipakai di seluruh pelosok tanah Papua.
“Kami ada di sini. Kami ini hasil didikan YPK. YPK harus bangkit. Alumni YKP menjadi agen pembangunan di tanah Papua. Sejak puluhan tahun YPK sudah bekerja di tanah Papua,” ujarnya.
Ketua BP YPK GKI di Tanah Papua, Nomensen Mambraku mengatakan, di Kota Jayapura, YPK telah memiliki dua SMK, yaitu SMK Paulus Dok V dan SMK Sion Kotaraja Dalam. Namun terbatasnya ruang belajar menyebabkan proses belajar mengajar tak maksimal.
“Kami sudah diberikan gedung untuk SD oleh Pemkot beberapa waktu lalu, karena dihibahkan bisa dikelola secara mandiri. Kami arahkan untuk penggunaan gedung SMK YPK Lachairoi Papua dan mengakodir SMK Sion dan SMK Paulus. Jadi, tidak ada lagi SMK Paulus dan Sion,” kata Nomensen.
Tujuh ruangan yang ada di SMK YPK Lachairoi dinilai cukup untuk menampung siswa. Kurikulum 2013 mewajibkan satu ruang itu maksimal 25 orang, kini ada tujuh ruang dan cukup untuk tahap pertama. Jumlah gurunya bahkan sebanyak 28 orang. 
“Sebanyak 13 guru dari SMK Sion dan 15 guru dari SMK Paulus. Jurusannya semantara ini teknik komputer dan jaringan, sekretaris dan akuntan. Kedepan kami upayakan agar ada pertambangan,” katanya. (*)

Rio Tinto Akan Putus Kerja Sama dengan Freeport di Papua

Aktivitas penambangan di areal pertambangan Grasberg PT Freeport, Mimika, Papua.
Jakarta - Perusahan tambang tembaga terbesar nomer dua di dunia, Rio Tinto mempertimbangkan untuk hengkang dari kepemilikan sahamnya di tambang Grasberg yang dioperasikan oleh Freeport McMoran Inc. Langkah ini diambil karena mereka nilai adanya ketidakpastian hukum terkait operasi masa depan pertambangan.
CEO Rio Tinto, Jean Sebastian Jacques mengatakan pihaknya tak meragukan bahwa tambang tembaga Grasberg merupakan saah satu sumber daya berkualitas di dunia. Namun, pascapemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru terkait izin usaha pertambangan ia menilai hal ini menimbulkan ketidak pastian iklim usaha.
Dilansir dari Reuters, Rio Tinto akan memutuskan apakah pihaknya akan hengkang dari tambang Grasberg atau tidak dalam beberapa pekan mendatang. Jean mengatakan pihaknya akan memutuskan apakah akan menjual 40 persen saham nya dalam tambang Grasberg atau tidak melihat situasi seperti ini.
"Kita masih melihat apa yang terjadi sebelum mengambil langkah untuk menggelontorkan sejumlah dana untuk investasi dalam proyek ini. Sebab kami juga masih memerlukan banyak investasi pada tahun mendatang," ujar Jean, Jumat (10/2).
Kerja sama antara Freeport dan Rio yang terjalin sejak 1995 ini membuat Rio mendapatkan saham 40 persen dari produksi tambang tembaga Grasberg. Rio sempat berharap pihaknya mendapatkan keuntungan produksi selama 2017 ini. Namun, Freeport sendiri malah belum melakukan produksi apapun sejak 2014 kemarin.
Juru bicara Freeport Indonesia Riza Pratama mengatakan kepada wartawan bahwa di tengah penghentian ekspor, konsentrat tembaga stockpile gudang Grasberg sekarang "hampir penuh". Hal ini menunjukkan bahwa pemotongan produksi akan segera terjadi tanpa terobosan.
Sumber : www.republika.co.id

Tuesday, February 7, 2017

Jokowi, Papua Menuju Referendum

Oleh Marinus Yaung
Ilustrasi Bendera Bintang Kejora - Jubi/Victor Mambor
PRA kondisi menuju referendum di Papua sudah terjadi saat ini, dan Presiden Jokowi sepertinya tidak pernah mau menyoroti akar utama persoalan Papua--yang sesungguhnya persoalan tersebut telah dirancang secara masif dan sistematis untuk menjadi batu pijakan utama politik referendum mendapat tempat pijakannya.

Setiap kali kunjungan ke Papua, Presiden Jokowi selalu menghindar untuk memberikan pernyataan atau sekedar klarifikasi terhadap komitmennya dalam menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua. Padahal sudah menjadi rahasia umum bahwa pelanggaran-pelanggaran HAM di Papua adalah isu yang dimainkan oleh pihak-pihak di dalam dan luar negeri untuk melepaskan Papua dari Indonesia.
Isu ini selalu ditiupkan untuk dijadikan panggung politik oleh pihak-pihak yang menginginkan terbentuknya dukungan internasional terhadap referendum di Papua.
Pernyataan Presiden Jokowi tentang komitmen dan keseriusan pemerintahannya dalam menyelesaikan seluruh pelanggaran HAM di Papua dan memberikan perhatian penuh terhadap nasib korban dan keluarga korban, sebenarnya sedang ditunggu-tunggu oleh sebagian besar masyarakat Papua, yang selama ini bersikap apatis dan selalu bertindak resisten terhadap kebijakan Pemerintah.
Memang baik dan benar juga, terobosan-terobosan pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi yang berkeadilan sosial agar harga barang di Papua sama dengan harga barang di pulau Jawa, yang lebih dipilih dan dikedepankan Presiden Jokowi untuk dikerjakan duluan di Papua dibandingkan menuntaskan isu pelanggaran HAM. Tetapi dibutuhkan tindakan cepat dan tepat dan tidak bisa ditangani dengan pendekatan parsial semata. Perlu dibarengi pendekatan simultan dengan menggerakkan kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga terkait untuk bersama-sama menggarap Papua.
Sudah saatnya Presiden Jokowi menjadikan isu pelanggaran HAM Papua sebagai isu prioritas dan segera dituntaskan sebelum situasi politik tahun 2017 di Papua berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih besar.
Masyarakat Papua sudah sangat kecewa dengan janji dan komitmen Presiden Jokowi melalui Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Luhut Bansar Pandjaitan (LBP), yang dengan serius mengatakan bahwa pelanggaran HAM Papua akan segera tuntas hingga selesai dalam tahun 2016, agar negara dalam menata masa depan tidak lagi terbebani dengan akar masalah Papua.
Pembentukan tim terpadu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu di Indonesia, termasuk kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu di Papua oleh Kemenkopolhukam tahun 2016 sebenarnya telah menumbuhkan harapan besar akan datangnya keadilan bagi korban-korban pelanggaran HAM di Papua.
Presiden Jokowi melalui Menkopolhukam telah memutuskan untuk menjadikan 3 kasus besar pelanggaran HAM di Papua, yang telah dilakukan penyelidikan dan diputuskan memenuhi norma-norma pelanggaran HAM berat oleh Kombas HAM RI, yakni, kasus Wasior berdarah (2001), Wamena berdarah (2003), dan kasus Paniai berdarah (2014) untuk terlebih dahulu dituntaskan.
Meskipun banyak kasus pelanggaran HAM terjadi di Papua, Pemerintah telah memutuskan untuk mendorong tiga kasus besar yang menarik perhatian publik ini untuk diselesaikan terlebih dulu melalui jalur yudisial, dengan tujuan:
Pertama, untuk memulihkan kepercayaan rakyat Papua terhadap negara dan Pemerintah. Karena ketidakpercayaan kepada Pemerintah merupakan salah satu akar persoalan yang membuat kebijakan Pemerintah selalu ditentang dan proses pembangunan selalu terhambat karena gangguan keamanan dan ketidakstabilan sosial dan politik di Papua;
Kedua, untuk membuktikan kepada orang Papua bahwa pelaku pelanggaran HAM di Papua bukanlah pahlawan nasional yang harus diberikan kedudukan istimewa dalam hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan menempatkan pelaku sebagai pihak yang tidak bisa disentuh hukum dan memiliki hak impunitas;
Ketiga, untuk menghentikan internasionalisasi isu Papua di negara-negara pasifik, Australia, Afrika, Eropa, dan Amerika Serikat. Wasior berdarah, Wamena berdarah dan Paniai berdarah merupakan kasus-kassus pelanggaran HAM yang telah dipromosikan ke luar negeri dan lembaga-lembaga internasional, seperti, Melanesian Spreadhead Group (MSG ), Pacific Islands Forum (PIF), dan Pacific Coalition for West Papua (PCWP) di Pasifik Selatan, oleh pihak-pihak yang masih berseberangan pandangan dengan pemerintah dan menginginkan Papua merdeka.
Kelompok-kelompok perlawanan seperti West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL) yang terbentuk di Vanuatu tahun 2005, Komite Nasiona Papua Barat (KNPB) yang dilahirkan di Kota Jayapura tahun 2008 oleh generasi muda Papua korban operasi militer dengan sandi operasi koteka (1975-1980), Parlemen National for West Papua (PNWP) yang dibentuk tahun 2012 di London, Inggris oleh koalisi bersama antara OPM dalam negeri dengan beberapa pengacara internasional dan anggota parlemen internasional dari beberapa negara, dan setahun kemudian mendirikan kantor perwakilan OPM di Oxford Inggris, dan kelompok Negara Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) yang dibentuk melalui Kongres Rakyat Papua III tahun 2011 di Jayapura--adalah sekumpulan kelompok perlawanan yang berhasil melobi dan mempromosikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Wasior, Wamena dan Paniai ke masyarakat internasional untuk memperoleh dukungan politiknya.
Kelompok besar ini kemudian melebur dalam satu wadah perjuangan dengan membentuk United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) akhir 2014 di Vanuatu. Melalui ULMWP perkembangan perjuangan tiga kasus HAM Papua yang diprioritaskan pemerintah untuk diselesaikan, tetapi belum ada realisasinya, semakin kencang di kampanyekan ke luar negeri untuk mendiskreditkan Indonesia dalam isu HAM dan demokrasi dan semakin berhasil mendapat dukungan internasional, dimana ULMWP akhirnya diterima sebagai anggota organisasi MSG dengan status sebagai pengamat (obsever) dalam sidang MSG Leadership summit di Honiara, Solomon Island tahun 2015.
Melihat keberhasilan orang Papua dalam menjual isu HAM ke luar negeri yang semakin mengkhawatirkan posisi Papua dalam NKRI, maka penuntasan ketiga kasus pelanggaran HAM ini harus semakin diseriusi oleh Presiden Jokowi.
Seharusnya tigas kasus HAM itu sudah diselesaikan dan tuntas tahun 2016 sesuai dengan janji dan komitmen Presiden Jokowi. Namun hingga Desember 2016 belum ada satu kasus pun yang sampai ke persidangan.
Seyogianya kasus Wasior berdarah dan Wamena berdarah bisa diajukan ke pengadilan untuk disidangkan, karena berkas perkara kedua kasus ini dalam tingkat penyelidikan di Komnas HAM sudah lengkap dan sudah diajukan ke tingkat penyidikan di Kejaksaan Agung (KA). Hanya karena perbedaan tafsir tentang kriteria pelanggaran HAM berat dan bukan pelanggaran HAM berat antara dua lembaga penegakan hukum inilah yang mengakibatkan ketidakjelasan perkembangan penyelesaian hukum dua kasus HAM ini. Presiden Jokowi seharusnya berdiri paling depan untuk segera menentukan pilihan penyelesaian kedua kasus ini.
Semakin tidak jelas penuntasannya dalam tahun ini, maka akan semakin membuka peluang besar buat ULMWP diterima sebagai anggota penuh di MSG. Komitmen nyata Presiden Jokowi terhadap orang Papua diukur dari pilihan hukum yang diambil untuk menuntaskan kasus ini.
Jika kasus Wasior berdarah, Wamena berdarah, dan Paniai berdarah tak selesai, maka akan semakin sulit bagi Presiden Jokowi untuk merebut hati dan pikiran orang Papua. Di samping itu, internasionalisasi isu Papua akan semakin tak terbendung lagi. Peluang ULMWP berubah status keanggotaanya di MSG semakin besar, dan isu pelanggaran HAM Papua akan semakin kencang, dan semakin banyak negara yang ikut menyoroti Indonesia di forum-forum internasional.
Presiden Jokowi perlu merenungkan bahwa pendekatan pemerataan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sejauh ini belum cukup kuat untuk meredam gejolak politik di Papua. Belum berdampak signifikan juga terhadap penghentian isu Papua di luar negeri.
Presiden Jokowi juga harus membuka diri dengan mempertimbangkan pendekatan-pendekatan alternatif lain, seperti dialog Papua (dialog antara Pemerintah dengan OPM), sebagaimana digagas Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan Jaringan Damai Papua ( JDP ) atau pendekatan ekonomi dan kesejahteraan yang ditawarkan Gubernur Papua Lukas Enembe melalui konsep UU Otsus Plus.
Presiden Jokowi harus bisa mengakomodir semua pendekatan ini dalam satu grand design yang menyeluruh dan komprehensif untuk menjawab masalah-masalah dan tantangan di Papua. Presiden Jokowi satu-satunya simbol politik di negeri ini yang masih dipercaya oleh orang Papua. Presiden jangan memberikan panggung politik untuk referendum di Papua dengan mengabaikan penuntasan tiga kasus pelanggaran HAM di atas dengan tidak membuka diri untuk mengakomodir pendekatan-pendekatan lain di luar yang sudah dipilih Pemerintah. Komitmen dan ketegasan Presiden Jokowi dalam menuntaskan kasus pelanggaran HAM Papua harus menjadi pendekatan prioritas terhadap Papua tahun 2017. (*)
Penulis adalah dosen Hubungan Internasional Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen)

Saturday, January 21, 2017

RSUD Yowari Target Renovasi Ruang UGD Selesai Bulan Ini

Perbaikan ruangan UGD RSUD Yowari –Jubi/ Yance Wenda.
Sentani – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Yowari dr. Michael R. Demetouw menargetkan renovasi ruang Unit Gawat Darurat (UGD) yang dikerjakan sejak 2016 selesai bulan ini.
“Kalau bisa pada 27 Januari 2017 bisa diresmikan pemakaian gedung baru itu, sekaligus peresmian RSUD Yowari ini, sebab dari soft opening sampai sekarang hanya dijalankan saja tanpa diresmikan, juga belum pernah ada penandatanganan prasasti,” katanya ketika ditemui Jubi, Jumat (20/1/2017).
Michael menyebutkan, renovasi ruang UGD dilakukan agar pelayanan publik bisa ditingkatkan. Renovasi juga bagian dari perbaikan bertahap bangunan dan peralatan yang dimiliki RSUD Yowari sejak dibuka 2007 atau sepuluh tahun silam.
“Kita terpaksa membuktikan melakukan perubahan dengan pelan-pelan, misalnya ruang UGD yang direnovasi akan ada pembagian pasien  infeksi dan noninfeksi, ada ruang khusus untuk TBC dan HIV dengan ruang isolasi sendiri,” katanya.
Selain itu, ada ruang resusitasi khusus di ruang UGD yang tinggal putar langsung masuk kamar operasi, sehingga tidak perlu dorong-putar-dorong pintu. Juga, katanya, semua peralatan ronsen juga ditaruh di UGD.
Warga yang berobat, Ruben Yando berharap renovasi ruang UGD cepat diselesaikan dengan baik agar pasien tidak harus berputar-putar atau bingung mencari jalan masuk UGD.
“Saya berharap agar cepat diselesaikan supaya semua pengunjung masuk lewat pintu utama ruang UGD, karena saya lihat banyak yang bingung cari jalan masuknya,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemkab Jayapura turun tangan, karena RSUD Yowari salah satu RSUD di Kabupaten Jayapura dan milik pemerintah.
“Banyak masyarakat datang berobat, tentunya pasien juga menginginkan pelayanan yang baik, untuk itu pemerintah tolong untuk lihat bagian-bagian mana saja yang harus dibenahi agar RSUD ini sama dengan yang lainnya,” ujar pria asal Kabupaten Yahukimo ini. (*)

Biaya Studi Lambat Dikirim, Mahasiswa Papua di AS Terancam Dideportasi

University of Letourneau, Texas - IST
Jayapura - Lantaran Pemda Provinsi Papua terlambat mengirimkan biaya studi bagi sejumlah mahasiswa Papua yang sedang menuntut ilmu di Amerika Serikat, beberapa diantaranya terpaksa cuti kuliah. Ini terjadi karena universitas tempat mereka belajar tidak memberi toleransi bagi mahasiswa yang tidak membayar biaya studi.

Kondisi ini dialami beberapa orang mahasiswa yang menuntut ilmu di University of Letourneau, Texas. Niklas Elyonai Imbiri, salah satu mahasiswa Papua yang mengambil jurusan komputer sains dan matematika, mengaku dia bersama dua orang rekannya terpaksa batal mengikuti kuliah semester ini (spring semester) karena mereka belum membayar biaya kuliah.

Menurutnya, biaya kuliah yang harus dibayar ke universitas satu paket dengan biaya asrama tempat mereka tinggal sambil mengikuti studi.

“Tong terpaksa cuti kuliah semester ini karena belum bayar uang kuliah dan asrama. Batas waktunya sudah jatuh tempo bulan Desember 2016 lalu,” ujar mahasiswa yang menuntut ilmu di AS sejak 2013 ini.

Karena tidak membayar biaya kuliah dan asrama, Imbiri bersama tiga orang rekannyaterpaksa memilih meninggalkan kampus dan asrama mereka di Texas untuk tinggal sementara waktu bersama mahasiswa Papua yang lain di Reno, Nevada. Sedangkan barang-barang mereka tetap dibiarkan di asrama sambil menunggu kejelasan pengiriman biaya dari Pemda Provinsi Papua ke rekening mereka.

Tidak hanya itu, menurut Imbiri, masalah lain yang dihadapi adalah visa I20 untuk ijin studi di Amerika Serikat. Visa mereka ini akhirnya tidak bisa berlaku dan dirinya terancam dideportasi. Visa itu hanya berlaku selama mereka masih aktif sebagai mahasiswa dan menjalani studi.

“Saat ini saya diberi batas waktu beberapa hari ke depan untuk tinggalkan AS dan kembali ke Papua,” tuturnya.

Para mahasiswa ini mengaku bersama orang tuanya di Jayapura sebenarnya sudah menyurati dan menghubungi pihak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua sebagai penanggung jawab program pengiriman mahasiswa Papua ke luar negeri. Namun pihak BPSDM beralasan biaya studi untuk mahasiswa Papua di luar negeri sudah diajukan ke Biro Keuangan Setda Provinsi Papua dan menunggu pencairan.

Beberapa mahasiswa Papua di Corban University (Oregon) dan San Bernadino University (California) yang sempat dihubungi Jubi mengaku mereka sering mengalami keterlambatan pengiriman biaya studi dari Pemda Provinsi Papua hingga tiga sampai empat bulan. Keterlambatan ini kadang menyebabkan terjadinya tunggakan pembayaran biaya di kampus dan asrama atau apartemen tempat mereka tinggal.   

Sebelumnya, Rabu (18/1/2017) Staf Khusus Menteri Luar Negeri untuk isu-isu strategis, Djauhari Oratmangun mendatangi Pemerintah Provinsi Papua, untuk membahas kerjasama pendidikan luar negeri yang selama ini telah dilakukan provinsi Papua.

Mengenai anggaran Pemprov Papua yang tertunda bagi mahasiswa dan siswa di luar negeri, Djauhari melihat hal itu lebih pada situasional. Menurutnya, Kementerian Luar Negeri telah mengirim instruksi kepada semua konsulat dan KBRI supaya menangani mahasiswa yang beasiswanya tertunda ini, sehingga sekolahnya dapat berlanjut.

Kita sudah menghubungi sekolahnya. Jadi saya kira tidak ada masalah lagi. Yang jelas semua mahasiswa Papua bisa tertangani dengan baik karena itulah saya kesini untuk kita berkoordinasi supaya kedepan jauh lebih baik," kata Oratmangun.

Saat ini tercatat ada 4 orang mahasiswa Papua yang dibiayai Pemda untuk menuntut ilmu di University Letourneau, Texas, Amerika Serikat. Mereka diantaranya mengambil beberapa jurusan seperti, komputer sains, matematika, fisika dan jurusan teknik. (*)

Perlu Wilayah Pertambangan Rakyat Untuk Ruang Kelola OAP

Salah satu lokasi pertambangan yang menimbulkan konflik di Nifasi, Nabire - Dok. Jubi
Paniai – Sekretaris Dewan Adat Papua (DAP), John NR. Gobay menekankan perlunya upaya sistematis pemerintah untuk memberikan ruang kelola bagi masyarakat asli Papua melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Dalam kaitannya dengan pertambangan diperlukan satu upaya sistematis dari pemerintah untuk memberikan ruang kelola bagi masyarakat dengan penetapan WPR. Kemudian dalam prosesnya mesti mengutamakan orang asli Papua (OAP) yang siap untuk memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar dapat mengelola potensi alam daerahnya,” ujar Gobay kepada Jubi melalui selularnya, Jumat, (20/1/2017).

Menurut dia, pengelolaannya dapat dilakukan sendiri oleh OAP atau dapat membuat kerjasama dengan pihak lain dengan kompensasi yang sangat saling menguntungkan dalam wujud pembagian saham atau bagi hasil atau kompensasi lain yang menunjukan kedaulatan masyarakat adat.

“Ruang kelola bagi pengusaha anak Papua yang sudah mampu dan berpengalaman harus didahulukan untuk mendapatkan ruang mengelola potensi tambang, tetapi mereka juga harus melakukan kompensasi kepada masyarakat adat, atau bisa juga masyarakat adat pemilik tanah dapat diberikan kemudahan mengurus izin usaha pertambangan untuk mengelola wilayah adatnya,” ujar John NR. Gobai.

Gobay juga menyoroti banyaknya izin yang dikeluarkan mengakibatkan terjadi tumpang tindih wilayah, termasuk upaya penyerobotan wilayah. Kasus lain juga adanya izin yang diberikan di atas wilayah yang ada kegiatan pendulangan rakyat, seperti yang terjadi di Nifasi dan Degeuwo.

Ketua LPMA Swamemo, Thobias Bagubau mengatakan, di tahun 2017 kewenangan pemberian izin usaha pertambangan telah ditetapkan melalui sistem lelang.

Menurut dia ini adalah upaya meminggirkan pengusaha Papua secara sistematis serta membuka peluang kolusi dengan label lelang.
“Seakan-akan masyarakat adat tidak memiliki hak atas sebuah wilayah adat, potensi tambang dilihat seperti sebuah proyek milik pemerintah sama dengan proyek APBD atau APBN,” katanya. (*)

Thursday, January 19, 2017

Katanya Harga BBM Merata, Tapi di Papua Kok Rp 75 Ribu per Liter

Ilustrasi
Jakarta - Kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM) di seluruh Indonesia yang dicanangkan pemerintah belum terealisasi secara merata.
Hal itu diungkapkan Ketua Umum Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Eni Maulani Saragih yang juga anggota Komisi VII DPR. Dia menyebutkan, disparitas harga BBM di wilayah tengah dan timur sangat signifikan. Mulai dari Rp 35 ribu - Rp 75 ribu per liter
Fakta itu disampaikannya usai menerima pengurus LPM dari berbagai propinsi, di kompleks parlemen, hari ini. Para pengurus LPM berbagai daerah itu antara lain Mujarni Baraq (Kalimantan Timur), Isak Rumbarar (Papua), Hamzah Burahe (Maluku Utara), Ferdi Suoth (Sulawesi Utara).
Seperti yang dikatakan Ketua LPM Kaltim Mujarni Barag, bahwa harga BBM di Kecamatan Longpahangai Kabupaten Mahakam Hulu bisa mencapai Rp 30.000-Rp 50.000 per liter. "Kenapa kok harga BBM di daerah ini belum seragam padahal Presiden telah menyampaikan kebijakan harga BBM satu harga. Disparitas harga BBM ini sungguh memberatkan masyarakat di daerah," kata Mujarni, Kamis (19/1).
Lebih parah lagi pengakuran dari Ketua LPM Papua Isak. Dia menyebut, harga BBM di Kampung Yabema, Distrik Elelim Kabupaten Yalimo bisa mencapai Rp 75.000/liter.
Di Maluku Utara harga BBM tidak kalah mahalnya. Ketua LPM Malut, Hamzah, Di Desa Sakam, Kecamatan Patani Kabupaten Halmahera Tengah, dan Desa Sopi Kabupaten Pulau Morotai bisa mencapai Rp 35.000.
Harga yang cukup murah tapi masih jauh lebih mahal ketimbang di Pulau Jawa terdapat di Sulawesi Utara. Ketua LPM Sulawesi Utara, Ferdi, mengatakan,harga BBM di Desa Bambung Kecamatan Geme Kabupaten Talaud bisa mencapai Rp 15.000.
Atas informasi ini, Eni merasa heran kenapa pemerintah belum konsisten dalam melaksanakan kebijakan satu harga BBM secara di lapangan. "Saya minta Presiden Jokowi memperhatikan betul persoalan harga BBM ini. Jangan sampai disparitas harga BBM antar daerah terus terjadi," katanya.
Eni menegaskan, kebijakan satu harga BBM merupakan suatu hal yang mutlak dilakukan guna mewujudkan sila kelima Pancasila sekaligus mendorong perekonomian daerah ke arah yang lebih baik.
Dia menyadari bahwa untuk mewujudkan kebijakan satu harga BBM tersebut dibutuhkan biaya logistik yang cukup besar untuk menyalurkan BBM.
Meski demikian, pemerintah harus mencari solusinya. Salah satu solusi ialah dengan melakukan subsidi silang dengan memanfaatkan kompensasi dari usaha-usaha milik Pertamina. “Saya sampaikan, ini bukan masalah untung dan rugi. Ini masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mau ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Ketua DPP Partai Golkar Bidang Energi ini.
Eni berharap Pertamina sebagai operator mampu mengemban tugas ini dengan baik melalui efisiensi tanpa mengurangi keuntungan yang ada. Terlebih bila mengingat kemudahan-kemudahan yang telah diberikan pemerintah kepada Pertamina dalam menjalankan bisnisnya.
“Pertamina sudah banyak memperoleh hak-hak istimewa untuk berbisnis. Jadi wajar pemerintah memerintahkannya untuk mengemban tugas mewujudkan program harga satu BBM,” ucapnya.
Eni meminta, presiden Jokowi selalu memantau harga-harga BBM di daerah. Presiden jangan hanya percaya begitu saja atas laporan yang disampaikan Pertamina terkait harga BBM.
“Presiden Jokowi tolong cek kalau ada hal-hal seperti ini sehingga masyarakat mendapatkan harga yang sama. Jangan sampai Presiden mendapat info yang keliru,” tandasnya. (iil/JPG)
Sumber : www.jawapos.com/

Keluarga Edison Matuan Tuntut Polisi 2,1 Miliar Rupiah

Pertemuan keluarga korban dan
Kapolres Jayawijaya terkait tuntutan-Jubi/Islami
Wamena – Keluarga korban menuntut polisi sebesar 2,1 miliar rupiah atas meninggalnya Edison Matuan atau yang dikenal dengan Edison Hesegem. Edison yang meninggal pekan lalu diduga akibat penganiayaan oleh sejumlah oknum Polres Jayawiya.
Hal itu disampaikan pihak keluarga korban ketika mendatangi Mapolres Jayawijaya, Rabu (18/1/2017) guna menyampaikan aspirasi kepada Kapolres Jayawijaya bersama sekitar 100 orang baik keluarga maupun kerabat korban.
Hadir dalam pertemuan itu Ketua Jaringan Advokasi Hukum dan HAM Pegunungan Tengah, Theo Hesegem, dan Pdt. Marthen Meage dan Kuli Hesegem selaku orang tua korban dan Wolter Hesegem.
Dari pertemuan itu Wolter Hesegem mewakili keluarga korban menegaskan bahwa, baik Kapolres maupun Kapolda dapat terus melanjutkan proses hukum anggotanya yang dinilai bersalah.
“Kami sangat berterima kasih kepada Kapolres Jayawijaya telah membuka ruang bagi keluarga korban, untuk mempertanyakan atas meninggalnya Edison Hesegem sekaligus menyampaikan tuntutan keluarga korban,” ujar Wolter Hesegem.
Selain itu keluarga mengutuk keras tindakan atau perbuatan oknum Polisi yang telah menghilangkan nyawa Edison, dan meminta kepada Kapolda agar dapat memecat tiga orang oknum polisi yang melakukan penganiyaan dan juga menyesalkan pelayanan di RSUD Wamena terhadap korban.
Kapolres Jayawijaya, AKBP Yan Pieter Reba menjelaskan, dari tuntutan korban sebesar 2,1 miliar rupiah ini akan disampaikan kepada Kapolda Papua, Kamis (19/1/2017) di mana Kapolres bersama perwakilan korban akan bertemu dengan Kapolda Papua.
Kapolres pun menjelaskan, kronologis penangkapan terhadap korban oleh anggotanya kepada perwakilan keluarga saat pertemuan, di mana korban sebelum meninggal telah melakukan pencurian seekor anjing, sehingga diamankan oleh anggota polisi.
“Untuk tiga orang anggota polisi yang melakukan penganiayaan terhadap korban kini sudah diperiksa di Propam Polda Papua. Hasil visum atau otopsi di RS Bhayangkara juga keluarga telah mengetahuinya,” kata Kapolres.
Kapolres juga menjelaskan, keluarga korban tidak hanya menuntut kepada tiga anggota yang menganiaya korban, melainkan semua anggota yang melakukan penangkapan terhadap Edison dan harus menanggungnya.
“Orang tua korban menuntut denda kepada Polres Jayawijya dalam hal ini untuk tiga anggota polisi yang melakukan penganiayaan terhadap korban dimana perorang di kenakan denda sebnyak 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga dari pihak polisi harus membayar kepada pihak korban sebanyak 2.100.000.000 (dua miliar seratus juta rupiah) dan 3 anggota polisi lainnya harus membantu membayar denda temannya,” terangnya. (*)

West Papua Bai Nonap Kamap Full Memba blong MSG inap PNG na Fiji i Oraitim

United Liberation Movement for West Papua bai em i nonap kamap full memba blong Melanesian Spearhead Group inap long ogeta 5-pela full memba nau ia i wanbel longen.

Dispela toktok i stap insait long mama agriment we i setim ap MSG we i tok olgeta lida imas gat consensus oa wanbel longen.
 
Wamena protest march long West Papua long December (FWCP photo)  
Solomon Islands, Vanuatu na ol FLNKS blong New Caledonia i laik long West Papua we i nau gat Observer status tasol, long kamap olsem full memba long MSG.
 
Tupela narapela memba, Papua New Guinea na Fiji ino wanbel long West Papua i kamap full memba.
 
Praim Minista blong Vanuatu Charlot Salwai na FLNKS Lida Victor Tutugoro ibin toktok long dispela isiu wantaim  Chairman blong MSG, Solomon Islands Praim Minista Manasseh Sogavare long Port Vila dispela wik.
 
Mr Sogavare i nau wok long raun igo long toktok wantaim ol MSG lida.

 
Back To Top
Copyright © 2014 K A R O B A News. Designed by OddThemes