forum

Follow Us On FB

Dua Batalyon TNI dan 4000 Polisi Siap Amankan Jokowi di Papua

Joko Widodo saat berada
di Papua dalam kampanye Pemilihan Presiden 2014.
Jayapura – Dua batalyon infanteri Komando Daerah Militer XVII Cenderawasih bersama 4000 personel Kepolisian Daerah Papua siap mengamankan kunjungan Presiden Joko Widodo ke Jayapura, Papua, pada 26-27 Desember mendatang. Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G. Siahaan mengatakan sudah melaporkan kesiapan TNI–Polri saat mengadakan pertemuan dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Susana Yembise yang juga Ketua Panitia Natal Nasional di Jayapura.
Menurut Fransen, TNI tidak perlu mendatangkan pasukan tambahan dari luar Papua dan cukup dari prajurit TNI dari Kodam Cenderawasih.
“Kami akan menyiagakan prajurit dari Korem 172/PWY serta dua batalyon infanteri di bawah Kodam Cenderawasih. Masing-masing dari Yonif 751 Raiders Jayapura dan Yonif 756/ WMS Wamena. Selain itu, akan melibatkan prajurit dari Yon Zeni Tempur untuk menjinakkan bahan peledak bersama Tim Jihandak Kepolisian,” ungkap Fransen saat silaturahmi jajaran Kodam XVII Cenderawasih dengan jurnalis di Makodam Cenderawasih, Kamis (18/12/2014).
Diungkapkan Fransen, pada pertemuan dengan Panitia Natal Nasional, Selasa (16/12/2014) lalu, Menteri Yembise menyampaikan bahwa Jokowi tetap akan menghadiri Perayaan Natal Nasional di Stadiun Mandala Jayapura. Jokowi juga tidak terpengaruh dengan penolakan dari sekelompok perwakilan gereja di Jayapura.
“Presiden adalah pemimpin tertinggi di negara ini. Sehingga tak ada yang bisa melarang dia di wilayah Indonesia,” ujar mantan Panglima Divisi Infanteri 1 Kostrad ini.
Kesiapan mengamankan kunjungan Presiden Jokowi ke Papua, juga diungkapkan Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Yotje Mende, yang mengaku telah menyiapkan sekitar 4000 personel kepolisian. Dijelaskan Yotje, untuk mengamankan situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Papua, mulai Senin (22/12/2014), kepolisian akan meningkatkan patroli dan razia.
“Kami tidak ingin lengah. Ini adalah kunjungan pertama beliau sejak menjadi Presiden RI. Saya tidak akan segan menindak siapa saja yang akan menghalangi atau membuat kacau kunjungan ini,” ungkap Yotje.
Presiden Joko Widodo rencananya akan berkunjung ke Papua, 26-27 Desember mendatang. Dijadwalkan, pada 26 Desember Presiden Jokowi akan bertemu dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Kemudian pada 27 Desember, presiden akan mengikuti perayaan Natal di Stadion Mandala Jayapura.
Sumber : www.kompas.com

26-28 Desember, TNI AD Akan Pamerkan Alutsista di Papua

Main Battle Tank Leopard di Indo Defense 2012
Jakarta - Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat akan menggelar pameran alat utama sistem senjata pada 26-28 Desember 2014 di Papua. Pameran tersebut digelar untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima sekaligus menjawab permintaan masyarakat yang ingin melihat secara langsung persenjataan TNI AD.
"Kita mulai dari timur, kapal sudah bergerak, tanggal 26-28 Desember kita pamerkan di Papua," kata Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, di acara penutupan pameran alutsista TNI AD, di Lapangan Silang Monas, Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Meski demikian, Gatot menuturkan bahwa pameran alutsista di Papua kemungkinan besar tidak selengkap seperti pameran alutsista yang digelar di Jakarta. Ia berharap hal itu tidak mengurangi antusiasme masyarakat untuk hadir di acara pameran.
"Sampai ketemu di Papua, sekalian kita Natalan," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menghadiri acara penutupan pameran alutsista TNI AD, Rabu sore. Jokowi sempat berkeliling menggunakan panser Anoa dan melihat langsung kondisi persenjataan TNI AD. Terkait dengan acara pameran alutsista TNI AD, Jokowi memberikan apresiasi yang baik. Ia yakin, acara ini akan meningkatkan kebanggaan masyarakat pada TNI.
"Saya lihat masyarakat sangat bangga memiliki TNI dan rasa memiliki itu yang ingin kita hadirkan dalam pameran sehingga bisa menimbulkan semangat bela negara," ucap Jokowi.
Sumber : www.kompas.com



Polda Papua Kerahkan 3.000 Personil untuk Pengamanan Jokowi

Kapolda Papua Irjen Pol Yotje Mende (sumber: Istimewa)
Jayapura - Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Papua, Irjen Pol Yotje Mende menyatakan, telah mempersiapkan 3.000 personil polisi untuk melakukan pengamanan kedatangan Presiden Joko Widodo, 27 Desember 2014.
"Polda Papua siapkan 3.000 pasukan untuk mengamankan kunjungan Presiden Jokowi ke Papua pada pekan depan," kata Irjen Pol Yotje Mende di Kota Jayapura, Papua, Rabu (17/12).
"Kami tidak mau menganggap enteng kedatangan Presiden. Sudah tiga ribu pasukan disiapkan yang terdiri dari ratusan anggota Brimob dan personil di Polres-polres," ujarnya.
Pasukan sebanyak itu, kata Irjen Pol Yotje sudah termasuk dengan bantuan personil dari Mabes Polri untuk penjinak bahan peledak (Jihandak) yang sebagian besar telah disebar di ring tiga pengamanan presiden.
"Pasukan sebanyak itu, selain disiapkan untuk pengamanan Presiden Jokowi, juga disiapkan untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru secara umum di Papua," katanya.
Mengenai pergeseran pasukan, Irjen Pol Yotje mengatakan, dimulai pada 24 Desember 2014 hingga pengamanan Tahun Baru. "Dengan sasaran pengamanan adalah titik-titik perkumpulan dari masyarakat yang melakukan perayaan, rumah ibadah atau gereja," katanya.
Adanya penolakan kedatangan Presiden Jokowi ke Papua, Yotje mengaku sudah mengetahui kelompok yang menolak kedatangan mantan Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta itu. "Saya sudah dengar dan tahu oknum yang menolak kedatangan presiden, mereka bukan mengatasnamakan masyarakat," katanya.
Menurut dia, kedatangan Presiden Jokowi ke Papua mempunyai tujuan yang baik yakni membangun Papua dan Papua Barat dan seharusnya hal itu disambut dengan sukacita.
"Kalau ada oknum masyarakat yang tidak menyetujui kedatangan Presiden Jokowi, lalu melakukan tindakan melawan hukum, baik kriminal dan tindakan yang mengarah pada makar maka kepolisian akan menindak tegas," ujarnya.
"Jangan coba-coba mengacaukan Papua, saya tidak akan pandang bulu. Upaya hukum akan saya kedepankan, jadi ada baiknya kita sambut Presiden Jokowi untuk kepentingan pembangunan Papua dan Papua Barat," ujarnya.
Untuk itu, guna mengantisipassi hal-hal tersebut, Yotje mengaku akan terus melakukan pengamanan dengan cara peningkatan razia yang akan dimulai pada awal pekan depan, termasuk pengamanan ring tiga.
"Untuk pengamanannya, polisi sudah mempersiapkan pasukan dan tidak mau kecolongan. Ini semua untuk kepentingan negara, jadi ini tidak berlebihan. Saya juga sudah berkordinasi dengan Panglima Kodam XVII/Cenderawasih untuk pengamanan penuh kedatangan Presiden Jokowi," jelasnya.
"Harapannya, masyarakat Papua turut serta menjaga dan menciptakan Kamtibmas agar tetap kondusif. Selalu berkoordinsi dengan kami jika ada hal-hal yang penting," tambahnya.
Penulis: /CAH

Sumber : www.beritasatu.com

Sekilas Tentang Tiga Komando Rakyat (TRIKORA)

Seruan Aksi AMP 
Tiga Komando Rakyat (TRIKORA), merupakan sebuah komando yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno (Presiden Pertama RI), pada tanggal 19 Desember 1961, di Alun-Alun Utara kota Yogyakarta, dengan tujuan untuk melakukan mobilisasi massa militer dan rakyat Indonesia, guna merebut secara paksa wilayah West Papua untuk bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia, padahal saat itu, West Papua baru saja mendeklarasikan Kemerdekaan pada tanggal 1 Desember 1961 (18 hari sebelum dikumandangkannya TRIKORA).
Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia, untuk merebut wilayah West Papua untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia, sesungguhnya telah berlangsung pada saat pelaksanaan Konfrensi Meja Bundar (KMB), di Denhag Belanda, pada 19 Agustus 1949, dimana saat itu saat itu, kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, baru diakui oleh belanda, tetapi dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 sendiri, sesungguhnya sudah dengan tegas menjelaskan bahwa, wilayah Republik Indonesia hanya meliputi, Sabang - Amboina, tidak termaksud Papua. 
Belanda sendiri hanya mengakui  wilayah Indonesia adalah dari Sabang sampai Amboina, tidak termaksud Papua, sebab untuk wilayah Papua, memiliki sistem administratif yang terlepas (terpisah) dari sistem administratif yang diberlakukan Belanda dengan daerah-daeraha di Indonesia, sehingga meskipun dijajah oleh negara yang sama, hal itu tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan Papua sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia.
Penolakan dimasukannya wilayah West Papua sebagai bagian dari Republik Indonesiapun dipertegas oleh Drs. Mohamad Hatta (Wapres RI Pertama), yang juga saat itu ditugaskan sebagai ketua delegasi Indonesia dalam sidang Konfrensi Meja Bundar di Denhag Belanda yang digelar pada tahun 1949, saat itu Drs. Mohamat Hatta dengan tegas menyatakan bahwa "Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 Hanyalah Diperuntukan Bagi Ras Melayu, Tidak Untuk Ras Melanesia, Untuk Itu Biarkanla Mereka (Papua) Menentukan Nasibnya Sendiri".
Mendengar pernyataan itu, Ir. Soekarno, yang egois dan angkuh, tetap bersikeras untuk memasukan Papua menjadi bagian dari, akhirnya perdebatan diantara internal Indonesiapun terjadi, melihat kondisi ini, Drs. Mohamad Hatta, menyatakan mengundurkan diri dari ketua delegasi Indonesia dalam konfrensi meja bundar saat itu. 
Karena tidak tercapainya kesepakatan antara kedua bela pihak (Belanda dan Indonesia) dalam Konfrensi Meja Bundar, terkait status West Papua, maka kedua bela pihak bersepakat untuk berunding terkait status West Papua, 1 Tahun mendatang (1950). Satu tahun kemudian, tepatnya pada bulan Desember 1950, West Papua dinyatakan memiliki hak Merdeka oleh PBB, namun Indonesia mencari akal dengan mendirikan Provinsi Irian Barat, pada Tahun 1956, dengan Soasiu di Pulau Tidore sebagai ibukotanya, hal ini menjadi pemicu konflik antara Indonesia dan Belanda atas Wilayah Papua.
Indonesia yang saat itu berada dibawah kepemimpinan Soekarno, yang tekenal egois dan angkuh, mulai melakukan berbagai macam upaya untuk merebut wilayah West Papua, yang sesungguhnya telah dinyatakan memiliki hak merdeka oleh PBB pada tahun 1950. Namun sikap angkuh dan malas tahu yang ditunjukan Soekarno ini, justru mendorong Soekarno mulai membangun komunikasi dengan berbagai negara, dan melakukan persiapan-persiapan militernya, guna merebut Wilayah Papua menjadi bagian dari RI.

Upaya Persiapan Militer : 
Indonesia berusaha melengkapi pertahanan militer dengan cara mencari bantuan senjata dari pihak asing. Awalnya Indonesia meminta bantuan Amerika Serikat, namun negara ini menolak dan bahkan tidak mendukung penyerahan Papua Barat ke tangan Indonesia. Saat itu Uni Sovyet bersedia memberikan bantuan dengan mengadakan perjanjian jual-beli senjata.
Upaya Diplomasi : 
Demi mendapatkan Papua Barat, Indonesia melakukan diplomasi ke berbagai negara-negara seperti Australia, India, Pakistan, Thailand, Selandia Baru, Britania Raya, Perancis, hingga Jerman. Indonesia berusaha melakukan pendekatan terhadap negara-negara tersebut agar mereka tidak mendukung Belanda apabila sewaktu-waktu perang Indonesia-Belanda pecah.
Melihat kondisi ini, pada tahun 1961, U Thant selaku Sekjen PBB meminta seorang diplomat Amerika Serikat bernama Ellsworth Bunker untuk mengajukan usul penyelesaian konflik Indonesia-Belanda. Saat itu Bunker pun memberi usulan agar Belanda secepatnya menyerahkan Papua pada Indonesia dalam jangka waktu 2 tahun.
Dalam kondisi ini, rakyat Papua tidak tinggal diam, rakyat Papua mengambi langkah cepat, dengan mendeklarasikan kemerdekaan West Papua pada tanggal 1 Desember 1961, dengan berlandaskan pada keputusan PBB pada bulan Desember 1950, yang dimana menegaskan bahwa Rakyat Papua berhak Merdeka dan menentukan Nasibnya Sendiri, sihingga hal ini dimanfaatkan oleh rakyat Papua, untuk mendeklarasikan Kemerdekaan pada 1 Desember 1961, sebab pada umumnya mayoritas Rakyat Papua tidak bersepakat untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia.
Dideklarasikannya Kemeredekaan West Papua pada 1 Desember 1961, seola-oleh menjadi pukulan yang berat bagi Ir. Soekarno yang angkuh, dimana Soekarno terlihat sangat marah dan dengan keinginan kuatnya untuk menguasai wilayah West Papua, maka untuk menggagalkan kemerdekaan West Papua, Soekarno mengumandangkan Tiga Komando Rakyat (TRIKORA), pada tanggal 19 Desember 1961, bertempat di Alun-Alun utara kota Yogyakarta, dimana TRIKORA ini sendiri terdiri dari : 
•    Gagalkan pembentukan "Negara Papua" bikinan Belanda kolonial
•    Kibarkan sang merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia
•    Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan      bangsa
Setelah pencetusan Trikora, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala yang dipimpin oleh Mayjen Soeharto. Tugas Komando Mandala adalah merencanakan, mempersiapkan, serta menyelenggarakan operasi militer untuk merebut wilayah West Papua ke dalam kekuasaan Republik Indonesia.
Sejak saat itu, berbagai macam operasi militer mulai gencar dilakukan oleh Indonesia ke tanah Papua, sehingga perang antara Indonesa, Belanda dan Rakyat Papuapun tak terhindarkan, dalam perang ini, ribuan nyawa rakyat Papua harus melayang, hanya demi mempertahankan wilayah mereka, dari kerakusan dan keegoisan Indonesia, yang ingin menguasai West Papua.
Dengan melihat latar belakang sejarah dan ketentuan PBB pada bulan desember 1950, serta dengan berdasarkan pada luas wilayah Indonesia yang masuk dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yang dimana tercatat bahwa West Papua adalah wilayah yang terpisah dari Republik Indonesia, maka sangat jelas bahwa TRIKORA yang dikumandangkan oleh Ir. Soekarno, pada tanggal 19 Desember 1961, adalah cacat hukum dan ilegal.[rk]

John Gobay : Kapan Menkopolhukam Bikin Bakar Batu di Paniai?

Jenazah korban penembakan aparat keamanan di Enarotali, Paniai, 8 Desember 2014 (majalahselangkah.com)
Jayapura, Jubi – John Gobay meminta pihak Jakarta untuk tidak menggampangkan persoalan yang terjadi di Papua, terutama insiden penembakan di Paniai yang menewaskan lima orang.
“Kapan Menkopolhukam ada datang bikin bakar batu dengan TNI, Polri dan Masyarakat di sini (Paniai)? Tidak betul itu. Yang terjadi adalah Bupati Paniai memberikan bantuan kepada keluarga korban. Memangnya Bupati yang tembak lima orang itu kah?” tanya John Gobay, Ketua Dewan Adat Daerah (DAD) Paniai, saat dihubungi Jubi, Selasa (16/12).
Menurut Ketua Dewan Adat Paniai yang masih berada di Paniai saat ini, Menkopolhukam,  Tedjo Edhy Purdijatno, jangan memberikan pernyataan yang tidak jelas kalau tidak tahu apa yang terjadi di Paniai, seperti pernyataannya di beberapa media nasional, Selasa (16/12).
“Saya tegaskan, tidak ada bakar batu sejak insiden penembakan itu terjadi. Di sini, kami punya peradilan adat untuk selesaikan masalah ini,” tambah Gobay
Gobay menegaskan, masyarakat Paniai belum menyampaikan tuntutan mereka kepada Menkopolhukam, Panglima TNI maupun Kepala Kepolisian Republik Indonesia, bagaimana bisa sudah ada penyelesaiannya?
“Kasus penembakan ini belum selesai. Kami minta Menkoplhukam ikut mendorong dibentuknya tim pencari fakta dan KPP HAM daripada memberikan pernyataan yang beliau sendiri paham.” ujar Gobay.
Menurut Gobay, ia telah bertemu dengan Bupati Paniai, Hengki Kayame. Dalam pertemuannya itu, Bupati minta agar semua pihak tidak saling menyalahkan, namun perlu dicari siapa aktor utama kasus penembakan. Semua pihak dipersilahkan termasuk pihak LSM dan gereja utk mengusut kasus Paniai, Senin 8 Desember lalu.
“Tanggapan bupati, ini (penembakan di Paniai) adalah sebuah tindak kriminal dan pelanggaran HAM berat terhadap anak sekolah dan masyarakat sipil di Paniai,” kata Gobay, menjelaskan pernyataan Bupati Paniai.
Terpisah, ketua DPR Papua terpilih, Yunus Wonda, menanggapi pernyataan pihak Kepolisian yang menolak disudutkan dalam kasus penembakan di Paniai, mengatakan pihaknya tidak menyudutkan aparat keamanan, namun hanya mengingatkan agar lebih mengedepankan pendekatan persuasif. Tidak dengan cara yang bisa membuat jatuhnya korban jiwa.
“Kalau ada tanggapan yang menyebut TNI dan Polri disudutkan, kami tidak menyudutkan. Hanya mengingatkan agar bertindak profesional. Senjata kan alat negara. Bukan untuk membunuh rakyat. Aparat keamanan kan untuk melindungi rakyat. Masyarakat berharap aparat bisa melindungi mereka,” kata Yunus Wonda, Selasa (16/12).
Namun menurutnya, kini kondisi terbalik. Kehadiran aparat keamanan justru membuat masyarakat Papua trauma. Trauma yang ada sejak tahun 60-an itu, terbawa hingga kini.
“Harusnya bagaimana membuat masyarakat Papua hingga ke pelosok agar mencintai aparat kemanan polisi dan TNI. Jangan justru membuat mereka takut. Jadi kami tidak menyudutkan aparat keamanan,” ucapnya.
Politisi Partai Demokrat itu juga menyarankan, agar selalu dilakukan pergantian atau roling untuk aparat keamanan yang bertugas di daerah, guna menghindari rasa jenuh anggota yang bisa berpengaruh pada psikologi mereka.
“Kalau datang melindungi orang Papua, buktikan seperti Apa. Harusnya bagaimana membuat orang Papua mencintai bangsa ini. Selama ini setiap peristiwa selalu katakan barang bukti amunisi dikirim ke pusat untuk mengetahui jenis amusi. Tapi sampai kini tidak diketahui siapa pemilik amunisi itu,” kata Wonda. (Arjuna Pademme)

Sumber : www.tabloidjubi.com

Banyak Kasus Penembakan Warga Sipil Tidak Berhasil Diungkap Aparat Keamanan

Salah Satu Rohaniwan Katolik di Merauke, Romo Pius Manu, Pr. (Jubi/Frans L Kobun)
Merauke, Jubi – Rohaniwan Katolik di Wilayah Selatan Papua, sangat menyesalkan penembakan lima warga sipil di Paniai beberapa waktu lalu yang diduga kuat dilakukan oleh aparat TNI/Polri.
“Saya harus jujur mengatakan bahwa hampir setiap tahun adanya kasus penembakan terhadap masyarakat sipil. Namun, proses pengungkapan secara transparan tidak dilakukan. Bahkan,  sampai ke ranah hukum hingga menjatuhkan vonis kepada yang bersalah, hampir tidak ada,” kritik Pastor Pius Manu, Pr ketika ditemui Jubi di Gor Hiad Sai-Merauke Selasa (16/12).
Pastor Pius tidak ingin menuding pelaku penembakan adalah oknum aparat keamanan, tetapi aparat kepolisian harus berperan dalam melakukan pengungkapan secara jelas dan diketahui semua orang. Karena masyarakat Papua, khususnya warga di Paniai sedang menunggu tindaklanjutnya.
Pastor Pius memembandingkan, banyak kasus penembakan di pulau Jawa yang dilakukan teroris, aparat kepolisian dalam waktu singkat mampu mengungkap dan menangkap pelaku. Tetapi penembakan warga sipil di Papua, proses pengusutan sepertinya berjalan ditempat dan tidak tuntas.
“Saya sangat mendukung jika Komnas HAM ikut turun tangan dan mencari tahu siapa pelaku penembakan,” tegasnya.
Tetapi Ia meminta aparat keamanan, khususnya kepolisian harus bekerja ekstra untuk dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan guna mengungkap siapa pelaku penembakan.
“Sekali lagi, saya tidak ingin memvonis dan atau menyudutkan bahwa pelaku penembakan adalah oknum aparat keamanan. Tetapi kembali kepada peran dari kepolisian dalam melakukan pengusutan lebih lanjut,” pintanya.
Ketua KNPB Wilayah Merauke, Gente Emerikus Dop sebelumnya memberikan pernyataan tegas dengan mengutuk  keras penembakan yang dilakukan terhadap masyarakat sipil di Pania. “Kami ikut berduka atas penembakan terhadap lima warga sipil di Paniai yang dilakukan oknum aparat keamanan,” katanya. (Frans L Kobun)

 

Google+ Followers