forum

IPW Desak Mabes Polri Copot Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura

IPW Desak Mabes Polri Copot Kapolda Papua dan Kapolres Jayapura
Ketua Presidium IPW Neta S Pane
Jakarta -Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Mabes Polri segera mencopot Kapolda Papua Irjen Yotje Mende dan Kapolres Jayapura AKBP Jeremias Rontini. Dengan alasan, hingga saat ini kasus penyobekan dan aksi menginjak-injak foto Presiden Jokowi di Hotel Aston, Jayapura tak kunjung diproses Polda Papua.
"Kasus penyobekan dan menginjak-injak foto Presiden Jokowi ini baru pertama kali terjadi, sejak Gubernur Jakarta itu dilantik menjadi
presiden. Jika Polri tidak bertindak cepat dan tegas, aksi penyobekan dan penginjak-injakan foto Presiden Jokowi akan kembali terulang," Ketua Presidium IPW Neta S Pane dalam pernyataannya, Kamis (4/3/2015).
"Padahal aksi itu melanggar UU, mengingat presiden adalah simbol negara dan melecehkan presiden adalah melecehkan negara," katanya.
Ironisnya, sambung Neta, dari penelusuran IPW, aksi penyobekan dan penginjak-injakan terhadap foto Presiden Jokowi itu terjadi di depan Wakil Direktur Intel Polda Papua AKBP Alfred Papare. Aksi itu seperti dibiarkan oleh para polisi yang berada di TKP.
"Aksi pelecehan terhadap foto Presiden Jokowi ini baru berhenti setelah aparat TNI dari Kodam Cendrawasi turun tangan dan saat ini video aksi penyobekan dan penginjakan foto Presiden Jokowi itu berada di aparat TNI Kodam Cendrawasih," Neta mengungkapkan.
Neta menjelaskan kembali, aksi itu dilakukan sejumlah orang yang menyerbu Konferda Bara JP (Barisan Relawan Jokowi Presiden) di Hotel Aston Jayapura pada Sabtu (28 Februari 2015). Selain menyobek dan menginjak-injak foto Presiden Jokowi, massa juga menganiaya peserta Konferda.
Ironisnya, polisi yang ada di TKP tidak berbuat banyak. Justru aparat TNI yang berhasil menenangkan situasi. Padahal aksi penyerbuan itu melanggar Pasal 173 KUHP dan penganiayaan melanggar Pasal 351 ayat 2.
"Kasus ini menjadi preseden buruk bagi Polri. Untuk itu IPW mendesak Mabes Polri segera mencopot Kapolres Jayapura AKBP Jeremias Rontini dan Kapolda Papua Irjen Yotje Mende. Selain itu Polri harus segera mengusut kasus penyobekan dan penginjak-injakan terhadap foto Presiden Jokowi," kata Neta.
"Selain menangkap pelakunya, Polri juga harus segera menangkap provokator yang membiayai aksi massa penyerbu tersebut. Ketidakseriusan aparat Polri dalam mengantisipasi dan menjaga keamanan membuat banyak pihak terpaksa membawa bawa dan melibatkan aparat TNI dalam menjaga keamanan. Termasuk dalam kasus penyerbuan, penyobekan dan penginjak-injakan foto Presiden Jokowi di acara Konferda Bara JP di Jayapura," paparnya.

Sumber :  www.tribunnews.com

SOLPAP: Penghasilan Mama-mama Papua Dirampas Para Imigran

SOLPAP, mama-mama Papua serta mahasiswa melakukan longmarch menuju kantor Gubernur Papua. Foto: Thresia/MS
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Solidaritas Pedagang asli Papua (SOLPAP) bersama mama-mama Papua serta gabungan mahasiswa dari berbagai kampus di Jayapura pada Selasa (03/03/2015) melakukan aksi damai di kantor Gubernur Papua meminta pemerintah provinsi Papua untuk segera membangun Pasar permanen pedagang asli serta mengeluarkan aturan berupa perdasus untuk memproteksi komoditas jualan mama-mama karena penghasilan  dirampas imigran.

"Demonstrasi damai ini kita lakukan karena kami putra-putri anak bangsa Papua melihat betapa beratnya tantangan yang di hadapi mama-mama Papua dalam dunia usaha menengah kecilnya di tanah Papua," ungkap salah satu orator dalam orasinya.

Betapa tidak, di mana-mana di seluruh tanah Papua, posisi dan sumber penghasilan mama-mama Papua saat ini menjadi ancaman serius karena secara tidak lansung telah di rampas oleh Pendatang. Tidak hanya tempat jualan, tetapi juga komoditas yang dijual mama-mama Papua. (Baca: Besok SOLPAP akan Gelar Aksi Damai di Kantor Gubernur)
"Kami melihat situasi ini membuat mama-mama asli Papua tertekan karena beban hidup yang terus meningkat dibanding  penghasilan yang drastis menurun karena disebabkan oleh kaum pendatang," kata Robeth Jitmau, kordinator Solpap

Ia menambahkan, "Tidak ada bentuk usaha lain yang bisa di lakukan oleh mama-mama Papua, tetapi sesungguhnya yang menjadi harapan mereka adalah segala sumber daya alam yang menjadi sumber penghasilan utama dan satu-satunya menjadi harapan masyarakat untuk di kelola sebagai tempat perolehan nafkah guna menjawab kebutuhan hidup."

Menurutnya, pokok persoalan yang dihadapi yaitu segala potensi sumber daya alam yang biasa di kelola dengan menghasilkan nafkah untuk menjawab kebutuhan seperti pinang, sagu, kangkung, bete, kasbi, ikan kering serta jenis jualan lain yang kini dimonopoli kaum pendatang.

"Dan akibatnya pedagang asli Papua menjadi korban yang berkeping-keping di atas negerinya sendiri," jelas Jitmau.

Pada kesempatan itu wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal berjanji akan bikin peraturan gubernur terkait perlindungan terhadap komoditi lokal agar hanya dijual oleh pedagang asli Papua. (Baca: Wagub: Kami Akan Godok Pergub untuk Komoditi Lokal di Papua). (Theresia Fransiska Tekege/MS)

PMKRI Tolak Mako Brimob Dibangun di Jayawijaya

Ilustrasi: Brimob di Papua. Foto: Ist.
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Persatuan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) kota Jayapura menolak pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya. Penolakan ini di sampaikan Frans Takimai, anggota PMKRI kepada wartawan saat Jumpa pers di sekretariat PMKRI Kamkey, Jayapura, Minggu (01/03/15).

"Kami melihat bahwa pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya tidak memenuhi syarat sehingga kami keluarga besar PMKRI kota Jayapura menolak dengan tegas pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya," tegas Takimai.

Menurut Takimai, PMKRI menilai, pembangunan Mako Brimob di Jayawijaya didorong kepentingan tertentu oleh pihak-pihak tertentu. Juga, mengingat ingatan penderitaan, seperti Wamena Berdarah, dan beberapa kekerasan lainnya yang mengindikasikan keterlibatan TNI/Polri dan Brimob, kehadiran Mako Brimob membuat warga semakin takut dan trauma.

"Kami menilai pembangunan Mako Brimbob di Jayawijaya, ada kepentingan-kepentingan terselubung," kata Takimai.

Di tempat yang sama, Soleman Itlay, mahasiswa asal Jayawijaya  juga anggota PMKRI  menegaskan penolakan atas pembanguna Mako Brimob.

"Kami sangat mendukung dan mengapresiasi pernyataan Ketua DPRP Propinsi Papua, Yunus Wonda yang dengan tegas menolak pembangunan Mako Brimob di Kabupaten Jayawijaya," ujar Itlay.

Menurut Itlay, pada belasan Februari lalu, perwakilan mahasiswa Jayawijaya sudah bertemu dengan DPRD Jayawijaya menyampaikan tuntutan penolakan.

"Karena kami melihat selama ini, di Jayawijaya ada pro dan kontra antara masyarakat dengan masyarakat dan Masyarakat dengan pemerintah dan pada pertemuan itu kami kami minta agar buka ruang diskusi yang melibatkan berbagai pihak entah itu dari pemerintah, Gereja, TNI/Polri, tokoh adat, tokoh perempuan, dan lain-lain," jelas Itlay. (Theresia Fransiska Tekege/MS)

Usul Ketua DPRD Papua Barat Non Papua, Mahasiswa Unipa Tolak

Mahasiswa Unipa saat demo beberapa waktu lalu. Foto: Dok. MS.
Manokwari, MAJALAH SELANGKAH -- Ratusan mahasiswa Universitas Negeri Papua (Unipa) Manokwari melakukan demo damai di Kantor DPRD Provinsi Papua Barat menolak Ketua DPRD yang Non Papua, Selasa,(3/3/15), dilinsir selasar.com, edisi 3 Maret 2015.

Ratusan mahasiswa Unipa yang dipimpin oleh Presiden Mahasiswa (Presma) Aloysius Siep meminta Partai Demokrat selaku partai pemenang pemilihan legislatif harus mengusulkan orang asli Papua sebagai Ketua DPRD Provinsi Papua Barat.

"Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk protes kami terhadap fraksi demokrat di DPRD Papua Barat serta Partai Demokrat yang rencananya mengusulkan ketua DPRD bukan orang asli Papua,"kata Siep

Menurutnya, apabila politisi Demokrat Robert Melianus Nauw yang terpilih sebagai Ketua DPRD Provinsi Papua Barat tidak bisa dilantik karena status tersangka kasus korupsi, ia harus diganti dengan orang asli Papua yang lain.

"Tidak boleh orang non Papua," tegas mahasiswa Unipa. "Jika Partai Demokrat menggantikan posisi politisi Demokrat Robert Melianus Nauw ketua terpilih DPRD Papua Barat dengan politisi Demokrat yang bukan orang asli Papua maka Partai demokrat menciptakan konflik di Papua Barat," lanjut Siep.

Aloysius mengatakan, Pemerintah Pusat telah memberikan kekhususan terhadap Masyarakat Papua melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001, tentang Otonomi Khusus.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Papua Barat Robert Manibui yang memberikan keterangan terpisah bahwa DPRD hingga saat ini belum menerima usulan Ketua DPRD dari Partai Demokrat menggantikan politisi Demokrat Robert Melianus Nauw.

Oleh sebab itu, kata dia, aspirasi mahasiswa tersebut akan disampaikan kepada Fraksi Demokrat sehingga menjadi pertimbangan dalam menentukan Ketua DPRD Papua Barat.(YK/selasar.com/MS)

Indonesia Janjikan US$ 20 Juta Untuk Peningkatan Kapasitas MSG

Pertemuan antara delegasi Menlu Indonesia dan Menlu PNG - kemlu.go.id
Jayapura, Jubi – Memulai kunjungannya ke tiga negara Melanesia, yakni Papua Nugini (PNG), Fiji dan Kepulauan Solomon, Menteri Luar (menlu) Negeri Republik Indonesia, Retno L.P. Marsudi memberikan mesin pemroses kerang dan modul bagi pelatihan UMKM untuk membuat perhiasan berbahan dasar kerang, yang rencananya akan dilaksanakan tahun ini di PNG.
Siaran pers Kementrian Luar Negeri Indonesia yang diterima Jubi, Sabtu (28/2/2015) menyebutkan bahwa kunjungan Menlu Indonesia ke PNG adalah untuk meningkatkan kerangka Kemitraan Strategis yang disetujui pada Plan of Action tahun 2013. Menlu Indonesia sendiri tiba di PNG Jumat (27/2/2015) pagi.
Dalam kunjungan ini, Menlu Indonesia telah bertemu dengan Menlu PNG, Rimbink Pato. Kedua Menlu sepakat bahwa tim teknis kedua negara akan melakukan pertemuan pada tahun ini untuk mendiskusikan ruang lingkup kerja sama pengembangan kapasitas yang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi pembangunan Papua Nugini.
Kedua Menlu sepakat mendorong sektor swasta dalam melakukan perdagangan dan investasi lintas batas yang lebih besar.
“Selain kerja sama di bidang ekonomi, RI dan Papua Nugini juga sepakat bekerja sama dalam pemajuan konektivitas serta hubungan antar masyarakat (people-to-people), peningkatan manajemen perbatasan serta penguatan kerja sama di bidang peningkatan kapasitas dan bantuan teknis,” demikian salah satu poin yang disampaikan dalam siaran pers Kemenlu Indonesia.

Disampaikan pula melalui siaran pers ini, Menlu Retno Marsudi telah menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung Papua Nugini sebagai ketua di APEC pada tahun 2018, sebagaimana diputuskan dalam APEC Leaders’ Declaration di Beijing tahun lalu.
“RI dan Papua Nugini juga akan bekerja sama di bidang kepemudaan dan olahraga, pendidikan, serta hubungan antar-budaya dan antar-masyarakat di daerah perbatasan. Kedua Menlu menyambut baik rencana peresmian tugu perbatasan Indonesia-Papua Nugini serta kantor Border Development Agency (BDA) di perbatasan Skouw-Wutung di tahun ini,” bunyi poin lain dalam siaran pers Kemenlu.
Baik Retno maupun Pato mendiskusikan kemungkinan memajukan transportasi udara, infrastruktur jalan di daerah perbatasan serta fasilitas visa-on-arrival untuk meningkatkan pariwisata dan bisnis lintas batas melalui konektivitas yang lebih baik.
Dalam kesempatan kunjungan ini, menlu Indonesia memberikan mesin pemroses kerang dan modul bagi pelatihan UMKM untuk membuat perhiasan berbahan dasar kerang, yang rencananya akan dilaksanakan tahun ini di PNG. Sedangkan Rimbink Pato menyampaikan undangan bagi Menlu Retno untuk hadir di Forum Kepulauan Pasifik pada 7-11 September mendatang di Port Moresby. Sebagai balasan undangan ini, Menlu Retno juga mengundang Papua Nugini untuk menghadiri Peringatan 60 Tahun Konferensi Asia Afrika pada tanggal 19-24 April 2015. (Victor Mambor)

Tolak Kunjungan Menlu RI, Rakyat Kepulauan Salomon Serukan Kemerdekan Papua

Juru Bicara Kepulauan Salomon Untuj West Papua
Ian Ronie (C) dan rakyat Sipil mengancungkan tangan
 Mendukung Kemerdekaan Papua (Photo: Kadamana/Salomon Star)
Jakarta, Jubi – Kunjungan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi ke Kepulauan Salomon, Sabtu (28/2) pagi ini disambut dengan demontrasi Rakyat. Rakyat sipil negara itu mendukung hak penentuan nasib sendiri bagi Rakyat Melanesia di Papua Barat.
Dilaporkan Salomon Star, Sabtu (28/2/2015) Organisasi Rakyat Sipil negara ini mendukung gerakan kemerdekaan Papua Barat. Mereka melakukan demontrasi damai menentang pendudukan Indonesia di Papua Barat dalam lima puluh tahun terakhir.
“Kita tidak punya apa-apa terhadap kunjungan ini tetapi kami mau pemerintah mengangkat isu Papua Barat ketika menlu Indonesia tiba di sini,” kata juru bicara Kepulauan Salomon Untuk West Papua (SIFWP) dan musisi terkemuka negeri itu, Ian Ronie kepada Salomon Star.
Ia menambahkan ini kesempatan untuk pemerintah Kepulauan Salomon menyoal isu pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan TNI terhadap Rakyat Papua Barat kepada Menlu Indonesia. Kelompok Hak Asasi Manusia Internasional, dikutip oleh media Kepulauan Solomon ini mengatakan sejak Indonesia menduduki Papua Barat sejak 50 tahun lalu, lebih puluhan ribu orang Papua terbunuh di tangan militer Indonesia.
Koalisi Rakyat Sipil melakukan pengibaran Bintang Fajar di lokasi strategis di Honiara untuk memperlihatkan kepada Marsudi kalau mereka muak melihat pendudukan Indonesia di Papua Barat. Katanya, Marsudi melakukan pertemuan dengan wakil perdana Menteri Douglas Ete and menteri Urusan Luar Negeri Milner Tozaka
Sementara itu, Ronie mengatakan Kepulauan Salomon belum jelas dukungannya terhadap Papua Barat karena hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia. Katanya, terbukti pemerintah Kepulauan Salomon baru saja membuka kantor perwakilan di Jakarta tahun lalu.
Ronie mengatakan kelompoknya bertujuan bergabung dengan kelompok internasional untuk menekan pemerintah Indonesia memberikan kemerdekaan kepada Papua Barat yang berjuang untuk itu. “Kami bertujuan melihat Papua Barat mendapatkan kebebasan dan kami sesama Melanesia harus berdiri dengan mereka, ”katanya.
Dua hari lalu, Marsudi melakukan kunjungan hubungan bilateral di PNG. Sabtu pagi, ia tiba di Kepulauan Salomo untuk melakukan pembicaraan kerja sama dan siangnya meneruskan perjalanan ke Fiji. Pembicaraan kerja sama akan dibicarakan dan melanjutkan perjalanan ke New Zealand. (Mawel Benny)
 

Google+ Followers