Headlines

Sosial

Budaya

HAM

Massa KNPB Sentani dibawa ke Polres Jayapura
dari Pos 7, Rabu, 15/6/2016 (JUBI/ZA)
Jayapura – Rencana Kepolisian Daerah (Polda) Papua mengeluarkan maklumat demo kembali mendapat tanggapan. Kali ini dari pihak Dewan Adat Papua (DAP).
Sekretaris II DAP, John Gobay menduga rencana kepolisian setempat mengeluarkan maklumat demo tak lain merupakan strategi untuk membungkam ruang demokrasi di Papua.
“Maklumat demo dibuat sebagai tanggapan atas demo Komite Nasional Papua Barat (KNPB) selama ini. Kalau saya, sebaiknya buka ruang dan berikan kesempatan kepada kelompok manapun untuk menyampaikan aspirasi di muka umum,” kata John Gobay via pesan singkatnya kepada Jubi akhir pekan lalu.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia perlu membuka ruang demokrasi di Papua agar tak terus mendapat sorotan dari berbagai pihak, termasuk dunia internasional dan disebut membatasi orang Papua untuk berekspresi atau menyampaikan pendapat di muka umum.
“Maklumat tidak dikenal dalam tatanan urutan hukum Indonesia. Saya berharap Kapolda Papua, Inspektur Jenderal (Pol) Paulus Waterpauw tidak melanjutkan keinginannya membuat atau mengeluarkan maklumat demo,” ucapnya.
Katanya, demo atau menyampaikan pendapat di muka umum sama dengan berbicara. Bukan merusak atau menjarah. Setiap warga negara berhak menyampaikan pendapatnya dan dijamin undang-undang yang berlaku.
“Jadi bijaksananya adalah membuka ruang demokrasi di Papua. Maklumat demo bertentangan dengan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Beri ruang kebebasan berekspresi di Papua,” katanya.
Terpisah legislator Papua, Laurenzus Kadepa mengatakan, pihaknya juga tak setuju jika Polda Papua mengeluarkan maklumat demo. Menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara tanpa memandang siapa atau kelompok dari mana mereka.
“Itu bertentangan dengan keinginan kami DPR Papua. Kami justru ingin ruang demokrasi dibuka seluas-luasnya kepada siapapun yang ingin menyampaikan pendapatnya dimuka umum,” kata Kadepa. (*)
Sumber : www.tabloidjubi.com
Dr. I Ngurah Suryawan, staf pengajar di UNIPA Manokwari, Papua Barat . (Dok SP)
Oleh: I Ngurah Suryawan
Pada bagian sebelumnya saya telah mencoba untuk meletakkan fondasi dimana sebenarnya letak dari kajian budaya Papua hingga hari ini serta problematikanya. Saya juga mencoba menegaskan bahwa sangat penting untuk menentukan perspektif seperti apa dan landasan kritisisme apa yang dibangun untuk mengembangkan kajian-kajian budaya Papua yang lebih emansipatoris dan sekaligus juga kritis.
Salah satu hal penting yang perlu dimaknai dalam perspektif kajian budaya Papua adalah isu tentang transformasi sosial budaya dan refleksi tentang identitas orang Papua yang terus-menerus bergerak, bernegasi dengan berbagai kepentingan dan kekuasaan. Isu transformasi dan identitas ini melekat dalam totalitas dinamika keterhubungan orang-orang Papua dengan dunia global.
Pada bagian ini saya mencoba untuk menjelajahi kembali kembali salah satu isu penting dalam kebudayaan Papua hingga hari ini yaitu kolonisasi kebudayaan yang terus-menerus diperbaharui. Kolonisasi kebudayaan yang dimaksudkan adalah jejaring kekuasaan berupa cara berpikir dan praktik-praktik pembangunan yang terus saja menyingkirkan secara halus, namun meyakinkan orang-orang Papua. Seperti dikatakan Tania Li (2012) bahwa the will to improve (kehendak untuk memperbaiki) yang dilakukan dengan berbagai program-program yang disebut dengan “pembangunan” dengan penuh niat (memperbaiki) telah turut membentuk wajah lingkungan, tata penghidupan, bahkan identitas masyarakat, dan sekaligus juga bertanggungjawab memunculkan masalah-masalah baru.
Kolonisasi Baru?
Saya menjadi ingat apa yang dituliskan Frantz Fanon (2000; Aditjondro, 2006):
“Praktik kolonialisme (baru) biasanya didukung oleh teori-teori kebudayaan yang bersifat rasialis. Pada tahap awal penjajah menganggap bangsa jajahannya tidak memiliki kebudayaan, kemudian mengakui bahwa bangsa jajahannya memiliki kebudayaan, namun tetap tidak dihargai karena dianggap statis dan tidak berkembang. Kebudayaan bangsa jajahan kemudian ditempatkan dalam strata “rendah”, sementara kebudayaan penjajah ditempatkan dalam strata “tinggi” dalam suatu hierarki kebudayaan yang sengaja diciptakan untuk melegitimasi dominasi penjajah atas bangsa jajahannya.”
Saya menduga, dalam kesunyian dan ketumpulan ilmu-ilmu humaniora di Tanah Papua dalam memediasi transformasi sosial budaya, telah terjadi reproduksi kolonisasi baru menggunakan ilmu pengetahuan yang mungkin disadari atau malah mungkin tidak disadari oleh para pelaku di dalamnya. Oleh sebab itulah diperlukan terobosan-terobosan perspektif (cara pandang/berpikir) dan kajian-kajian reflektif dan kritis dalam ilmu-ilmu humaniora yang bukan mendehumanisasi, namun mengembalikan hakekat orang-orang Papua yang bersemangat untuk berubah dan terlibat aktif dalam perubahan sosial budaya yang terjadi di tanah kelahirannya.
Akumulasi pengetahuan tentang Papua hingga hari ini melimpah ruah jumlahnya. Hasil-hasil penelitian dan reproduksi pengetahuan yang terlahir dengan menggunakan Papua sebagai “objek” sudah tak terhitung lagi. Tumpukan laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan pemetaan kondisi sosial budaya menjadi harta yang tak ternilai harganya dalam memahami dan menafsirkan Papua. Namun persoalannya adalah bagaimana tumpukan akumulasi pengetahuan tersebut berguna bagi rakyat Papua “mengerti dirinya sendiri” dan terlibat sebagai subyek dalam perubahan sosial yang terjadi di tanahnya sendiri?
Persoalan relasi ilmu pengetahuan dan masyarakat memang menjadi perdebatan yang tidak ada habisnya. Ujung dari perdebatan itu adalah terletak dari paradigma ilmu pengetahuan tersebut melihat masyarakat sebagai “sumber pengetahuan”. Menempatkan manusia sebagai subyek dalam proses transformasi sosial budaya yang berlangsung di Papua khususnya adalah salah perspektif berpikir dalam studi kebudayaan.
Perspektif emansipatoris yang transformatif mengacu kepada bagaimana ilmu-ilmu humaniora menggunakan ilmunya secara “berpihak” menjadi mediasi menyadarkan serta menyakinkan masyarakat untuk mengambil peran dalam perubahan sosial. Kata kuncinya adalah kesadaran untuk berpartisipasi dan mengambil peran aktif dalam proses perubahan sosial budaya.
Menempatkan manusia sebagai subyek dalam proses transformasi sosial budaya yang berlangsung di Papua khususnya adalah salah perspektif berpikir dalam studi kebudayaan. Perspektif emansipatoris yang transformatif mengacu kepada bagaimana ilmu-ilmu humaniora —dalam hal ini antropologi—menggunakan ilmunya secara “berpihak” menjadi mediasi menyadarkan serta menyakinkan masyarakat untuk mengambil peran dalam perubahan sosial. Kata kuncinya adalah kesadaran untuk berpartisipasi dan mengambil peran aktif dalam proses perubahan sosial budaya.
Sudah puluhan tahun program pembangunan hadir di tengah masyarakat Papua. Perubahan perlahan mulai dirasakan menyangkut lingkungan fisik berupa bangunan-bangunan fasilitas publik, seperti jalan, sekolah, Pustu (Puskesmas Pembantu) di kampung-kampung. Pembangunan fisik yang mencolok terlihat adalah gedung-gedung pusat pemerintahan di tingkat kabupaten maupun distrik yang mulai menerabas hutan dan tanah-tanah ulayat milik masyarakat. Namun, semua itu terjadi karena adanya bantuan triliunan rupiah jumlahnya, baik itu dari pemerintah pusat Indonesia di Jakarta, melalui Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Papua dan Papua Barat serta program-program bantuan dari lembaga luar negeri.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah dengan adanya berbagai macam bantuan tersebut membuat masyarakat Papua berinisiatif untuk merubah diri dan kehidupannya ke depan? Di sinilah kemudian terletak persoalannya.
Sudah menjadi kelumrahan jika dalam memandang, “mambaca”, mencitrakan, dan menganalisis Papua dengan masyarakat dengan “terkebelakang”, “kurang beradab” dan sejumlah kesan minor lainnya karena sederetan kisah tentang gizi buruk, “perang suku”, dan kekurangmajuan mereka dibandingkan dengan daerah Indonesia di bagian barat. Pembacaan ini dari perspektif yang mempengaruhinya sudah mengalami permasalahan yang sangat akut dan serius.
Permasalahannya adalah menempatkan bahwa yang memandang Papua merasa dirinya lebih “berkuasa” dan beradab dibandingkan masyarakat Papua secara umum. Ini adalah cikal bakal dari pandangan kolonialistik dan penaklukan (baca: penjajahan). Pembacaan ini lebih mengundang permasalahan daripada menemukan soluasi dalam menghadapi kompleksitas persoalan Papua.
Realitas berbagai persoalan yang terdapat di Papua harus dilihat secara holistik, komphresentif dan berperspektifkan empati yang emansipatoris. Ide dari pendekatan ini adalah melihat kompleksitas persoalan Papua dengan menggali latar belakang permasalahan, tidak menyalahkan tapi membangun solusi bersama. Setelah itu menempatkan masyarakat Papua sebagai subyek dan menggerakkan mereka untuk berperan secara aktif dan merubah dirinya sendiri. Caranya adalah menggugah kesadaran mereka tentang kondisi Papua dan tanah kelahirannya kini dan menggantungkan harapan-harapan pembaruan kepadanya.
Dengan menggunakan perspektif emansipatoris dan transformatif, masyarakat Papua akan merasa dirinya menjadi bagian dari perubahan besar yang terjadi di Papua, bukan malah sebagai penonton seperti kecenderungan yang terjadi selama ini. Argumentasi ekonomi politik sebagai basis dari pandangan modernisme (kemajuan) mendasarkan kemajuan diukur dari pembangunan ekonomi dan stabilitas politik.
Dasar pemikiran inilah yang dominan selama ini mempengaruhi cara pandang dan pembacaan terhadap Papua, sehingga fenomena pemekaran digalakkan sedemikian rupa dengan alasan untuk memajukan Papua dari kemiskinan, ketertinggalan, dan sebagai aspirasi politik budaya masyarakat Papua. Kemiskinan dan ketertinggalan adalah basis dari argumentasi ekonomi, sedangkan aspirasi politik etnik/suku di Papua adalah basis untuk menjaga stabilitas politik.
Namun, ada satu hal yang dilupakan, padahal memiliki peran vital menyangkut identitas dan martabat sebuah masyarakat. Memang bukan hal yang kongkrit seperti ekonomi, tetapi ini menyangkut soal kebudayaan. Fenomena pemekaran daerah yang saya amati terutama di wilayah Provinsi Papua Barat belum secara maksimal memperhatikan perkembangan sosial budaya yang kompleks di Tanah Papua. Yang terjadi justru dominannya argumentasi ekonomi politik tanpa memikirkan perspektif kebudayaan dalam rencana pemekaran. Alih-alih yang terjadi justru semakin menguatkan sentiment etnik dalam rencana pemekaran daerah di Papua. Oleh karena itulah masyarakat Papua akan semakin hanya memikirkan diri dan kebudayaannya saja tanpa mempunyai kesempatan untuk interaksi dan akulturasi dengan dunia luar. Hal inilah yang menyebabkan orang Papua kehilangan kesempatan untuk memperbarui identitas-identitasnya.
Pemekaran daerah dan interkoneksi Papua dengan dunia luar sebenarnya adalah peluang yang besar bagi orang Papua untuk membayangkan pembaruan-pembaruan identitasnya. Hal ini bisa dilihat dari akulturasi yang terjadi di dalam masyarakat Papua karena pengaruh pendatang dan kebudayaan-kebudayaannya. Disamping itu hadirnya pemerintahan, pembangunan, dan investasi juga berdampak penting bagi orientasi nilai dan kebudayaan dalam masyarakat Papua. Pembaruan-pembaruan identitas itu bisa terjadi melalui reproduksi kebudayaan dalam relasi-relasi dalam keseharian masyarakatnya. Semua proses kebudayaan berlangsung dalam fragmen-fragmen kehidupan masyarakat yang mereproduksi identitas dan norma-norma yang hidup di tengah masyarakat.
Kondisi keterpecahan (fragmentasi) yang terjadi di tengah masyarakat Papua berimplikasi serius terhadap rapuhnya solidaritas dan integrasi sosial dalam masyarakat. Hasilnya adalah masyarakat yang sangat rapuh karena solidaritas sosial hanyalah di permukaan tanpa menyentuh akar relasi-relasi sosial budaya dalam keseharian masyarakatnya. Praktik-praktik introduksi pembangunan dan berbagai terjangan investasi menghasilkan fragmentasi yang serius di tengah masyarakat. Integrasi dan solidaritas sosial yang terkandung dalam nilai-dan norma berserta pengetahuan masyarakat mendapat gugatan di internal masyarakat sendiri.
Masuknya nilai-nilai baru merubah reproduksi pengetahuan dan kebudayaan yang berlangsung di tengah masyarakat. Integrasi sosial budaya dan masyarakat yang terorganisir yang tercipta dari proses reproduksi kebudayaan sebelumnya kehilangan konteksnya. Nilai-nilai pembangunan, modernitas, dan kapitalisme dalam wajah-wajah investasi global yang menerjang Papua menciptakan budaya masyarakat yang kehilangan kemandirian dan martabatnya.
Membaca Papua melalui pemekaran daerah secara emanispatoris melibatkan rakyat Papua dalam perubahan sosial setidaknya memperhatikan dua hal penting. Hal pertama sebagai basis adalah memberikan perhatian untuk pelayanan publik (kesehatan dan pendidikan). Hal yang kedua adalah melayani (baca: memfasilitasi) ekspresi-ekspresi budaya yang begitu heterogen di Tanah Papua.
Kondisi yang terjadi hingga kini adalah pemekaran daerah hanya melayani kebutuhan para elit bukannya martabat kebudayaan masyarakatnya. Kehidupan kultural hanya dipolitisasi untuk kepentingan para elit agar pemekaran terjadi dan dengan demikian uang dan kekuasaan pun ada di tangan. Dengan demikian, orang Papua merasa bahwa kebutuhan kulturalnya tra (tidak) terjamin dan diperalat hanya untuk kepentingan kekuasaan.
Perspektif yang emansipatif dalam melihat Papua paling tidak memperhatikan kedua hal di atas sembari memperbaiki pengetahuan dan cara pandang kita yang menusiawi dan empati dalam melihat kompleksitas persoalan yang terjadi di bumi Cenderawasih ini.
*) Penulis adalah Staf Pendidik/Dosen di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat.

Referensi

[1] Naskah ini awalnya adalah kertas kerja dalam Dialog Budaya Papua pada Era Orde Baru dan Otonomi Khusus yang diadakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jayapura – Papua bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat di Manokwari, 11 Juni 2016.

 Sumber : www.suarapapua.com
Bonavasius Dogomo, Paskalis Dogomo dan Antonius Dogomo di lokasi pesta Yuwo (Foto: Agustinus Dogomo/SP)
Dogiyai — “Yuwo”, pesta adat suku Mee yang diselenggarakan hari ini, Selasa (5/7/2016) di Kampung Abaimaida, Distrik Mapia Timur, Kabupaten Dogiyai, Papua, unik karena daging babi tidak dijual seperti biasanya.
Paskalis Dogomo, ketua pesta adat (Yuwoume), mengatakan, pesta adat ini sering diadakan orang tua mereka dan menjadi warisan setiap generasi suku Mee.
“Pesta kali ini untuk genapi pesta yang sebelumnya sudah tiga kali dilakukan. Karena, pesta adat Yuwo jangan ganjil, harus genap, maka pada hari ini kami genapkan keempat,” jelasnya kepada suarapapua.com di sela-sela pesta adat.
Senada diungkapkan Marcelus Dogomo, mantan Kepala Kampung Abaimaida. Kata dia, Yuwo merupakan pesta adat yang diwariskan oleh generasi terdahulu.
Selain itu, Marcelus mengatakan, jika tidak diadakan, ada kekhawatiran bahwa generasi orang Abaimaida akan habis tinggal nama. “Pesta adat untuk jaga generasi. Kalau kita tidak laksanakan, maka generasi bisa habis. Intinya, jaga generasi,” kata Marcelus saat dijumpai di lokasi Yuwo.
Jumlah babi yang disembelih sebanyak 310 ekor. Ratusan ekor babi tersebut dipotong dan dibagikan kepada 5.000 orang yang hadir di acara pesta ini.
Antonius Dogomo, Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Dogiyai, mengatakan, pesta adat Yuwo di Abaimaida sungguh luar biasa. Ia memberikan apresiasi, karena pesta ini dilakukan tanpa menjual babi, tetapi masak dan makan gratis, tidak seperti biasa ketika “Yuwo” pasti dagingnya dijual.
“Di sini ada nilai kebersamaan, mungkin orang lain tidak akan melakukan seperti hal ini. Biasanya Yuwo itu identik dengan jual-beli, tetapi kita di sini tidak ada yang pungut-pungut uang. Itu jadi salah satu kelebihan pesta adat kali ini di Abaimaida,” tutur Antonius yang juga putra asli Abaimaida.
Ia menambahkan, “Yang kami ragukan adalah kedepan anak-anak kami tidak akan lakukan pesta Yuwo ini.”
Bonavasius Dogomo, Kepala Distrik Mapia Timur, saat dikonfirmasi, mengaku jalannya acara adat ini lancar dan dalam keadaan aman hingga selesai. Tak ada aparat keamanan yang menjaganya.
Kata Bonavasius, hasil sembelihan di Yuwo ini dibagikan gratis. “Kepada semua yang datang, juga kita berikan sama janda dan duda yang ada di sini. Kami bagi-bagi daging babi sama rata, semua dapat,” jelasnya. (Agustinus Dogomo)

Sumber : www.suarapapua.com
Germanus Goo, ketua Dewan Adat Mee KAMAPI (Foto: Agustinus Dogomo/SP)
Dogiyai — Germanus Goo, ketua Dewan Adat Mee Kamuu, Mapia, Piyaiye (DAM KAMAPI) menegaskan, kepada semua masyarakat setempat untuk tidak suka jual tanah adat yang ada di wilayah Kabupaten Dogiyai.
“Himbauan kami bahwa jangan jual tanah adat. Kalau jual tanah adat itu sama saja kamu jual diri kamu. Harus diingat bahwa tanah dan kekayaan ini Tuhan berikan untuk kita kelola dan hidup di atas tanah ini,” tegasnya di Ekemanida, Moanemani, Kamis (24/6/2016).
Diakui, jual beli tanah adat di Dogiyai marak terjadi sejak tiga tahun terakhir. Ironisnya, tanah dijual murah kepada orang pendatang. Motor bekas pun bahkan bisa diterima oknum pemilik tanah.
“Yang mempunyai tanah dan kekayaan adalah kami dan diakui sebagai pemilik ahli waris negeri ini,” ujar Germanus.
“Kami ingin menyelamatkan diri kami dari pemusnahan secara sistematis yang dilakukan orang tak bertanggungjawab melalui berbagai cara dengan tujuan merebut tanah dan kekayaan kami di tempat surga ini,” tuturnya.
Germanus juga berkomitmen, organisasi yang dipimpinnya akan berjuang untuk mempertahankan tanah adat sebagai modal hidup, karena tanah adalah mama, Tuhan ciptakan dan sudah lengkapi dengan barang-barang yang dapat dilihat dan tak dilihat.
“Kami ingin mengembalikan tanah surga kecil yang sudah mulai hilang di Dogiyai, dari Dogiyai dengan cara menggali, melestarikan dan menjaga semua yang Tuhan sudah kasih dan titip melalui leluhur kami.”
Ia menyarankan agar ada kesadaran dari warga sebagai pemilik dusun, pemilik tanah, pemilik kekayaan alam, kekayaan adat dan budaya luhur pemberian Tuhan. “Ini perlu, dan kami ingin atur, kelola oleh kami sendiri dalam rangka menata hidup dan kehidupan kami yang lebih baik,” kata Germanus.
Kepada masyarakat Kamuu, Mapia dan Piyaiye, dihimbau agar tidak jual tanah sembarang. Cukup yang sudah terlanjur dijual, selanjutnya jangan terulang lagi. “Nanti dari lembaga ini akan mengontrol di wilayah adat ini agar tidak ada lagi aktivitas jual beli tanah,” tegasnya.(Agustinus Dogomo)
Brosur demo nasional AMP sambut peringatan
45 tahun proklamasi kemerdekaan Papua (Foto: Dok. AMP)
Yogyakarta — Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) komite pusat telah mengeluarkan seruan umum kepada seluruh pelajar, mahasiswa dan rakyat Papua di setiap kota di Jawa-Bali untuk memperingati 45 tahun hari pembacaan proklamasi kemerdekaan Papua.
Dulu, 1 Juli 1971, proklamasi tersebut dibacakan di Desa Waris, dekat perbatasan Papua-Papua New Guinea (PNG). Aksi nasional tersebut akan dilakukan dalam bentuk demonstrasi damai pada Jumat, 1 Juli 2016, dikoordinir oleh AMP tiap komite-komite kota.
Proklamasi 1 Juli 1971 tersebut sebelumnya telah disiapkan untuk dibacakan pada 1 Desember 1961, tetapi dengan pertimbangan bahwa sebaiknya proklamasi dibacakan pada hari dimana Bangsa Papua merdeka penuh, maka teks proklamasi ditunda dibacakan. Lalu pada 19 Desember 1961, Presiden Indonesia, Soekarno, membacakan Trikora (Tri Komando Rakyat), dan mulailah upaya-upaya Indonesia untuk menggagalkan pembentukan negara Papua intensif dilakukan. Komando Mandala pembebasan Papua dibentuk.
Melalui Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1969, Papua menjadi bagian dari Indonesia. Orang-orang Papua yang memprotes pelaksanaan Pepera 1969 yang tidak menjunjung nilai-nilai demokrasi dan kebebasan dan hak asasi manusia itu dihadapkan dengan senjata, operasi militer, kematian.
“Dibawah bayang-bayang teror dan operasi militer yang dilakukan oleh militer Indonesia di Papua, pada tanggal 1 Juli 1971, bertempat di Desa Waris, Numbay-Papua, dekat perbatasan PNG, dikumandangkan ‘Proklamasi Kemerdekaan Papua Barat’ oleh Brigjend Zeth Jafet Rumkorem, selaku Presiden Papua Barat,” tulis AMP dalam seruannya.
Berbagai operasi militer terus dilancarkan oleh Indonesia untuk menumpas gerakan pro-kemerdekaan rakyat Papua tersebut, jelas AMP, terus berlanjut hingga hari ini.
“Pembungkaman terhadap ruang demokrasi semakin nyata dilakukan oleh aparat negara (TNI-Polri) dengan melarang adanya kebebasan berekspresi bagi rakyat Papua di depan umum serta penangkapan disertai penganiayaan terhadap aktivis-aktivis pro kemerdekaan Papua,” lanjut AMP.
Sementara itu, Kapolda Papua, Irjen Pol. Paulus Waterpauw sudah mengeluarkan pernyataan bahwa 1 Juli 2016, rakyat Papua tidak boleh memperingatinya dengan pengibaran bendera Bintang Kejora.
“Kami sudah tegaskan akan menindak siapapun yang mengibarkan bendera Bintang Kejora. Namun kami beri toleransi bila 1 Juli diperingati dengan ibadah syukur,” tegas Waterpauw.(Bastian Tebai)
Yan Christian Warinussy (Foto: Ist.)
Oleh: Yan Christian Warinussy
Saya baru saja menerima foto copy dari Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (SK Menko Polhukam) Nomor: 40 Tahun 2016 tentang Tim Terpadu Penanganan Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2016.
Di dalam SK tersebut pada diktum Kedua disebutkan mengenai tugas-tugas Tim Terpadu tersebut yang terdiri dari, menghimpun data dan informasi yang diterima dari Laporan Komnas HAM dan sumber-sumber lainnya mengenai dugaan pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Tugas kedua dati tim sesuai SK Menko Polhukam tersebut ialah menginventarisir, mengolah dan menganalisa semua data-data dan informasi yang diterima, untuk menentukan klasifikasi dan status tahapan penanganan selanjutnya.
Tugas ketiga dari tim tersebut meliputi melaporkan hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Menko Polhukam, dan selanjutnya hasil tersebut sebagai bahan laporan kepada Presiden.
Tim ini dipimpin oleh Prof. Dr. Indriyanto Seno Aji, SH, MH dengan masa tugas selama 6 bulan terhitung mulai dari tanggal 25 April hingga 25 Oktober 2016.
Sebagai salah satu Advokat dan Pembela Hak Asasi Manusia (HAM) di Tanah Papua, saya menilai bahwa pembentukan Tim Terpadu yang dilakukan oleh Menko Polhukam RI, merupakan suatu langkah yang sama sekali mengabaikan tugas dan kewenangan Komnas HAM yang sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Di dalam kedua Undang-undang itu sudah jelas-jelas diatur mengenai kewenangan dan tugas dari Komnas HAM sebagai sebuah lembaga resmi negara yang memiliki tugas menyelidiki dugaan Pelanggaran HAM Berat, dan memantau serta memajukan kondisi HAM di Indonesia.
Demikian juga dalam konteks menentukan sesuatu peristiwa sebagai tindakan pelanggaran hak asasi manusia adalah menjadi tugas dan wewenang dari Komnas HAM dan tidak diatur adanya lembaga, atau komisi, atau apa lagi tim terpadu sekalipun.
Yang sangat menentang nurani kemanusiaan saya adalah bagaimana mungkin orang-orang dan institusi-institusi yang “diduga keras” telah seringkali terlibat dalam berbagai tindakan pelanggaran HAM di Tanah Papua, misalnya dari TNI maupun Polri bisa dilibatkan dalam tim terpadu untuk menyelidiki dugaan perbuatan mereka sendiri?
Inilah hal yang menjadi sebab, sehingga saya dan LP3BH Manokwari beserta mayoritas pembela HAM di Tanah Papua menolak dengan tegas pembentukan tim terpadu oleh Menko Polhukam, karena bersifat melawan hukum.
Sekaligus mendesak Pemerintah Indonesia untuk memberikan akses yang seluas-luasnya bagi Komnas HAM untuk menyelidiki ulang kasus Wasior (2001) dan Wamena (2003) serta Paniai (Desember 2014).
Kami juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk mendesak Kejaksaan Agung untuk segera secara pro-aktif membantu segenap tugas Komnas HAM dalam menyelidiki ulang dan mengajukan kasus Wasior maupun Wamena untuk dibawa ke pengadilan HAM.
Presiden Joko Widodo harus terlibat dalam mengambil langkah memanggil Menko Polhukam dan memberi teguran serta memerintahkan dibubarkannya Tim Terpadu tersebut.
*) Penulis adalah Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari.

Sumber : www.suarapapua.com
Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Jayapura (Foto: Dok/SP)
London, 24 Juni 2016 — Sebuah laporan terbaru oleh Papuans Behind Bars mengungkapkan bahwa telah terjadi peningkatan tindakan penangkapan sewenang-wenang untuk membungkam protes di Papua oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2015.
Dalam peluncuran laporan yang dilakukan di sekretariat Amnesty Internasional di London, Jumat (24/6/2016), organisasi HAM berbasis di London, TAPOL meminta pemerintah Indonesia untuk menjawab situasi impunitas yang terus berlanjut, kekerasan negara dan meningkatnya tindakan penangkapan sewenang-wenang di Papua.
“Pemerintah Indonesia harus menghentikan tindakan penangkapan massal dalam demonstrasi damai sebagai wujud kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai sesuai dengan tanggungjawab Indonesia dalam hukum HAM internasional,” ujar Todd Biderman, koordinator TAPOL.
Laporan setebal 28 halaman berjudul Papuan Behind Bars 2015 “Aksi Protes Makin Meninggi, Penangkapan Makin Meningkat: Melihat Situasi di Papua 2015” memperlihatkan bagaimana kebebasan berekspresi dan berkumpul di wilayah ini tetap sangat terbatas, meskipun telah terjadi pembebasan lima narapidana politik yang telah ditahan selama puluhan tahun pada Mei 2015, dan jaminan Presiden Joko Widodo untuk membuka wilayah Papua untuk jurnalis asing.
Berdasarkan data dan testimoni yang dikumpulkan dan diverifikasi oleh Papuan Behind Bars, laporan ini menunjukkan bahwa 1083 orang Papua telah ditangkap secara sewenang- wenang di seluruh Indonesia pada tahun 2015. Ini merupakan jumlah tertinggi penangkapan sewenang-wenang yang didokumentasikan dalam satu tahun melalui pendokumentasian komprehensif yang kami lakukan sejak tahun 2012.
“Sebanyak 80% dari mereka yang ditahan telah ditangkap karena berpartisipasi atau merencanakan demonstrasi secara damai.”
Laporan ini menunjukkan adanya perubahan pola tuduhan. Dalam perkembangan yang positif, penggunaan tuduhan melakukan tindakan makar berdasarkan Pasal 106 KUHP Indonesia terhadap para tahanan politik menurun secara signifikan dan penggunaan UU Darurat kontroversial 12/1951 berhenti sama sekali. Namun, penggunaan tuduhan penghasutan berdasarkan Pasal 160 KUHP Indonesia telah meningkat.
“Eskalasi peningkatan tindakan penangkapan sewenang-wenang menimbulkan keprihatinan serius bahwa pemerintah Indonesia sengaja menggunakan Pasal 160 KUHP untuk mengkriminalisasi protes politik secara damai dan membatasi kebebasan berekspresi dan berkumpul di masyarakat sipil Papua,” kata Todd.
Diketahui dari laporan itu, meskipun jumlah kasus penyiksaan dalam tahanan pada proses penangkapan dan penahanan menurun secara signifikan, namun tindak penyiksaan di luar proses penahanan tetap sering terjadi.
Perlakuan buruk terhadap tahanan terus meningkat. Pada 2015, tercatat 690 kasus perlakuan buruk terhadap tahanan, empat kali lebih banyak dari tahun 2014. Kesaksian dari narapidana politik menyoroti keprihatinan mereka karena kunjungan oleh keluarga kerap ditolak, terus menerus di bawah pengawasan serta kurangnya akses atas perawatan medis.
Hal krusial lain, kekerasan negara yang sedang berlangsung dan impunitas pada aparat keamanan negara. Setidaknya 11 orang tewas akibat kekerasan negara di Papua pada tahun 2015.
TAPOL mencatat, budaya impunitas tetap tertanam di antara pasukan keamanan. Pelaku penembakan yang mematikan kepada empat remaja di Enarotali, Kabupaten Paniai, Provinsi Papua, 8 Desember 2014, masih belum diproses secara hukum.
Publikasi laporan muncul pada saat aktor nasional, regional dan internasional nasional menyuarakan kekhawatiran atas pelanggaran HAM di Papua Barat.
Pada peluncuran laporan, Dr. Budi Hernawan, dosen di Universitas Paramadina di Jakarta, menyatakan, “Kekerasan negara merupakan tata kelola Papua selama lima puluh tahun terakhir. Penelitian doktoral saya mengenai praktik penyiksaan di Papua sejak tahun 1963-2010 menegaskan pola ini. Aparat keamanan negara Indonesia tidak ragu, tidak hanya menggunakan kekerasan yang berlebihan terhadap rakyat Papua, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan terhadap tubuh-tubuh Papua.”
Pemimpin oposisi Inggris, Jeremy Corbyn pada pertemuan baru-baru ini Parlemen Internasional untuk Papua, menegaskan bahwa hak asasi manusia dan keadilan “menjadi landasan kebijakan luar negeri, landasan hubungan kami (Inggris) dengan setiap negara lain.”
Masalah serius pelanggaran hak asasi manusia, termasuk penangkapan sewenang-wenang, eksekusi, dan penyiksaan di Papua diangkat dalam sidang Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Juni 2016 oleh delegasi pemerintah dari Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Kedua delegasi mendesak Dewan HAM PBB dan Pemerintah Indonesia bekerja sama untuk memfasilitasi kunjungan David Kaye, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi agar berkunjung ke Papua.
Ini merupakan gaung dari janji-janji yang dibuat pemerintah Indonesia sewaktu sesi UPR sebelumnya di 2012; janji-janji yang sampai sekarang belum ditindaklanjuti.
Catatan hak asasi manusia di Indonesia akan dilaporkan lagi di bawah sorotan internasional untuk UPR negara pada tahun 2017. Laporan Papuan Behind Bars 2015 menyerukan Indonesia untuk “Memberikan izin untuk akses bebas dan tak terbatas untuk semua Pelapor Khusus PBB yang ingin mengunjungi dan melaporkan kondisi Papua.”
Menjelang UPR 2017, TAPOL mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan yang berarti sejalan dengan komitmen hak asasi manusia internasional untuk mengakhiri penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan penganiayaan kepada tahanan, serta untuk mengatasi impunitas yang sedang berlangsung di dalam institusi keamanan.
Salam,
Todd Biderman (Koordinator, TAPOL)
+44 7847 575 064
Adriana Sri Adhiati (Koordinator, TAPOL)
+44 7444 058 975
Suster Olce Makanway- Jubi/dam
Jayapura - Meski tak melepaskan tanggungjawabnya sebagai perawat di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tanjung Ria, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura. Suster Alce Makanwai harus menjalani tugas barunya sebagai konselor untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga.
“Pertama kali menjalani tugas ini hanya sekadar mendata saja tetapi kekerasan dalam rumah tangga bukan sekadar menunjukan data-data. Butuh pendampingan yang terus menerus dan ini pekerjaan baru bagi saya,” kata Alce kepada Jubi di sela-sela diskusi media tour dari Usaid Kinerja beberapa waktu lalu di Puskesmas Tanjung Ria.
Untuk memulai tugas ini, kata dia harus mengikuti pelatihan-pelatihan dan pendampingan dalam memberikan konseling, termasuk prosedur dalam menyelesaikan kasus-kasus kekerasan maupun pelecehan seksual.
“Itupun kalau keluarga korban mau lanjut ke proses hukum dan ini perlu pendampingan agar jangan sampai di Polisi terpaksa ditarik kembali,” katanya.
Bagi ibu dari empat anak ini,  menjadi konseling adalah sebuah tantangan baru karena selama ini hanya berhubungan dengan pasien saja.
“Namun ketika mereka dirawat barukita  mengetahui luka di wajah mereka karena benda tumpul atau akibat mendapat perlakuan kasar,” katanya.
Hal ini membuat perempuan asal Kampung Kayu Batu ini tergerak hatinya, untuk terus menekuni  lebih dalam bagaimana melakukan konseling terhadap korban.
Ini tahun ketiga, kata Alce sebab pertama kali hanya selalu membuat data-data kekerasan tetapi ternyata para korban juga membutuhkan pendampingan dan penguatan agar mereka berani serta tidak melihat akibat kekerasan sebagai aib.
“Berkat pendampingan dan konseling yang terus menerus, warga sudah berani melaporkan kalau terjadi kekerasan termasuk pelecehan seksual terhadap anak-anak di bawah umur,” katanya seraya menambahkan warga dari Kampung Ormu wilayah Kabupaten Jayapura juga datang mendapat pelayanan media maupun konseling.
Lebih lanjut kata alumni Ilmu Keperawatan D3 Universitas Cenderawasih ini mengatakan sudah tercatat  di Puskesmas Tanjung Ria pada 2014 sebanyak 19 kasus.
“Rata-rata paling banyak kasus kekerasan karena paitua (suami) mabuk, pelecehan seksual  anak dibawag usia tiga tahun,” kata Suster Alce.
Soal pelecehan anak di bawah usia tiga tahun kata dia pelakunya seorang kakek dan sudah dilimpahkan ke Polresta Jayapura. Sedangkan pada 2015 kata dia sebanyak 10 kasus juga kekerasan akibat minuman keras.
Banyaknya pengaduan ini, kata alumni D3 Uncen 2003 lalu itu masyarakat semakin berani untuk datang melaporkan kasus kekerasan maupun pelecehan seksual.
“Mereka biasanya melaporkan berdasarkan pengalaman keluarga mereka yang pernah lapor. Begitu pula warga dari Kampung Ormu datang mengadu,” katanya.
Hanya saja, Olce mengakui kalau proses kekerasan biasanya penanganan lanjut ke Polresta sangat lambat direspon.
“Hal ini cukup mengganggu dalam menyelesaikan kasus kekerasan,” katanya.
Senada dengan pernyataan Olce, Kepala Puskesmas Tanjung Ria dr Marthina juga mengakui kalau kasus kekerasan perlu pendampingan dan konseling agar mereka merasa nyaman.
“Ini baru pertama kali ada khusus konseling bagi warga di Puskesmas di sini,” katanya.
Memang kata dia dalam Puskesmas juga harus ada ruang konseling bagi para korban sehingga pelayanan bisa berjalan tuntas.
Usaid Kinerja Bidang Media, Firmansyah mengakui kalau program konseling bagi kekerasan di Kota Jayapura baru pertama kali dilakukan di Puskesmas Tanjung Ria.
“Kita sudah mendampingi selama tiga tahun dan terus berkembang semakinbaik. Terutama masyarakat sudah berani melaporkan dan konseling,” katanya.  (*)