Headlines

Sosial

Budaya

HAM

Ilustrasi: Tampak para pemilik ulayat memasang poster
untuk mendesak PTPN II Arso agar mengembalikan tanah
ulayat mereka yang dijadikan lahan perkebunan sawit – Jubi/Hengky Yeimo
Jayapura – Koalisi Peduli Korban Sawit di Papua mendesak parlemen setempat membentuk Panitia Khusus (Pansus) Sawit untuk mengevaluasi keberadaan perkebunan sawit di bumi Cenderawasih.
Koordinator Koalisi Peduli Korban Sawit di Papua, John Gobay mengatakan, kini dibeberapa daerah di Provinsi Papua ada lahan sawit. Keberadaan lahan itu menyebabkan terjadinya konflik dengan masyarakat pemilik tanah. Ini disebabkan karena adanya pengrusakan dusun sagu, pengambilalihan tanah masyarakat dan adanya kekerasan terhadap masyarakat.
“Maka kami meminta DPR Papua membentuk Pansus Sawit. Tujuannya mengevaluasi apakah sawit menguntungkan atau tidak. Apkah ijinnya melibatkan semua rakyat atau hanya segilintir orang,” kata John Gobay kepada Jubi via teleponnya, Kamis (23/6/2016).
Menurut Sektetaris II Dewan Adat Papua itu, kedepan yang perlu dikaji adalah apa masa depan Tanah Papua. Apakah sawit menyuburkan atau membuat negeri di ujung Timur Indonesia itu tandus.
“Sementara investor hanya akan tertawa dan berpesta diatas penderitaan masyarakat adat Papua. Lahan dan adat masyarakat adat dirampas untuk pembukaan sawit,” ucapnya.
Terpisah, anggota Komisi II DPR Papua yang membidangi perkebunan, Mustakim mengatakan, tak menutup kemungkinan DPR Papua bisa membentuk Pansus. Namun harus dikaji terlebih dahulu harus dikaji seperi apa masalahnya.
“Memang masalah sawit ini penting. Makanya pemerintah berencana moratorium ijin-ijin termasuk ijin perkebunan. Saya sudah beruang kali menyampaikan agar hati-hato memberikan dan mendorong investor, khususnya perkebunan sawit. Ini permianan investor,” kata Mustakim.
Menurutnya, jika ingin benar-benar berinvensati, investor baru bisa menikmati hasil lima atau enam tahun. Namun di Papua, hari ini investor mendapat ijin, hari ini juga ia bisa mendapat keutungan. Caranya, jika investor mendapat ijin penggarapan lahan 1.000 hektar, ia tak akan menggarap semua lahan itu.
“Sebagian bisa dijual ke pihak ketiga. Itu bararti ada transaksi dan ketika ada transaksi, berarti ada keuntungan. Dalam pembukaan, lahan di atas lahan itu ada kayu, rotan dan gaharu itu juga diambil,” ucapnya. (*)
Ilustrasi siswa/i OAP. Siswa SD Kheleblow, Sentani Timur,
 Kabupaten Jayapura, Papua ketika pulang sekolah – Jubi/dok.
Sorong – Sepuluh warga Jalan Trikora, Kilometer 7 Gunung, Kota Sorong, Papua Barat mengeluhkan tidak adanya dana untuk membiayai anak-anaknya mereka yang ingin belajar di SDI 50 Kota Sorong.
Pasalnya sepuluh warga tersebut trada(baca: tidak ada) uang sebesar Rp 3 juta yang dibebankan per siswa di sekolah tersebut.
Sesuai ketentuan sekolah biaya tambahan dengan rincian untuk lima pasang pakaian seragam dan buku penunjang kegiatan belajar Kurikulum 2013 total biaya Rp 1.175.000 per siswa dan harus dilunasi orangtua.
Maka warga tersebut terpaksa mengurungkan niatnya untuk menyekolahkan anak-anaknya.
“Saat kita mendaftarkan putra kami ke SD Inpres 50 Kota Sorong, pihak sekolah meminta agar pembayaran dilakukan secara langsung dan tidak dicicil,” kata Mama Kamla Kosefa, orangtua calon siswa SDI 50.
Menurut dia sebelumnya dijelaskan bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pihaknya mengharapkan agar Pemerintah Kota Sotong memperhatikan hal tersebut.
Anggota DPRD Kota Sorong Safrudin Sabonnama menyayangkan kondisi tersebut. Menurut Safrudin seharusnya pihak sekolah melihat latar belakang orangtua siswa, apalagi 10 anak yang terancam ini merupakan anak asli Papua harus diperlakukan secara khusus sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.
Ia pun mengeritik kebijakan sekolah yang tidak melihat latar belakang orantua siswa dan pungutan sebesar itu.
“Padahal undang-undang sudah mengharuskan pendidikan tingkat SD dan SMP gratis alias tidak dipungut biaya,” katanya.
Ia bahkan mempertanyakan alasan pihak sekolah memungut biaya sebesar itu bagi anak-anak yang ingin sekolah. (*)
Yusuf sedang memberikan secangkir kopi
 kepada pembeli Baliem Blue Coffee, Kamis (23/06/2016) – Jubi/Abeth You
Jayapura – Kopi Baliem alias Baliem Blue Cofee menjadi primadona pengunjung Festival Danau Sentani (FDS) di Khalkote, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, 19 – 23 Juni 2016.
Pemilik stan kopi baliem Yusuf Gombo mengatakan banyak pengunjung yang berminat dengan kopi Papua asli Wamena ini. “Kalau per gelas kami jual seharga Rp. 5.000, tapi kalau dalam bungkusan harganya berbeda-beda,” katanya kepada Jubi di Khalkote, Kamis (23/6/2016).
Dikatakan, selama berlangsungnya FDS tersebut banyak pengunjung yang sengaja datang ke tempat itu untuk mencicipi kopi yang telah diekspor ke benua Amerika dan negara-negara Asia itu.
Selama kegiatan tersebut, sudah banyak yang laku habis kurang lebih 1.000 bungkus kopi mulai dari ukuran sedang dan besar, yang terutama laku. “Khusus yang ada dalam bungkusan, harganya cukup terjangkau mulai dari Rp20.000 sampai Rp 300.000 per gelas,” katanya.
“Jadi, para pengunjung inni selain mencicipi segelas kopi, juga banyak yang membeli kemasan kopi. Rata-rata pengunjung yang datang mengatakan Baliem Blue Coffee memiliki cita rasa tersendiri. Segelas kopi kami hargai Rp. 5.000, dan itu pun mereka harus antre untuk membelinya,” katanya.
Salah satu pembeli kopi Wamena, Aluisius mengatakan, aroma kopi yang sedap membuat dirinya terus membeli selama festival ini berlangsung. “Bukan soal kopinya, tapi dia punya aroma sedap itu membuat saya ingin terus beli,” katanya.
Menurutnya, selain membeli segelas kopi untuk mencicipi di tempat kegiatan, dirinya juga membeli dua bungkus kopi dengan harga yang berbeda, yakni satu bungkus Rp. 20.000 dan Rp. 50.000. (*)
Pengamat intelijen Susaningtyas NH Kertopati – tempo.co
Jayapura – Sebagai negara pluralis, Indonesia diharapkan tidak terlibat atau masuk dalam kelompok negara yang berbasiskan ras, seperti Kelompok Negara-negara Melanesia (Melanesian Spearhead Group/MSG).
Hal ini dikemukakan kepada media oleh pengamat intelijen Susaningtyas NH Kertopati di Jakarta, Senin (20/6/2016). Nuning menanggapi kehadiran Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI Desra Percaya pada pertemuan tingkat menteri luar negeri MSG yang berlangsung di Lautoka, Fiji, Kamis (16/6/2016).
Dalam pertemuan tingkat menteri MSG ini, United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) untuk pertama kalinya hadir secara resmi dalam sebuah forum MSG. Kehadiran ini diprotes oleh delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya.
Keberatan Indonesia ini, menurut Desra karena Indonesia beranggapan Papua telah diwakili oleh delegasi Indonesia dalam pertemuan di Lautoka ini.
Melalui saran pers Kementerian Luar Negeri, Jumat (17/6/2016) Indonesia menjelaskan penolakan atas klaim ULMWP yang disebut sebagai gerakan separatis.
“ULMWP adalah gerakan separatis di negara yang berdaulat. Gerakan ini tidak memiliki legitimasi dan tidak mewakili rakyat Papua Barat,” kata Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Desra Percaya dalam pertemuan Tingkat Menteri Melanesian Spearhead Group (MSG).
Meski sepakat dengan pernyataan Desra ini, Nuning menyayangkan sikap Pemerintah Indonesia yang ingin hadir dalam pertemuan tersebut.
“Kehadiran delegasi Indonesia itu bisa dimainkan di tingkat internasional secara sepihak,” ujar Nuning, dikutip beritasatu.com
Ia mengingatkan, politik luar negeri yang spesifik seperti kasus MSG ini bisa digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK), karena tidak konstitusional. Kalau tidak berhati-hati, pemerintah menurutnya bisa melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.
“Karena melanggar sila ke-3 Pancasila. Pasal itu menyebutkan, hubungan luar negeri dan politik luar negeri didasarkan pada Pancasila, UUD 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara,” jelasnya.
Indonesia, lanjut Nuning adalah negara pluralis, sehingga tidak bisa masuk ke organisasi yang dibentuk berdasarkan ras.
“Sebagai bangsa demokratis pluralis terbesar ketiga, jangan sampai kita terjebak dengan politik ras. Kita harus berhati-hati,” tuturnya.
Indonesia telah melobi intens beberapa negara anggota penuh MSG di wilayah ini untuk melawan upaya ULMWP menjadi anggota penuh di MSG. Namun dukungan akar rumput di negara-negara Melanesia untuk penentuan nasib sendiri Papua Barat dan kegiatan diplomasi internasional atas masalah Papua ini semakin kuat. (*)
Mama dari Kampung Pasi dan Yenmanaina berpose sebelum latihan lomba dayung.
Biak - Sore hari, Minggu (19/6/2016) saat aktivitas tengah senggang, pantai di kampung Pasi mulai dipadati oleh masyarakat. Anak-anak mulai berenang di pantai dengan air laut sejernih kaca dan berpasir halus layaknya tepung. Bapak-bapak nampak sibuk mendiskusikan sesuatu dan tiba-tiba saja ibu-ibu atau disebut pula mama-mama di Papua berlari menuju pantai. Mereka berlari sembari memegang dayung.
"Ayo mari siap-siap!" kata seorang mama.
Sedangkan seorang bapak memanggil KompasTravel, "Tolong dipotret dulu!"
Sembari memotret para mama, saya menahan tawa. Para mama ini berpose ala grup band metal dengan gitar listrik, dalam kasus ini adalah dayung.
Sore itu memang momen istimewa, para mama sedang bersiap untuk latihan lomba dayung se-Kabupaten Biak.
"Nanti akan ada lomba tingkat labupaten melewati selat Biak dan Owi, mama mulai dulu, kita (para pria) siapkan strategi," ujar Bapak Oto Rumbai, masyarakat yang menonton latihan dayung para mama ini.
Tak beberapa lama, lomba dayung pun dimulai. Dua perahu bersanding, satu perahu diisi 10 orang mama. Pemandangan lucu terjadi ketika para mama ingin berlomba, anak-anak mereka heboh menyemangati. Ada pula anak yang menangis meraung-raung tak ingin ditinggal mamanya.
"Satu, dua, tiga!" seru wasit. Dua perahu melajur dengan kecepatan tinggi. Para mama mendayung sekuat tenaga.
Bukan hal mudah mendayung di Selat Bromsi dan Pasi. Arus air yang deras dalam jarak satu kilometer menjadi tantangan. Apalagi perahu yang dipakai adalah perahu nelayan biasa yang memiliki lebar sempit dan memiliki kedalaman satu meter ke bawah. Alhasil tenaga yang digunakan harus dua kali lebih besar, mendayung setengah berdiri.
"Ayo-ayo!" teriak para pendukung penuh canda tawa. Melihat mama-mama lomba dayung memang bukan hal biasa dan sangat menghibur hati. Kaus bertangan buntung dengan lengan otot yang besar menjadi pemandangan kontras dengan keahlian para mama memasak dan menganyam lidi.
Latihan lomba dayung para mama di kampung Pasi, Biak, Papua.
Mama-mama dari Papua memang patut diacungi jempol, terkenal serba bisa. Dapat melaut memancing ikan, berkebun, sampai membetulkan rumah. Di sisi lain mereka andal memasak dan merawat anak.
Latihan lomba akhirnya selesai dengan hasil yang sangat ketat. Perahu satu dengan yang lainnya hanya berbeda beberapa detik. Selesai lomba ada mama yang langsung terkapar di pasir. Bahkan ada yang melompat berenang ke laut, disambut tawa masyarakat.
"Susah putar baliknya, perahunya panjang," ungkap mama Marince, salah satu peserta latihan lomba dayung.
"Ini kalau acara tujuh belasan juga ada, hadiahnya lumayan. Ada hadiah kompor, ada hadiah uang," kata Mama Agustina kepada KompasTravel.
Saat ditanya lomba dayung tingkat kabupaten akan dapat hadiah apa, para mama ini sepakat menjawab, "Tak tahu juga. Hahahahaa..."
Itulah salah satu sore dari acara Ekspedisi Saireri bersama WWF Indonesia. Seru, penuh canda tawa, dan interaksi dengan masyarakat lokal Papua yang ramah. 
Sumber : www.kompas.com
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan (Antara/Reno Esnir)
Jayapura - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) / Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Ferry Mursyidan Baldan, menutup rangkaian kegiatan Festival Danau Sentani (FDS) ke IX di kawasan wisata Khalkhote, Sentani Timur, Papua, Kamis (23/6) malam.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN juga sekaligus mencanangkan pengakuan negara atas hak komunal sembilan daerah masyarakat adat Papua.
"Kami ingin menegaskan, bagaimana Kabupaten Jayapura menjadi ruang hidup masyarakat adat. Tidak boleh lagi ada tindakan yang tidak berkesuaian dengan ruang hidup dan kebudayaan masyarakat adat," kata Ferry.
Ditegaskan Ferry, saat ini negara sudah hadir untuk menegaskan pengakuan seluruh ruang bagi masyarakat adat Papua. Tidak boleh ada lagi masyarakat adat di Papua yang terusik dari tanah kelahirannya.
"Atas nama negara kami ingin menegaskan bahwa di seluruh Papua seluruh ruang, gunung, pantai, dan lain sebagainya dimiliki masyarakat adat papua. Siapa pun yang ingi memanfaatkan, mengembangkan, harus ada pengakuan bahwa di dalamnya ada masyarakat adat," tegas Ferry.
Atas adanya pengakuan negara di tanah Papua, dikatakan Ferry, tidak perlu ada sesuatu pengusiran ataupun relokasi masyarakat adat di wilayah yang mendapat julukan "surga kecil yang jatuh ke bumi" itu.
"Karena ini juga menegaskan kehidupan yang sudah ada terlebih dahulu itulah sesungguhnya surga kecil tanah Papua. Surga kecil itu akan menjadi neraka besar jika negara tidak hadir. Tidak boleh lagi ada penghilangan hak masyarakat adat," ucap Ferry.
Ketua masyarakat adat se-Jayapura, Papua, Daniel Toto, menjelaskan, dalam pencanangan pengakuan negara atas hak komunal sembilan daerah masyarakat adat Papua, seluruh tokoh adat di sembilan daerah Papua juga meminta upaya penguatan masyarakat adat dari pemerintah.
"Kami juga sampaikan usulan masyarakat adat Kabupaten Jayapura tentang pengakuan negara terhadap hak komunal sembilan daerah untuk penguatan masyarakat adat Papua," ucapnya.
Festival Danau Sentani merupakan festival pariwisata tahunan yang diadakan di sekitar Danau Sentani. Festival itu sendiri mulai diselenggarakan sejak 2007 dan telah menjadi festival tahunan dan masuk dalam kalendar pariwisata utama.
FDS kali ini digelar mulai 19 sampai 23 Juni 2016 dan banyak diikuti oleh turis mancanegara maupun turis lokal. Festival diisi dengan tarian-tarian adat di atas perahu, tarian perang khas Papua, upacara adat seperti penobatan Ondoafi, dan sajian berbagai kuliner khas Papua.
Tiga agenda pokok FDS, selain karnaval nusantara di antaranya adalah pagelaran budaya, pameran barang seni Papua, dan tur wisata. Karnaval Festival Danau Sentani diikuti seluruh paguyuban di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.
Dari masing-masing paguyuban baik dari luar Papua maupun di Papua sendiri yang turut serta dalam pagelaran tersebut menampilkan budaya tradisional, tari-tarian tradisional yang diiringi lagu daerah.
Dr. I Ngurah Suryawan, staf pengajar di UNIPA Manokwari, Papua Barat. (Dok SP)
Oleh: I Ngurah Suryawan
Kekalahan Kajian Budaya Papua?Esai sederhana ini mendalami tema-tema kebudayaan yang menjadi isu strategis dalam pengelolaan kebudayaan Papua. Bagian awal dari esai ini akan menguraikan tentang peta sosiokultural studi-studi kebudayaan Papua dan produksi kuasanya. Di dalamnya berlangsung reproduksi pengetahuan tentang Papua yang “menyingkirkan” perspektif emansipatif dan transformatif terhadap orang-orang Papua itu sendiri. Yang justru terjadi adalah “kekalahan” dari orang-orang Papua sendiri sekaligus matinya denyut nadi ilmu humaniora (baca: kemanusiaan) di Tanah Papua itu sendiri. Bagian berikutnya mencoba untuk menganalisis “matinya” ruh ilmu-ilmu humaniora yang terlibat dalam transformasi sosial budaya di Tanah Papua. Yang justru terjadi adalah ilmu yang mengkolonisasi (baca: menjajah) orang-orang Papua itu sendiri dengan menstigmatisasi komunitas-komunitas yang ada di Papua. Kesalahan penamaan inilah yang berimplikasi serius dalam produksi kebudayaan, kebijakan, dan kekuasaan yang berlangsung berlarut-larut hingga kini di tanah Papua.
Melalui perspektif yang kritis, Laksono (2010) menyatakan, kekalahan ilmu antropologi justru terjadi di daerah yang sumber daya alamnya sangat kaya. Antropologi hanya menjadi alat kekuasaan modal, negara, dan menggunakan nalar-nalar berpikir kapitalisme global yang pragmatis dan positivistik dalam mempraktikkan ilmu-ilmu humaniora. Sangat jelas ini bertentangan dengan nilai-nilai dan perspektif pengembangan ilmu humaniora yang berusaha meletakkan fondasinya kepada nilai-nilai kemanusiaan dan kesadaran menciptakan manusia yang humanis, empati, dan apresiatif terhadap nilai-nilai kebudayaan dan kemanusiaan itu sendiri.
Sejujurnya, pendidikan antropologi sangat penting artinya dalam menciptakan transformasi sosial budaya di Tanah Papua. Kekayaan budaya dan pengetahuan-pengetahuan lokal adalah modal dalam membimbing rakyat Papua untuk secara kreatif memperbaharui identitasnya. Realitas juga membuktikan sangat banyak generasi muda Papua yang menaruh minat yang tinggi terhadap ilmu-ilmu humaniora, dalam hal ini khususnya antropologi. Ilmu-ilmu humaniora khususnya antropologi yang berkembang di Tanah Papua (Provinsi Papua dan Papua Barat) terbukti memiliki peminat yang tinggi dan lapangan kerja yang menjanjikan bagi lulusannya. Jurusan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Cenderawasih (Uncen) telah banyak melahirkan lulusan antropologi yang kini terserap di berbagai lapangan kerja dari mulai aparat birokrasi, lembaga swadaya masyarakat hingga jajaran bagian community development (pemberdayaan masyarakat) perusahaan investasi multinasional. Sementara belum genap lima tahun kelahirannya, Jurusan Antropologi Universitas Papua (Unipa) Manokwari, Papua Barat sudah menerima hampir 450-an mahasiswa hingga 2015, meski kemudian bisa dipastikan akan menyusut hingga kelulusannya. Meski kuantitas bukan menjadi ukuran kemajuan, potensi yang dimiliki oleh peminat ilmu-ilmu humaniora, khususnya ilmu antropologi pantas untuk dikedepankan.
Jumlah mahasiswa yang mendaftar di Jurusan Antropologi di Tanah Papua ini pun menunjukkan antusiasme generasi muda Papua mempelajari tentang kebudayaannya. Seorang lulusan ilmu Antropologi UNCEN berkisah kepada saya bahwa motivasinya yang paling besar dalam mempelajari ilmu antropologi jauh-jauh dari Nabire ke Jayapura adalah ingin mempelajari ilmu tentang kebudayaan yang akan dipergunakan untuk “mencatat” kebudayaan di kampungnya masing-masing. Di Jurusan Antropologi Universitas Papua (Unipa), puluhan mahasiswa dari salah satu fakultas eksata pindah ke Jurusan Antropologi dengan berbagai alasan. Salah satu mahasiswa yang mengikuti kelas kuliah organisasi sosial yang saya ampu menuturkan, “Bapa, sa pu tempat di sini sudah. Di jurusan sebelumnya sa pu otak ini seperti mati,” ujarnya.
Dimana Posisi Kajian Budaya?
Kajian-kajian kebudayaan dalam lingkup ilmu-ilmu humaniora memiliki perkembangan yang menjanjikan dan dinamis di Papua. Konteks sosial budaya dan perubahan sosial menjadi laboratorium yang penting dalam pengembangan ilmu antropologi khususnya. Namun, situasi ironis yang terjadi adalah terkesan mandegnya perkembangan ilmu-ilmu humaniora karena penetrasi birokratisasi pendidikan dan kuasa investasi global. Jejaring interkoneksi kuasa kapital global inilah yang mengeksploitasi sumber daya alam yang dahsyat dan mengalahkan masyarakat dan budaya tempatan (Laksono, 2010:10). Lalu, dimana peranan ilmu-ilmu humaniora dalam memediasi transformasi sosial budaya di Tanah Papua? Dan, mengapa rakyat Papua tidak tercerdaskan melalui ilmu-ilmu humaniora?
Dalam ranah praksis, kerja ilmu-ilmu humaniora, khususnya antropologi, mesti dikerjakan secara berkelanjutan dengan mengapresiasi pengalaman-pengalaman dan narasi reflektif identitas yang berbeda-beda. Penting juga diajukan kerja partisipatoris bersama-sama masyarakat tempatan untuk melakukan studi etnografi bersama yang memberikan ruang dan sekaligus mengapresiasi pengalaman-pengalaman masyarakat tempatan untuk bersiasat di tengah terjangan kekuatan kapital global. Oleh karena itulah menjadi penting untuk menghargai “ruang antar budaya” untuk menumbuhkan kesadaran keberbedaan, melihat identitas diri kita pada masyarakat tempatan lain yang sebelumnya “asing” atau kita anggap “terkebelakang” dibanding identitas budaya kita.
Dalam sebuah esainya, Giay (2000:93-102) mengungkapkan bahwa perlu refleksi di kalangan lembaga pendidikan di Papua untuk menjadikan dirinya sebagai lembaga yang emansipatif dan transformatif menuju Papua Baru. Lembaga pendidikan di Papua bukan hanya menempatkan dirinya semata-mata sebagai lembaga pewaris nilai-nilai sosial budaya generasi masa lampau. Yang terjadi justru lembaga pendidikan ini tidak akomodatif kepada perubahan jaman. Diperlukan terobosan dari lembaga pendidikan di Papua untuk menangkap kegelisahan dan pergolakan yang sedang terjadi di tengah masyarakat. Kegelisahan dan pergolakan tersebut terekspresikan melalui berbagai fenomena sosial budaya yang terpentaskan di publik maupun tersimpan rapat dibalik kebungkaman rakyat untuk bersuara.
Ilmu-ilmu humaniora adalah pengetahuan yang bersumber dan terus hidup melalui pengalaman manusia dalam berkomunitas dan mengkonstruksi (membentuk) kebudayaannya. Konstruksi manusia dalam relasinya berkomunitas itulah yang membentuk ilmu-ilmu humaniora seperti bahasa, sastra, arkeologi, sejarah, antropologi. Semuanya masuk ke dalam rumpun-rumpun ilmu budaya yang membedakan dirinya dengan ilmu sosial dan politik (sosiologi, komunikasi, kriminologi, administrasi, dll). Karena fokusnya pada pembentukan kebudayaan manusia, ilmu-ilmu humaniora menyasar secara langsung refleksi identitas-identitas manusia dalam rentang sejarah yang terus berubah sesuai dengan konteks, ruang, waktu, dan kepentingan manusia tersebut.
Ilmu humaniora tentu berbeda dengan ilmu pasti dan sangat jauh dari pemikiran tentang pragmatisme pendidikan untuk melayani dunia kerja, pasar global, dan sudah tentu kuasa kapital (investasi) yang menggerogoti negeri ini dan juga manusia-manusia di dalamnya. Subyek yang dipelajari dalam ilmu-ilmu humaniora terus bergerak dan dinamis, sementara yang mempelajarinya juga mempunyai pengalaman pribadi yang terus berubah sesuai dengan konteks historisnya. Oleh karena itu hasil dari belajar antropologi lebih bersifat pengetahuan reflektif dan apresiatif yaitu pada penemuan eksistensi manusia itu sendiri. Ilmu humaniora meletakkan kebenaran ada dalam rentang sejarah sosial manusia, dalam relasi kuasa/politik, ketika manusia harus membuat strategi dan siasat untuk mengorganisir hidupnya di dunia nyata.
Pendidikan pada prinsipnya berkaitan dengan revolusi kesadaran historis (sekalgus kritis) manusia akan hakekat hidupnya. Eksistensi manusia terbentang antara masa lampau dan masa depan. Dengan demikian, pendidikan itu arahnya tidak hanya pada ilmu pengetahuan dan teknologi saja, tetapi juga pada usaha pemahaman atas diri sendiri dalam konteks historisnya. Ada tiga poin penting yang patut direnungkan. Pertama, pengetahuan manusia itu bersifat historis, maka sifat dogmatis bertentangan dengan sikap historis manusia itu. Kedua, perlu tekanan dalam pendidikan pada “proses” bukan hanya dalam “produk”. Ketiga, perlunya menghidupkan kesadaran historis dengan membiasakan peserta didik melihat “akar-akar” sejarah dan masalah-masalah masa kini yang kita hadapi. Pendidikan seperti inilah yang berwawasan kemanusiaan, jadi juga berwawasan antropologi.
Dengan demikian, ketajaman antropologi dalam membahasakan dinamika sosial budaya yang melaju kencang di Tanah Papua menjadi sangat-sangat terbatas. Antropologi menjadi kekurangan bahasa dalam menyuarakan “kaum tak bersuara” yang tersimpan dalam kebungkaman rakyat Papua dalam ingatan memoria passionis-nya. Yang justru terjadi adalah “kolonisasi antropologi” dengan melakukan kesalahan-kesalahan penamaan hanya dengan penyederhanaan kepada “antropologi laci” dan menguncinya pada tujuh unsur kebudayaan. Ini tentu saja salah kaprah. Kebudayaan Papua kini telah terinterkoneksi dengan dunia luar dan memikirkannya kembali ke titik asali atau meromantisisasinya menjadi praktik penjajahan kebudayaan yang terselubung.
Penulis adalah staf Pendidik/Dosen di Jurusan Antropologi Fakultas Sastra dan Budaya Universitas Papua (UNIPA) Manokwari, Papua Barat.
Referensi
[1] Naskah ini awalnya adalah kertas kerja dalam Dialog Budaya Papua pada Era Orde Baru dan Otonomi Khusus yang diadakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Jayapura – Papua bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Papua Barat di Manokwari, 11 Juni 2016.
Pater John Djonga saat memberikan keterangan pers di Wamena. (Foto: Elisa Sekenyap - SP)
Wamena — Pater John Djonga menilai, rencana Polda Papua mengeluarkan maklumat mengenai dasar dan aturan menyampaikan pendapat di muka umum di Papua adalah sebuah tindakan berlebihan, karena Negara Indonesia adalah Negara demokrasi sehingga tidak boleh dibatasi dengan maklumat itu.
“Contoh, salah satu staf di dinas untuk menyelesaikan suatu masalah, kepala dinasnya tidak menghiraukan. Salah satu unsur demokrasinya adalah demo-demo. Biarkan mereka bicara atau demo dengan cara mereka sendiri, asal tidak anarkis dan mengganggu orang lain,” kata Pater Jonhn Djonga di Wamena, Rabu (22/6/2016) siang tadi.
Dia lalu mengatakan, di seluruh dunia untuk siapa saja yang hendak melakukan demonnstrasi diberi ruang seluas-luasnya, sehingga di Papua atau Indonesia hal itu juga yang harus dilakukan.
Katanya, di Jenewa, didepan Kantor PBB, terkait soal PBB siapa saja yang mau melakukan demo diberi ruang untuk melakukan demonstrasi.
“Kita semua akui kebebasan berekspresi ini, tinggal polisi bagaimana memberi keamanan dan kenyamanan, bukan melarang mereka. Karena justru kalau melarang kelompok anak-anak kita ini bisa buat sesuatu yang lain lagi dan itu polisi akan semakin sibuk lagi,” pungkasnya.
Sehingga Pater John meminta, maklumat yang direncanakan akan dikeluarkan Polda Papua segera ditinjau kembali.
“Kalau hanya sekedar melarang orang demo, maklumat itu ditinjau kembali. Undang-undang kebebasan menyampaikan pendapatkan sudah ada, asal memang melakukan demo tidak anarkis, menggangu orang lain dan tidak juga merugikan orang lain,” tandasnya.
Arkilaus Baho,  aktivis Papua memberi catatan khusus  terhadap wacana tersebut. Menurutnya, maklumat Polda Papua itu malah menghidupkan pola lama dan itu bakal bikin wajah Indonesia makin suram lantaran paranoid separatisme.
“Keutuhan NKRI tidak bisa dijaga dengan cara mengkriminalkan para pejuang Papua, sebab pendekatan sudah gagal total. Sejak Papua di NKRI, ratusan orang Papua dipenjarakan, apakah metode tersebut membuat perjuangan Papua lepas dari NKRI surut? Tidak. Justru makin meluas,” kata Baho.
Baho juga mengatakan, polisi adalah produk reformasi 1998, maka semestinya Polda Papua tidak mengebiri reformasi sebagai alat perubahan.
Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpau dalam rombongan kunjungan Menko Polhukam di Wamena mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengeluarkan maklumat Kapolda yang mengatur tentang dasar-dasar atau aturan hukum tentang penyampaian pendapat  di muka umum.
“Bahwa siapa saja berhak menyampaikan secara normative, tetapi ada penekanan bagi KNPB, PRD dan afiliasinya yang kita anggap muaranya separatis. Melawan Negara dan melawan pemerintah yang sah,” pungkas Kapolda di Wamena.(Elisa sekenyap)