forum

Lukas Enembe : Silakan Freeport Keluar dari Papua!

Lukas Enembe. Foto: dok/JPNN.com
Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe meminta perusahaan tambang PT Freeport keluar dari wilayah Papua. Itu, kata dia, sebaiknya dilakukan jika perusahaan tambang asal Amerika itu tidak membangun smelter di wilayah Papua. Warga Papua, kata dia, menolak pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur.

"Saya didampingi oleh para bupati, pemilik tanah, pemilik wilayah, pemilik tambang sepakat menolak. Kalau tidak mau bangun smelter di Papua, keluar saja dari Papua," tegas Lukas di kompleks Istana Negara, Jakarta, Kamis (29/1) malam.

Lukas mempertanyakan alasan PT. Freeport yang mengklaim bahwa pembangunan smelter di Papua terkendala lahan sehingga memilih di Gresik. Pasalnya, kata Lukas, wilayahnya memiliki lahan yang luas hingga berhektar-hektar. 

Selain itu, Papua juga memiliki potensi sumber daya air yang besar, yaitu 600 megawatt. Pemerintah, kata dia, hanya bertugas untuk membuat jalan sampai lokasi air terjun terbesar di Papua.

"Soal listrik itu tanggungjawab utama Freeport. Kita punya potensi air namanya romuka itu 600 mega watt potensi air kita. Kalau freeport tidak mau, kami tolak. Kapan majunya kalau semua industri ada di luar Papua. Kapan majunya kami dari kemiskinan dan kebodohan. Papua bagian dari NKRI," tandas Lukas. (flo/jpnn)

Sumber : www.jpnn.com

SPP: "Kami Tra Lupa Peristiwa Paniai"

Empat pelajar SMA dimakamkan di lapangan terbuka, Karel Gobay tengah kota Enarotali, Paniai, tepat depan kantor Koramil. Foto: Abeth/MS

Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Solidaritas Penembakan Paniai (SPP) kembali melakukan demonstrasi damai di gapura Universitas Cenderawasih Jayapura, Papua, Rabu (28/01/2015) kemarin.

Demonstrasi digelar untuk meminta Dewan Perwakilan Provinsi (DPRP) Papua agar mendesak Komnas HAM tepati janjinya untuk membentuk Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM (KPP HAM) untuk penuntasan kasus penembakan 4 pelajar SMA dan 1 pemuda di Paniai.

"Kami tahu, Komnas HAM RI  telah membentuk Tim Penyelidikan Peristiwa Paniai dalam rapat paripurna Komnas HAM 6-7 Januari 2015 lalu. Tapi, kami mau KPP HAM seperti janjinya dan segera tuntaskan kasus di Paniai," kata koordinator lapangan, Cresko Yesnat.

"Kami tra lupa kasus Paniai," ujar salah satu peserta aksi dalam orasinya.

Pihaknya juga meminta TNI dan Polri segera membuka diri dan percayakan sepenuhnya kepada tim penyelidikan peristiwa Paniai untuk penyelidikan mendalam. (Theresia Fransiska Tekege/MS)


Sumber : www.majalahselangkah.com

5 Februari 2015, ULMWP Resmi Melamar ke MSG

Octovianus Mote dalam wawancara dengan Lily Yulianty Farid dari ABC. Foto: ABC
Jayapura, MAJALAH SELANGKAH -- Selasa, 20 Januari 2015 lalu, seperti diberitakan majalahselangkah.com, Juru Bicara Internasional Unitied Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Persatuan Pergerakan Pembebasan untuk Papua Barat, Benny Wenda mengatakan, pihaknya akan mengajukan permohonan untuk bergabung dengan Melanesian Spearhead Group (MSG) pada bulan Februari 2015 mendatang.

Rencana pengajuan aplikasi kepada MSG itu benar-benar akan terwujud pada momen bersejarah bagi bangsa dan manusia Papua, yakni pada Hari Ulang Tahun (HUT) ke-160 Pekabaran Injil (PI) di Tanah Papua, 5 Februari 2015.

Dalam wawancara elektronik bersama majalahselangkah.com, siang ini, Kamis (29/1/15), Sekretaris Jenderal ULMWP, Octovianus Mote mengatakan, "Kami akan lamar secara resmi tanggal 5 Februari 2015, Hari Injil Masuk Tanah Papua."

"Kalau Injil masuk membebaskan jiwa manusia Papua pada 160 tahun lalu. Maka, 5 Februari 2015 kita lamar dengan keyakinan bahwa dengan jalur ini bagian akhir dari proses pembebasan manusia dan tanah Papua dari penjajahan Indonesia," kata Mote.

Terkait rencana itu, Mote meminta rakyat Papua yang tersebar dari Sorong - Samarai untuk mendukung dengan doa dan puasa. "Kami minta masyarakat mendukung dengan doa dan puasa," pintanya.

Tanggal 5 Februari 2015 telah dijadikan hari libur resmi dan cuti bersama di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Pada tanggal itu berbagai denominasi gereja di Papua akan menggelar ibadah syukur sebagaimana biasanya.

Diketahui, rencana pengajuan aplikasi ke MSG ini adalah rekomendasi Simposium di Saralana, Port Villa, Vanuatu, 30 November 6 Desember 2014 lalu.

Simposium di Saralana digelar sesuai keputusan yang dibuat oleh MSG di Papua New Guinea (PNG) pada Juni 2014 lalu. MSG meminta pemimpin organisasi perjuangan kemerdekaan Papua Barat harus lebih dahulu bersatu.

Kini, tiga faksi besar perjuangan Papua Barat, Negara Republik Federal West Papua (NRFPB), West Papua Natioanal Coalition For West Papua (WPNCL), West Papua Natioanal Parliament (WPNP/New Guinea Raad) telah bersatu di Saralana dan melahirkan ULMWP. (Baca: Ini Naskah Deklarasi Persatuan West Papua di Vanuatu).

Setelah bersatu, mereka telah menyatakan untuk mengajukan kembali aplikasi ke MSG melalui badan baru ini, ULMWP (Gabung ke Grup Facebook). (Yermias Degei/MS)


Sumber : www.majalahselangkah.com

Orang Asli Papua (OAP) Terancam Punah Akibat HIV

Nabire - Kasus penularan penyakit HIV/AIDS di Papua semakin mengkhawatirkan. Laju penularan HIV semakin tidak terkendali. Kondisi ini mulai mengancam keberlangsungan hidup suku asli di Papua.
“Saya datang ke Kabupaten Paniai, di sana dilaporkan sudah empat marga penduduk asli punah gara-gara HIV,” ujar Pangdam XVII Cendrawasih, Mayjen TNI Fransen G Siahaan, pada acara tatap muka dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, di Nabire, Papua, Rabu (28/1/2015) malam.

Menurut dia, setidaknya terdapat dua faktor utama yang menyebabkan penularan HIV di Papua tumbuh dengan cepat. Pertama, maraknya minuman keras (miras). Kedua, perilaku seks bebas.

Kedua kebiasaan negatif tersebut, lanjut dia, dapat membuat suatu bangsa mengalami fenomena lost generation. Berkaca dari hal itu, Fransen meminta agar Yohana Yembise dapat mengoordinasi pemerintah di pusat agar lebih peduli dengan masalah penularan HIV di tanah Papua.

Yohana sendiri mengamini pernyataan Fransen. Dia menilai miras adalah penyebab utama terjadinya perilaku seks bebas dan kekerasan di Papua.

“Miras adalah akar permasalahan di Papua. Saya sendiri belum menemukan solusi yang jitu untuk menekan konsumsi miras di kalangan orang asli Papua,” sebut Yohana.

Keprihatinan terhadap tingginya kasus HIV di Papua juga diutarakan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Nabire, Yufinia Mote. Bahkan penularan HIV di Papua tidak lagi menyasar kepada kelompok beresiko, seperti pekerja seks komersial dan laki-laki pembeli seks. Penularan sudah sampai pada pihak ketiga, yakni ibu rumah tangga dan bayinya.

“Di Nabire hampir setiap bulan ada sekitar 6 ibu yang kena HIV. Sekitar 5-6 tahun lagi, bisa habis orang asli Papua di sini,” ujar Yufinia.

Yufinia menceritakan, saat ini, banyak terdapat bayi di Nabire yang lahir tanpa memiliki ayah dan ibu karena meninggal akibat HIV. Pemkab Nabire pun masih kesulitan untuk mengurus pendidikan dan pengasuhan pada mereka. Dia menambahkan Nabire adalah kota ketiga dengan kasus HIV tertinggi di Papua, setelah Timika dan Jayapura.

Data Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi Papua pada 2013, penderita HIV/AIDS secara akumulatif di Papua mencapai sekitar 24 ribu. Padahal, kata Yufinia, total penduduk di Papua tidak sampai 4 juta orang. Itu pun, mayoritas penduduk Papua pada saat ini adalah pendatang.

Guna menekan kasus penularan HIV di Papua, Yohana menyarankan agar para tokoh agama, adat, masyarakat, pemuda dan perempuan untuk mengambil langkah bersama melakukan pemahaman kesadaran mulai dari diri sendiri, keluarga, dan kampung. BOB 
Sumber : www.metrotvnews.com 

Gubernur Papua Ancam Usir Freeport Dari Papua

Freeport

Jakarta - Gubernur Papua Lukas Enembe menyatakan masyarakat Papua akan menutup dan mengusir PT Freeport dari provinsi itu jika tidak membangun smelter atau pengolah bahan mineral di daerah itu juga.


"Seluruh masyarakat Papua menolak pembangunan smelter Freeport di Gresik Jawa Timur sementara bahan mentahnya dari Papua," kata Lukas Enembe di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (29/1/2015) malam. [Baca juga: Sebelum Ada "Smelter", Freeport Dilarang Ekspor Konsentrat]

Ia menyatakan, Papua tidak akan mengalami kemajuan jika hanya dikeruk sumber daya alamnya tanpa ada pengolahan di lokasi yang sama.

"Kapan Papua akan maju, kami dan para bupati sepakat agar smelter dibangun di Papua, kalau tidak sekalian saja Freeport keluar dari Papua," katanya.

Lukas menyebutkan tersedia lahan yang luas untuk pembangunan smelter di daerah itu, termasuk potensi air terjun yang dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik hingga ratusan megawatt.

"Kalau Freeport tidak mau membangun smelter maka kami akan membangun sendiri dan nanti investor dari mana pun harus menggunakan smelter milik Provinsi Papua," katanya.

Lukas menyebutkan selain membahas masalah penolakan Freeport membangun smelter di Jawa Timur, pertemuan dengan Presiden Joko Widodo itu juga membahas mengenai RUU Otonomi Khusus Papua.

"Ada dua hal yang dibahas termasuk RUU Otonomi Khusus Papua ini," katanya.

Ia menyebutkan, dokumen resmi terkait RUU itu sudah ada di DPR dan DPD.

"Kami sampaikan kepada Presiden agar menempuh jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah di Papua. Presiden sudah ke Papua dan berdialog, kami berharap masalah Papua diselesaikan dengan baik," kata Lukas.

Sumber : www.kompas.com

80 Persen Saham Freeport Milik AS, 34 Persen Pekerja Dari Papua

dok jpnn
Jakarta - Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Ma’ruf Syamsudin membeberkan komposisi saham dan pekerja di perusahaan tambang itu. Ma’ruf mengatakan, sebanyak 80 persen saham Freeport saat ini dikuasai Amerika Serikat.
Sementara, jumlah pekerja mencapai 12.333 pekerja. Dari jumlah itu, sebanyak 4.296 karyawan berasal dari Papua. Artinya, jumlah pekerja dari Bumi Cenderawasih mencapai 34,83 persen.
Selain itu, masih ada 7.859 pekerja yang berasal dari luar Papua. Jumlah itu berarti menyentuh angka 63,72 persen dari total karyawan. Sementara, tenaga asing berjumlah 178 karyawan atau hanya 1,44 persen.
Hal itu diungkapkan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VII DPRI RI, Selasa (27/1). Dalam rapat itu, Ma’ruf juga menyampaikan keinginan Freeport mengkaji pembangunan smelter di lokasi lain. Sebelumnya, Freeport berencana membangun smelter di Gresik.
“Kami juga ada komunikasi terus sama pemerintah pusat dan daerah untuk mendapatkan masukan tentang pembangunan Papua," terang Ma’ruf. (fat/jpnn)

Sumber : www.jpnn.com
 

Google+ Followers