forum

Follow Us On FB

BEM Perguruan Tinggi se-Jayapura Tolak Transmigrasi

Demonstrasi mahasiswa Papua di kantor DPRP. Foto: Ist.

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Perguruan Tinggi se-Jayapura, Provinsi Papua, menggelar aksi demonstrasi damai di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua, Senin, (17/11/14).

Demonstrasi damai dipimpin Pontius Omoldoman, Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakulatas FISIP Universitas Cenderawasih (Uncen) yang juga Koordinator Lapangan Perguruan Tinggi (PT) se-Jayapura.

"Kami mengadakan aksi serentak ini untuk menolok transmigarsi dan Otsus Plus di tanah Papua," kata Pontius.

Presiden Mahasiswa STIH AMIK Umel Mandiri, Yohanes Magai dalam orasinya mengatakan, "Kami mahasiswa Papua meminta harus membuat regulasi untuk sensus pendudud di tanah Papua. Seperti sensus yang dilakukan di Kalimantan dan Sumatera."

Koordinator lapangan aksi dari Umel Mandiri, Donatus Pambay mengatakan, transmigrasi adalah virus bagi orang Papua.

"Kami mahasiswa Papua serta seluruh elemen masyarakat Papua secara tegas menolak adanya program transmigasi yang kembali akan diberlakukan pemerintahan Jokowi," tegasnya. (Alexander Gobai/MS)


Sumber : www.majalahselangkah.com

Yohana Yembise: KDRT di Papua Tinggi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), Prof Yohana Yembise. Foto: Ist.
Jakarta, MAJALAH SELANGKAH -- Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA), Yohana Yembise menilai kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Papua masih tinggi.

Data tahun 2012, angka kasus KDRT sebanyak 1.170 kasus. Menurut Yohana, dilansir jpnn.com edisi Jumat (14/11/14), di Papua, perempuan selalu berada dalam posisi korban, dilihat dari kasus-kasus KDRT.

"Isu kekerasan terhadap perempuan adalah isu yang setua isu kemanusiaan itu sendiri. Adanya tindakan kekerasan terhadap perempuan telah membuat banyak perempuan menjadi pihak yang selalu dirugikan dan mengalami kekecewaan sepanjang hidupnya," tutur Yembise.

Yohana Yembise berharap dari Tanah Papua dapat tumbuh tokoh-tokoh perempuan Papua yang menjadi tokoh pembaharuan dalam mengatasi kekerasan.

"Perempuan dengan  pemikiran yang selalu mempunyai jiwa pelindung, tentu dapat menjadi kekuatan tersendiri," ucapnya saat pembukaan Musyawarah Daerah (Musda) Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI) se-Tanah Papua, di Manokwari, Kamis (13/11/14).

Dikemukakan, kesadaran masyarakat adalah kunci utama menanggulangi KDRT. Maka, ia berharap, dengan adanya Musda PWKI se-Tanah Papua akan dijadikan forum musyawarah sebagai upaya perlindungan perempuan dari tindak kekerasan.(BT/014/jpnn.com/MS)


Sumber : www.majalahselangkah.com

Gubernur Papua Minta Mendagri Tak Gegabah Evaluasi Dana Otsus

Gubernur Papua Lukas Enembe

Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tidak tergesa-gesa mengevaluasi penggunaan dana otonomi khusus (otsus) untuk Provinsi Papua. Ia mengatakan, saat ini tengah menjalankan kebijakan agar dana otsus dapat digunakan secara efektif meski jumlahnya sangat terbatas. 

Lukas mengatakan, sangat keliru jika pemerintah menilai dana otsus untuk Papua terbilang besar. Faktanya, kata dia, selama 13 tahun, Papua hanya mendapat dana otsus sekitar Rp 30 triliun dan dikucurkan secara bertahap sejak tahun 2002. 

"Anggaran otsus itu siapa yang bilang besar? Itu kan hanya 2 persen dari DAU nasional. Sebenarnya tidak cukup," kata Lukas, saat dijumpai di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Lukas mengungkapkan, selama 13 tahun, penggunaan dana otsus menumpuk di provinsi. Dengan kondisi ini, ia mengevaluasi dan menyebarkannya ke kabupaten/kota tak lama setelah menjadi Gubernur Papua. 

"Jadi jangan Mendagri tidak melihat kebijakan yang sedang berjalan, jangan tabrakan dengan kebijakan kita yang sekarang. Kemdagri harus diskusi dengan kami," ujarnya. 

Ia menambahkan, ada 29 kabupaten/kota di Papua. Setiap kabupaten/kota mendapat dana otsus hanya sekitar Rp 80 miliar sampai Rp 90 miliar. Dana sebesar itu dinilainya tidak cukup untuk membangun infrastruktur di Papua mengingat mahalnya biaya bahan baku dan transportasi di sana. 

Sebagai salah satu solusi percepatan pembangunan infrastruktur, kata Lukas, pemerintah harus serius merencanakan pengintegrasian industri. Ia menyebutkan, harus ada kemauan konkret pemerintah untuk membangun pabrik semen dan pabrik pupuk di Papua. 

"Berapa pun besarnya kita kirim (uang ke kabupaten/kota) tidak akan bermanfaat di Papua karena kemahalannya luar biasa. Uang habis di angkutan transportasi dan seterusnya. Itu sebabnya harus dipikirkan bagaimana cara menurunkan harga-harga di Papua," ungkapnya. 

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengakui adanya wacana untuk mengevaluasi penggunaan dana otsus untuk Provinsi Papua. Wacana itu ada berdasarkan masukan dari sejumlah pihak terkait dan tengah ditelaah.

Tjahjo menuturkan, dana otsus yang dikucurkan pemerintah untuk Papua sangat besar. Ia tak menyebut jumlah rincinya, Akan tetapi, penggunaan dana tersebut harus dievaluasi agar memberikan hasil yang signifikan. 

Arah evaluasinya, kata Tjahjo, kemungkinan besar penggunaan dana otsus untuk Papua akan lebih diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Ukurannya adalah agar manfaatnya dapat dirasakan secara oleh masyarakat setempat. 

"Bantuan pemerintah terhadap Papua besar tetapi bagaimana pengucurannya bisa menjangkau secara cepat untuk membangun infrastruktur," kata Tjahjo.

Sumber : www.kompas.com

GKI Tolak Transmigrasi dan Pemekaran Provinsi di Tanah Papua

Jokowi sedang menanyakan harga keladi di Pasar
kepada penjual mama Papua (Ist)
Timika, Jubi – Ketua Sinode Gereja Kristen Injili (GKI) di Tanah Papua, Pendeta Alberth Yoku menolak program transmigrasi yang direncanakan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Selain itu juga menolak rencana pemekaran Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
“Sebagai bagian integral dari warga Papua, kami menolak adanya rencana transmigrasi dari pemerintah pusat dan rencana pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat. Tanah Papua hanya bisa menerima transmigrasi dan pemekaran provinsi setelah sistem pemerintahan di kedua provinsi telah bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme,” tutur Yoku, di Timika, Selasa (4/11).
Menurut Yoku, transmigrasi dan pemekaran ke dua provinsi ini hanya akan dilaksanakan setelah status dua provinsi termiskin yang disandang sejak rilis Kementrian Koordinator Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2010 lalu dihilangkan.
“Setelah bersih, barulah sistem yang baik ini akan menata pemerintahan dari provinsi hingga kampung secara adil dan merata. Sehingga status kedua provinsi ini menjadi tidak miskin, sebab orang-orang di dalamnya merupakan orang-orang yang memiliki kualitas terbaik,” tuturnya.
Saat ini sistem pemerintahan di Indonesia telah memprioritaskan suara rakyat sebagai penentu kebijakan, sehingga kata Yoku, berbagai aspirasi warga Papua yang menginginkan realisasi kebijakan pemerintah di lapangan haruslah dilaksanakan tanpa ada rancangan-rancangan tambahan yang menambah masalah di Papua.
“Sekarang ini bukan lagi jamannya sistem pemerintahan yang top down, tetapi bottom-up. Sehingga usulan terkait kepentingan masyarakat di Papua haruslah dilakukan dengan cara mendengarkan aspirasi masyarakat daerah, bukan diputuskan langsung dari pusat. Sebab kemajuan pembangunan di Papua adalah dengan didukung oleh Pemprov Papua dan Papua Barat bersama tokoh masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama. Kami tahu apa yang terjadi di sini dan tahu kemana daerah ini akan dibawa,” jelas Yoku.
Sebelumnya, Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menyatakan dengan tegas menolak program transmigrasi yang direncanakan Kabinet Kerja Presiden Jokowi. Sebab masyarakat Papua akan merasa menjadi warga minoritas di tanahnya sendiri. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan kecemburuan sosial, yang memicu terjadinya konflik antar masyarakat asli Papua dan non asli Papua.
“Pemerintahan Jokowi jangan bikin masalah baru di Papua. Kalau transmigran datang, mereka masuk dari berbagai pulau, orang asli Papua akan tersisih dan menjadi minoritas dalam bertani dan menjadi miskin di tanahnya sendiri,” kata Lukas Enembe, sebelumnya di Jayapura, Minggu (2/11). (Eveerth Joumilena)

Pemprov Papua Proses SK Tujuh Kabupaten

Sekda Papua, Hery Dosinaen. (Jubi/Alex)
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua sedang memproses surat keputusan (SK) pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 2014-2019 untuk tujuh kabupaten, diantaranya Kabupaten Puncak.
“Kami harus verifikasi dengan baik karena banyak terjadi tumpang tindih tentang pengusulan dan penetapan KPU, sehingga dapat ditetapkan dengan baik. Saya tak begitu tahu detail tujuh kabupaten itu mana saja, tapi di dalamnya ada Kabupaten Puncak,” kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen kepada wartawan, di Kota Jayapura, Papua, Rabu (5/11).
Menyinggung batas waktu untuk pelantikkan DPRD yang baru, kata Dosinaen, batas waktu masa jabatan anggota DPRD, tergantung pada keputusan, karena akhir masa jabatan DPRD itu sampai pada dilantiknya anggota yang baru.
Menanggapi itu, Dosinaen berharap kabupaten yang belum usulkan agar segera mengusulkan. Apalagi masa bhakti anggota DPRD bervariasi.
“Anggota DPRD Kota Jayapura merupkan yang pertama kali dilantik. Sementara daerah lain dikarenakan banyak tuntutan kepentingan elit-elit lokal di daerah yang cukup signifikan, sehingga terjadi pro dan kontra. Disamping itu kepentingan bupati dan kepentingan kelompok tertentu membuat proses menjadi lambat,” katanya.
Agar bisa berjalan baik, kata Dosinaen, dirinya telah memerintahkan Kepala Kesbangpol dan Kepala Biro Hukum Papua untuk memberikan jawaban terhadap beberapa bupati yang notabennya memberikan usulan tidak sesuai dengan persyaratan atau hal-hal yang harus dipersyaratkan.
“Banyak kabupaten yang belum mengusulkan maupun sudah diintervensi oleh bupati, sehingga apa yang diusulkan menjadi perubahan. Contoh di Mimika, yang sudah diusulkan sebelumnya oleh penjabat bupati, sekarang di tarik lagi oleh bupati definitif dan dirubah lagi, sehingga harus menunggu,” kata Dosinaen.
Sementara itu, Asisten I Bidang Pemerintahan Papua, Doren Wakerkwa mengatakan, sampai saat ini masih banyak kabupaten yang belum memasukan administasi hasil Pemilu Legislatif (Pileg) ke gubernur, sehingga proses selanjutnya tidak bisa dilakukan.
“Kendalanya itu karena ada keputusan KPUD beda, rekrutmen suara beda dimana Ketua KPU rubah ada penetapan pertama orang lain, penetapan SK kedua nama orang lain, begitu juga dengan penetapan SK ketiga. Sehingga menjadi pertentangan dan harus melakukan pleno hari itu juga. Namun setelah pleno ternyata perjalanannya lain, itu yang menjadi persoalan,” katanya.
Wakerkwa mengaku, beberapa waktu lalu beberapa kabupaten ada yang sudah masukan, tetapi berkas mereka dikembalikan karena berkasnya belum lengkap.
“Sebenarnya kemarin sudah ada yang masukan, tetapi kami kembalikan karena harus melengkapi berkas-berkas. Berkas itu termasuk hasil pleno, berita acara KPU, dan berita acara ditetapkan oleh KPU, setelah itu baru KPU membuat surat pengantar ke bupati dan bupati teruskan ke gubernur, baru gubernur proses SK. Jadi kalau data tidak lengkap, kami kembalikan,” kata Wakerkwa.
Menurut Wakerkwa, pemerintah provinsi tidak punya kepentingan dalam hal ini. “Untuk itu, kami harap KPUD dan bupati masing-masing daerah harus sinkronkan dan putuskan bersama persoalan-prsoalan, baik hasil pleno dan lainnya, baru segera dimasukan,” katanya. (Alexander Loen)

Mama-Mama Papua Harus Mandiri Secara Ekonomi

Mama-mama Papua di bedengnya
 yang ditanami sayur-sayuran. (Jubi/Frans L Kobun)
Merauke, Jubi- Mama-Mama Papua yang kini sedang mengembangkan usahanya dengan membuka lahan menjadi  bedeng sekaligus ditanami beberapa jenis sayuran, dari waktu ke waktu terus dipacu dan didorong. Sekaligus dilakukan pendampingan secara berkelanjutan. Dengan begitu mereka akan terus bersemangat dalam bekerja.
Pendamping Mama-Mama Papua, Bruder Johny Kilok yang ditemui Jubi Rabu (5/11) mengatakan,  sejak tahun  lalu pihaknya melakukan pendampingan terhadap Mama-Mama Papua yang berjualan sayur di pasar.
Jumlahnya mencapai kurang lebih 130 orang. Hanya saja, secara umum, mereka membeli sayur-sayuran dari orang Jawa.
Melihat itu, demikian Johny, ia merangkul mereka dan sebanyak 23 Mama Papua yang bergabung. Sedangkan sisa lainnya terpecah lantaran dijanjikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Merauke untuk diberikan  bantuan dana.
“Saya tidak tahu apakah dananya sudah diberikan atau tidak,” ujarnya.
Dari 23 orang itu, lanjut Johny, kini telah memiliki kurang lebih 103 bedeng yang ditanami beberapa jenis sayur seperti kangkung, bayam, terus, kacang panjang dan cabe. Ternyata hasil panen yang dilakukan, sangat menggembirakan. Dalam sebulan, Mama-Mama Papua bisa memanen hingga dua kali.
Hasil panen  beberapa jenis sayur yang dilakukan, demikian Johny, dibawa langsung ke pasar untuk dijual. “Memang awalnya mereka adalah penjual sayur. Sehingga ketika bisa menanam, maka hasil yang dipanen, dibawa serta untuk  dijual langsung di pasar,” katanya.
Dikatakan, dari jumlah bedeng secara keseluruhan itu, masing-masing dibagi enam dan Mama-Mama Papua menanam sendiri. “Ya, kalau dipanen dan dijual ke pasar, uang yang didapatkan bisa mencapai Rp 500 ribu,” tuturnya.
“Kami telah melakukan pertemuan bersama bahwa hasil uang yang didapatkan, sedikit untuk sumbangan agar dilakukan pembelian bibit, simpan di bank serta sisanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari di rumah. Dan, apa yang kami sepakati itu, dijalankan,” tuturnya.
Secara terpisah salah seorang penjual sayur, Mama Devota Basik-Basik mengaku berterimakasih dengan pendampingan yang dilakukan oleh Bruder Johny Kilok.
“Terus terang, kami merasakan adanya dampak yang sangat besar dari penanaman sayur hingga menjual sendiri. Keuntungan yang didapatkan jauh lebih besar,” tutur dia. (Frans L Kobun)
 

Google+ Followers