Latest News


More

Posted on : Saturday, May 28, 2016 [0] comments Label: , , , , , ,

Baleg DPR akan panggil Menkumham terkait Otsus Papua

by : Roy Karoba
Supratman Andi Agtas. (dpr.go.id)
Jakarta - Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas mengatakan, Baleg akan segera memanggil Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly guna menanyakan komitmen pemerintah memasukkan revisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua dalam Prolegnas prioritas 2016.
"Pekan depan, Baleg segera menggelar pertemuan untuk mempertanyakan janji dari Menkumham," kata Supratman di Ruang Rapat Baleg DPR, Gedung Nusantara I, Jakarta, Jumat.
Hal itu dikatakannya saat menerima kunjungan Ketua DPRD Papua, Sekretaris Daerah Provinsi Papua, dan Ketua Majelis Rakyat Papua, di Ruang Rapat Baleg, Jakarta, Jumat.
Dia mengatakan pemerintah pada tahun lalu telah menyampaikan khususnya kepada rakyat Papua bahwa revisi UU Otsus Papua akan masuk dalam Prolegnas 2016.
"Sebab revisi tersebut menjadi usulan pemerintah," ujarnya.
Supratman juga berharap rakyat Papua tidak meragukan komitmen Baleg untuk merevisi UU Otsus demi kesejahteraan masyarakat Papua.
Namun, menurut dia, Baleg sesuai kewenangan tidak bisa tiba-tiba memasukkan revisi UU Otsus dalam Prolegnas 2016 karena harus melibatkan pemerintah.
"Jangan ragukan komitmen kami. Kami buatkan forumnya, kami selaku lembaga perwakilan bisa bersama-sama melihat Papua secara objektif," ujar Supratman.
Anggota Baleg dari Fraksi NasDem Sulaiman L Hamzah berkomitmen tetap akan mendorong revisi UU Otsus masuk dalam Prolegnas 2016. Karena itu, partainya akan tetap mengawal outsus Papua agar masuk dalam pembahasan Prolegnas 2016.
"Kami akan kawal, dan kita usulkan masuk dalam Prolegnas Prioritas 2016," katanya.
Dalam audiensi tersebut, tokoh masyarakat Papua yang hadir antara lain Ketua DPR Papua Yunus Wonda, Sekretaris Daerah Provinsi Papua Hery Dosinaen, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Timotius Murib.
Editor: Ruslan Burhani

Sumber : www.antaranews.com
by : Roy Karoba
Jayapura - Kepolisian Resor Kota Jayapura dinilai telah mengabaikan tiga fakta penting dalam kasus tabrakan yang menyebabkan aktivis Pedagang Asli Papua, Robert Jitmau meninggal dunia di Jalan Baru, aerah Hamadi, Distrik Jayapura Selatan, pada 20 Mei 2016 lalu sekitar pukul 05.00 WIT.
Hal tersebut disampaikan Tim Kuasa Hukum Robert yakni David Maturbongs, Gustaf Kawer, dan Feri Marisa di Jayapura, Papua, Jumat (27/5/2016).
Turut hadir Ketua Solidaritas Pedagang Asli Papua Pendeta Dora Balubun.
David mengatakan, ketiga fakta tersebut adalah adanya perkelahian antara pelaku dengan salah satu rekan almarhum bernama Nehemia Yarinap. Perkelahian ini terjadi karena pelaku menggunakan mobil menabrak Robert.
Fakta kedua, lanjut David, polisi juga belum memeriksa salah satu rekan almarhum bernama Melianus Duwitauw yang juga mengalami luka-luka karena ditabrak mobil yang dikendarai pelaku.
"Hingga kini Melianus masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Dian Harapan. Ia mengalami luka yang cukup parah di bagian liver," tutur David.
Fakta ketiga adalah keberadaan Alpius Jitmau belum diketahui hingga saat ini. Padahal, ujar David, Alpius termasuk salah satu saksi yang berada di lokasi kejadian bersama almarhum.
Sementara itu, Gustaf menyatakan, pihaknya sangat menyayangkan sikap aparat kepolisian yang terlalu cepat menarik kesimpulan bahwa kematian Robert murni karena kecelakaan lalu lintas.
"Kami meminta polisi menyelidiki kasus ini secara tuntas dan transparan. Kami juga berharap Polda Papua segera mengambil alih penanganan kasus ini," ujarnya.
Sebelumnya Kapolres Kota Jayapura AKBP Jermias Rontini menyatakan, kasus kematian Robert murni kecelakaan akibat kelalaian pelaku berinisial DAS.
"Kami telah menetapkan ia sebagai tersangka. DAS lalai dalam memainkan persneling sehingga menyebabkan mobil mundur dalam kecepatan tinggi dan menabrak Robert serta Melianus yang tengah duduk di badan jalan. Saat itu mobil hanya berjarak sekitar 10 meter dengan korban," kata Jermias.
Jermias menegaskan, anggotanya di lapangan telah bertindak secara profesional dalam penyelidikan kasus ini.
"Kami siap menunjukkan bukti bahwa kasus ini murni kecelakaan lalu lintas," tambahnya.
Robery adalah salah satu aktivis yang memperjuangkan pembangunan pasar bagi pedagang Mama-Mama Papua di Kota Jayapura selama 12 tahun terakhir.
Ia pun menjabat sebagai Sekretaris Solidaritas Pedagang Asli Papua. 

Sumber : www.kompas.com
Posted on : Friday, May 27, 2016 [0] comments Label: , ,

Tim Satgas Kijang di Angguruk Keluhkan Obat Expire

by : WP News
Tim Satgas Kijang (Baju Hijau) bersama Kadis Kesehatn
Yahukimo dan masyarakat Angguruk (Elisa Sekenyap – SP)
Papua — Dorce Logo, Wakil Ketua tim Satgas Kijang dari UP2KP Provinsi Papua tahun 2016 yang ditugaskan di Rumah Sakit Efata Angguruk Kabupaten Yahukimo, Papua mengakui, dalam menjalankan aktivitas pelayanan kesehatan di Angguruk ada banyak kendala yang dihadapi.
Terutama, kendala fasilitas kesehatan yang kurang memadai, obat expire atau kadaluarsa karena pengiriman dari Dinas Kesehatan di Dekai ibu kota Kabupaten Yahukimo yang lambat sebab hanya menggunakan transportasi pesawat udara.
“Padahal pasien yang membutuhkan obat sangat banyak. Obat awalnya tidak expire tapi karena terlambat kirim, sehingga sampai di Angguruk obat sudah tidak bisa pakai, ya kasihan dampaknya kena ke pasien tidak bisa terlayani,” ungkap Dorce Logo kepada suarapapua.com pekan lalu di Angguruk.
“Karena itu, kami berharap kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo untuk boleh menangggapi permintaan obat secepatnya, supaya masyarakat yang kami layani bisa dapat terlayani tanpa alasan apapun,” tuturnya.
Selain itu, kata Logo, ada kendala lain yang mengakibatkan pelayanan kesehatan tidak berjalan baik, yakni listrik atau alat penerang. Seperti pelayanan pada malam hari dan siang hari yang membutuhkan listrik, tetapi karena tidak ada listrik maka pasien tidak terlayani.
Tetapi katanya, semua itu tidak mengurangi semangat pihaknya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya yang telah dipercayakan kepada mereka.
“Tetapi itu tugas yang diberikan Dinas Kesehatan Provinsi Papua untuk kami lakukan, sehingga sesuai kepercayaan itu kami tetap akan melaksanakan,” kata Logo.
Ia juga mengakui, dari sebulan menjalankan tugas di Angguruk, penyakit dominan yang dihadapinya adalah penyakit Saluran Pernapasan Bagian Atas atau ISPA dan Malaria. Sementara, fasilitas tempat tinggal dari tim telah difasilitasi oleh Kepala Rumah Sakit Efata Angguruk.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Yahukimo, Bongga Sumule mengucapkan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Provinsi Papua yang telah menempatkan Satgas Kijang gelombang kedua di Angguruk.
Ia berharap, tim Satgas Kijang yang ada dengan pelayanan yang mereka lakukan bisa mengukir prestasi yang baik, karena tim gelombang pertama tahun 2015 yang juga bertugas di Angguruk adalah tim terbaik seluruh Papua.
“Kami berharap mereka bisa melaksanakan tugas dengan baik. Untuk kendala-kendala pengiriman obat kami dinas tidak bisa memaksakan keadaaan dengan hanya transportasi pesawat, tetapi supaya tidak terjadi lagi penumpukan obat di Dekai akan difailitasi untuk mengirim tepat waktu,” kata Bongga Sumule.
Ruben Suhuneap, Kepala Rumah Sakit Angguruk mengakui, semua fasilitas tempat tinggal maupun fasilitas lainnya yang dibutuhkan tim Satga Kijang pihaknya telah melengkapi, sehingga tidak ada kendala dibagian itu.
Untuk diketahui, Satgas Kijang yang ditempatkan di Angguruk ada enam orang dan akan melaksanakan pelayanan selama satu tahun sesuai kontrak. Tim Satgas Kijang secara keseluruhan di Kabupaten Yahukimo ada tiga tim, tim pertama di Angguruk, tim kedua di Ninia dan tim ketiga di Silimo.
by : WP News
Ilustrasi (JG/Reuters/M. Yamin)
Jakarta - Pansus Freeport DPR Papua akan berupaya memaksimalkan waktu untuk menyelesaikan tugasnya dalam mengusut pajak-pajak PT Freeport di Provinsi Papua. Pasalnya apa yang menjadi kewajiban (PT Freeport) ke daerah selama ini, tidak diberikan.
"Pansus Freeport yang dibentuk DPR Papua akan fokus menangani hal terkait penerimaan pajak tambang emas dan tembaga yang beroperasi di Mimika, Papua itu," kata Ketua Pansus Freeport DPR Papua, Yan Permenas Mandenas didampingi Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize usai bertemu Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis (26/5).
Rombongan Pansus Freeport DPR Papua ini diterima oleh anggota Komisi XI DPR dari F-Nasdem, Achmad Hatari. Yan mengakui bahwa terkait pajak, cakupannya sangat luas karena tidak hanya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) setempat saja, tapi juga bagian kepada kabupaten-kabupaten penghasil.
"Kami akan beruoaya membuka ke publik, siapa sebenarnya dibalik pajak Freeport yang tidak disetor kepada Pemprov Papua, sesuai ketentuan perundang-undangan pajak apa yang menjadi hak daerah," ujarnya.
Dia juga mengungkapkan kesalahan Pemprov Papua selama ini, dimana ketika setoran pajak Freeport tak maksimal, namun terus saja diterima. Data 2007–2015 untuk pajak Freeport, total penerimaan pajak untuk Papua baik kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, tailing managemen sistem mencapai Rp 653 miliar.
"Ini kesalahan besar, dimana untuk pendapatan asli daerah itu Rp 653 miliar. Ini kategori masih sangat rendah, dari kewajiban yang seharusnya Freeport setor. Pajak kendaraan dan sebagainya, meningkat tak terlalu besar. 2007 pajak kendaraan Rp 4 miliar, 2008 Rp 5 miliar, 2009 Rp 6 miliar, 2010 Rp 7 miliar. Penerimaan land rent dan royalti Freeport untuk Papua dan kabupaten se-Papua, totalnya Rp 8,9 triliun. Provinsi Rp 2 triliun lebih, kabupaten/kota Rp 6,8 triliun lebih," ungkapnya.
Sementara itu Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaize mengatakan perlunya itikad baik dari Freeport. Sebab menurutnya sangat lucu kalau Freeport menggungat pemerintah selaku pemberi izin untuk melakukan operasi tambang di wilayah NKRI, khusus di Papua.
"Lalu karena tidak membayar pajak, kemudian dia melakukan atau dia tidak mau bayar karena ada selisih-selisih lalu dia tidak mau melakukan gugatan atau somasi kepada hukum terhadap pemerintah," katanya.
Menurut Kaize Freeport harusnya melakukan kewajibannya untuk melakukan pembayaran Rp 2,7 triliun tanpa syarat.
"Itu tidak perlu. Dibayarkan saja. Yang dibayarkan ini kan tidak total dari puluhan tahun sudah beroperasi, itu kan tidak dibayar semua. Yang sekarang belum dibayar harusnya dibayarkan saja dulu, jangan dibuat masalah sampai menggunggat pemerintah," katanya.
by : WP News
Gambar Baliho berukuran 4×4 yang berdiri gagah di depan
Kantor Distrik Paniai Timur, Kota Enarotali – Jubi/Abeth You
Jayapura – Masyarakat Paniai dan keluarga korban empat siswa dan satu warga sipil yang tewas ditembak di lapangan Karel Gobai Enarotali, pada 8 Desember 2014 lalu itu mengatakan menolak kedatangan anggota tim terpadu penanganan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Papua di Paniai.
Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai mengatakan, tim yang digagas oleh Mentri Kordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI, Luhut B. Pandjaitan itu membangkang terhadap Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM).
“Kami melihat tim yang digagas Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan itu membangkang terhadap UU HAM. Karena UU itu hanya menugaskan Komnas Ham. Bukan tim atau institusi yang lain-lain,” ungkap Ketua DAD Paniai, John NR. Gobai kepada Jubi via sambungan telepon, Kamis (26/05/2016).
Gobai menjelaskan, yang benar adalah Menko Polhukam bantu dana atau dorong Komnas HAM agar segera kerja untuk penuntasan kasus ini.
“Dalam pertemuan dengan Frits Ramandei (Komnas HAM Perwakilan Papua) kemarin, kami sampaikan kami tidak terima tim dari Menko Polhukam untuk kasus Paniai. Kami justru minta Pa Luhut untuk desak semua angkatan dan polisi umumkan temuan mereka atas kasus Paniai Berdarah ini,” tegas John.
Tokoh pemuda Paniai, Tinus Pigai menegaskan, tim tersebut adalah penghalang bagi tim Ad Hoc yang dibentuk oleh Komnas HAM Republik Indonesia. Sebab untuk menangani kasus yang diduga pelanggaran HAM adalah kewenangan Komnas HAM.
“Kami masyarakat Paniai menilai pembentukan tim terpadu ini sebagai tim tandingan terhadap tim Ad Hoc yang dibentuk lembaga resmi negara, yakni Komnas Ham RI yang bertugas untuk menangani kasus Paniai. Sehingga masyarakat Paniai dengan tegas menolak tim ini. Kami tidak terima,” kata Tinus Pigai.
Dari informasi yang dihimpun Jubi, tim tersebut berasal dari beberapa gabungan lembaga, yakni Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey, aktivis HAM Papua, Matius Murib dan lainnya.
Pada pertengahan Mei lalu, Menko Polhukam mengatakan ingin menuntaskan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di Papua, termasuk kasus penembakan empat siswa di Papiai.
“Saya optimistis kasus HAM di Papua selesai akhir tahun ini, masyarakat Papua ingin juga kasus ini tuntas. Pemerintah fasilitasi,” kata Menko Polhukam.
Dia mengatakan dalam penyelesaian kasus tersebut dia juga melibatkan Panglima TNI.
“Saya tidak ada urusan siapa pelakunya, kita buka semua data yang ada, siapa pun dia kalau salah kita hukum,” kata Luhut. (*)
by : WP News
Jayapura — Ketua I Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Pusat, Agus Kossay kepada suarapapua.com mengungkapkan, kondisi steven tidak aman. Karena diisolasi di ruangan tanpa ventisali dan yang susah dapat udara dan tertutup, selain itu jam besuk untuk Steven dan Yus Wenda hanya dibatasi 10 menit.
“Jam besuk untuk tahanan di penjara biasanya bisa sehari penuh. Tetapi untuk Steven dan Yus hanya dibatasi sampai 10 menit. Ini aneh. Selain itu kelaurga yang mau datang bersuk juga sangat dibatasi. Sejak dua minggu lalu, Steven juga mengeluh sakit. Kondisinya di penjara sangat tidak terjamin,” ungkap Agus Kossay kepada suarapapua.com, pada Kamis (26/5/2016) dari Jayapura.
Menurut Kossay, Steven tidak melakukan kejahatan apa pun. Tetapi di penjara ia diperlakukan berbeda dan itu sangat diskriminatif. Keluarga juga tidak diberikan akses untuk besuk Steven.
“Seteven tidak melakukan kejahatan apa pun. Tetapi di penjara Steven diperlakukan seperti teroris dan penjahat. Bahkan kelaurga yang besuk saja tidak bisa. Sudah berikan waktu hanya 10 menit, tidak bisa dibesuk oleh keluarga. Hanya satu atau dua orang saja yang bisa besuk. Saat jam besok, diawasi juga sama petugas. Negara ini makin aneh. Kami minta agar steven dan Yus dibebaskan tanpa syarat. Tidak ada unsur makar maupun kejahatan yang mereka buat,” jelas Kossay.
Sebelumnya, aktivis KNPB Timika, Sony Tabuni melaporan, Steven sedang mendekam di rumah tahanan (Rutan) Brimob Mimika di Mile 32, kondisi Ketua Komite Nasional Papua Barat  (KNPB) Wilayah Timika, Steven Itlay dilaporkan semakin memburuk. Ia mengalami gangguan kesehatan akibat ruangan penjara yang buruk. Sementara itu aparat kepolisian membatasi akses bagi keluarga dan kerabat untuk mengunjunginya.
“Ia terlihat sangat pucat, badannya lemas, kurang darah, dan dadanya sakit-sakit, lalu akses ke sana sangat dibatasi oleh aparat,” kata Sonny Tabuni, salah satu pengurus KNPB Timika saat dihubungi suarapapua.com, siang ini, Senin (16/5/2016) lalu.
Menurut Sonny yang baru menjenguk Steven Itlay pada Jumat, (13/5/2016) lalu, Steven diisolasi dalam ruangan yang tidak layak. Ia dikurung dalam ruangan tanpa sinar matahari. Padahal, menurut Sonny dia bukanlah tahanan kriminal atau teroris.
Sementara itu, Gustav Kawer, pengacara Steven Itlay membenarkan yang dikatakan Kossay. Steven menerima porsi waktu jauh dari aturan yang ada. Menurut aturan, tahanan punya waktu besuk dari jam 9 pagi hingga 12 siang tetapi Itlay tidak medapatkan itu.
“Benar, Steven hanya dapat sepuluh menit,”ungkap Kawer kepada Jurnalis Jubi di Abepura pada 21 Mei 2016.
Gustav menambahkan, polisi juga melarang Steven berkomunikasi dengan bahasa daerah. Pengunjung hanya diperbolehkan mengunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan Itlay.
“Keluarga yang berkunjung dilarang mengunakan pakai bahasa Dani,” ungkap Kawer seperti diansir Jubi pada Rabu (25/5/2016) kemarin.
Kata dia, kondisi fisik Steven makin menurun di tahanan. Terlebih kulitnya makin pucat lantaran berada di ruang tertutup dan pola makannya. Steven makan hanya dua kali dalam sehari. siang dan sore. “Pagi Steven tidak diberi makan,” tegasnya.
by : WP News
Peter O'Neill. AP/Mary Altaffer
Port Moresby - Perdana Menteri Papua Nugini Peter O'Neill menegaskan kembali komitmennya terhadap Papua Barat (Papua) kepada Presiden Joko Widodo secara langsung. 
O'Neill saat diwawancarai radio FM 100, seperti dilansir Radionz.co.nz, Kamis, 26 Mei 2016, mengatakan Papua disambut dengan baik di Papua Nugini. 
"Kami sama-sama peduli dengan apa yang sedang terjadi di Papua Barat. Kami menyatakan secara langsung kepada otoritas tertinggi, termasuk presiden, pada tahun ini, khususnya mengenai isu hak asasi manusia dan otonomi," ucap O'Neill.
O'Neill, yang saat ini menjabat Ketua Forum Negara-negara Kepulauan Pasifik, menuturkan telah menyurati Jokowi untuk mengajukan pengiriman tim pencari fakta yang ditunjuk oleh para pemimpin Kepulauan Pasifik ke Papua. Tim ingin berbicara langsung dengan orang-orang Papua. 
"Respons yang kami terima dari Indonesia adalah mereka menyambut dialog dan menghargai keinginan kami agar Papua Barat memiliki lebih dari sekadar otonomi, apakah itu akan berupa penentuan nasib sendiri (self-determination) atau tidak, ini sesuatu yang dapat dikerjakan," ujarnya.
Pernyataan O'Neill disampaikan menyusul munculnya kritik Ketua Melanesian Spearhead Group yang juga Perdana Menteri Kepulauan Solomon, Manasseh Sogavare, bahwa Indonesia telah gagal merespons permohonan keterlibatan Forum Pasifik dan MSG dalam isu Papua. radio.co.nz|Maria Rita

Sumber : www.tempo.co

by : Roy Karoba
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menerima laporan pelanggaran HAM Papua dari Ketua Asosiasi LSM Kepulauan Pasifik Emele Duituturaga di Istanbul, Turki, 25 Mei 2016. (ISTIMEWA)
Istanbul - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Ban Ki-moon menerima laporan pelanggaran hak asasi manusia di Papua.
Laporan West Papua Fact Finding Mission Report yang berjudul "We Will Lose Everything" diserahkan Ketua Asosiasi Lembaga Swadaya Masyarakat Kepulauan Pasifik (Pacific Islands Association for Non-Governmental Organisations/PIANGO) Emele Duituturaga di Istanbul, Turki, Selasa, 25 Mei 2016.
Duituturaga mempresentasikan laporan tersebut kepada Ban Ki-moon pada hari kedua KTT Kemanusiaan Dunia (WHS). Laporan itu kemudian diserahkan dan diterima asisten Sekretaris Jenderal PBB.
Di akhir KTT, Duituturaga sempat melakukan percakapan singkat dengan Ban Ki-moon. Penyerahan laporan tersebut dilakukan setelah pada pleno hari pertama WHS Duituturaga diizinkan meminta intervensi PBB tentang pelanggaran hak asasi manusia di Papua. "PIANGO memuji penutupan kamp Manus Pengungsi di Papua New Guinea. Kita prihatin tentang konflik di pusat penahanan Nauru, dan kami meminta intervensi PBB untuk pelanggaran hak asasi manusia di Papua Barat," ucap Duituturaga, seperti dilansir laman berita Pina pada 25 Mei 2016.
Duituturaga menambahkan, PIANGO mewakili 21 LSM dari seluruh Pasifik yang telah berkomitmen menuntaskan masalah kemanusiaan.
WHS yang berlangsung pada Senin-Rabu, 23-25 Mei 2016, diikuti 9.000 peserta dari 173 negara, terdiri atas 55 kepala negara, ratusan perwakilan sektor swasta, serta ribuan orang dari masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah. Pina | Yon Dema

Sumber : www.tempo.co