Headlines News :
    pasang
    Kebenaran Dapat Disalahkan, Tetapi Tidak Dapat Dikalahkan

    Jika DOP Papua Diteruskan, Gubernur Pilih Jadi Warga Negara Australia

    Gubernur Papua, Lukas Enembe ketika menyaksikan
    penandatanganan kesepakatan komitmen
    berantas korupsi oleh para Bupati se-Papua,
    di Hotel Aston, Selasa (15/4 ) foto: Albert/Jubi
    Jayapura, 15/4 ( Jubi ) – Pemekaran, kata Gubernur Papua, bukan solusi untuk menjawab persoalan dasar di Papua, justru sebaliknya akan membawa dampak yang buruk bagi rakyat asli Papua.
      Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe menyatakan keinginannya untuk menjadi warga negara Australia, jika Pemerintah Pusat meloloskan permohonan pemekaran sejumlah daerah otonom baru ( DOB ) di Provinsi Papua. Hal itu diungkapkan Gubernur Papua, ketika melakukan pertemuan terbatas dengan para Bupati/Walikota se- Papua, yang berlangsung di Hotel Aston, tadi malam.
      “Kalau sampai terjadi banyak pemekaran di Provinsi Papua, maka saya memutuskan lebih baik menjadi warga negara Australia, karena saya tidak ingin melihat persoalan dan dampak yang terjadi dari pemekaran itu. Saya tidak mau dengar dan ikuti perkembangan Papua nanti. Lebih baik saya tidak tahu,” ungkap Gubernur Papua.

      Gubernur Papua terlihat cukup prihatin dengan banyaknya usulan pemekaran Daerah Otonom Baru yang diperjuangkan oleh orang-orang Papua dari sejumlah daerah di Papua, bahkan dirinya tidak habis pikir, sampai daerah yang sudah tidak layak dimekarkan, masih saja diperjuangkan oleh warga di daerah tersebut untuk tetap dimekarkan.
      Karena menurut Gubernur Papua, pemekaran bukan solusi untuk menjawab persoalan dasar di Papua, justru sebaliknya akan membawa dampak yang buruk bagi rakyat asli Papua.
      “Orang Papua hanya sedikit orang, jadi kalau kalian mekarkan Kabupaten, itu sama saja membuka ruang bagi orang dari luar untuk datang ke Papua dan menguasai Papua,” tandas Gubernur.

      Menurut Gubernur, jika melihat kondisi rakyat Papua saat ini, usulan pemekaran daerah otonom baru di Papua akan mengancam eksistensi orang asli papua di atas tanahnya sendiri.
      “Menurut saya pemekaran itu sama dengan kematian. Bapak-Bapak Bupati bisa terjemahkan sendiri bahasa saya ini,” ungkap Gubernur Papua, Lukas Enembe. (Albert/Jubi )

      Sumber : www.tabloidjubi.com

    Karena Tabrakan Antara Motor, Brimob Bersenjata Lengkap Kepung Mahasiswa Papua Di Yogyakarta

    Ilustrasi
    Yogyakarta (12/04/2014) - Hanya karena tabrakan antara Mahasiswa Papua yang sedang menimbah ilmu di salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta dua anak SMP (Orang Jogja), puluhan aparat kepolisian dari kesatuan Brimob dan Poltabes Yogyakarta bersenjata lengkap, mengepung mahasiswa Papua yang terlibat tabrakan bersama beberapa teman-temannya di seputaran lampu merah, Mirota Kampus UGM.
    Kejadian bermula ketika Tonny (Mahasiswa Papua yang menjadi korban tabrak) bersama tujuh orang temannya sepulang makan di salah satu warung makan di seputaran UGM, Tonny dan teman-temannya hendak kembali ke tempat tinggal mereka, dari arah barat (arah kali code) hendak menuju ke Gejayan. 
    Namun sesampainya mereka di lampu merah perempatan Mirota Kampus, lampu lalulintas masih merah, sehingga Tonny dan teman-temannya berhenti menunggu lampu kembali hijau. Namun ketikan lampu sudah hijau dan kendaraan didepan mereka telah bergerak maju, Tonny dan teman-temannyapun ikut bergerak maju, sesampainnya Tonny di tengah-tengah perempatan, sebuah motor matic (Honda Bead) yang dikendarai oleh dua anak SMP melaju kencang dari arah selatan meskipun lapu lalulintas diarah selatan masih menyalah merah, akibat kelalaian kedua anak yang melaju kencang dari arah selatan ini, tabrakan antara motorpun tak dapat terhindarkan lagi, dan akhirnya motor yang dikendarai Tonny yang sedang membonceng saudari perempuannya itupun terpental dan dan saudari perempuan yang bersama Tonny ini terpental dan akhirnya mengalami kesakitan dibagian punggung belakang, akibat tabrakan tersebut, dan Tonny sendiri mengalami luka sobek pada ujung kaki bagian belakang, yang mengeluarkan begitu banyak darah dijalan.
    Melihat tabrakan tersebut, teman-teman Tonny yang saat itu sama-sama sehabis makan, akhirnya memarkirkan kendaraan mereka di sudut jalan, tepat di depan KFC dan berjalan membantu Tonny dan saudarinya yang ditabrak oleh dua anak SMP ini. Selain membantu Tonny dan saudarinya, teman-teman Tonnypun mendorong motor milik kedua anak yang menerobos lampu merah kearah pinggir jalan dan memintai pertanggung jawaban mereka atas peristiwa kecelakaan yang mereka akibatkan, namun kedua anak ini hanya terdiam dan tidak mau berkata apa-apa. 
    Selagi dimintai pertanggung jawaban kedua anak ini, tak tau dari mana datang beberapa orang aparat kepolisian satuan laka lantas ke lokasi kejadian, untuk menengarai kecelakaan yang terjadi, dan akhirnya Polisi yang datang pun meminta kedua anak ini untuk menghubungi orang tua mereka untuk datang ke lokasi kejadian, untuk menyelesaikan permasalahaan ini secara baik-baik. Setelah ditunggu hampir satu jam , sejak 21:35 WIB - 22:25 WIB, barulah orang tua (Ibu dan Kakak) dari kedua anak ini datang ke lokasi kejadian.
    Setibanya orang tuan kedua anak ini, Polisi Lalu lintas yang ada di lokasi kejadian berupaya untuk memediasi penyelesaian masalah tabrakan ini, setelah berdiskusi dengan teman-temannya, Tonny dan teman-temannya akhirnya memutuskan memberikan denda kepada kedua anak tersebut, dengan pertimbangan uang berobat untuk Tonny dan saudari perempuannya dan perbaikan motor yang hancur akibat tabrakan yang terjadi. Orang Tua kedua anak tersebut bersepakat untuk membayar denda, namun meminta agar total denda yang diminta Tonny dan teman-temannya untuk dikurangi. Mendengar pernyataan ibu kedua anak yang meminta pengurangan total denda, Tonny dan teman-temannya bersepakat untuk menyita motor yang dikemudikan oleh kedua anak tersebut sebagai barang jaminan, namun hal itu tidak disepakati oleh Polantas yang ada dengan ibu kedua anak ini, akhirnya perdebatan dan adu argumenpun berlangsung cukup alot, dan tanpa disadari, ternyata Polantas yang ada dilapangan tersebut melakukan komunikasi secara diam-diam melakukan komunikasi ke Poltabes dan Markas Brimob DIY untuk menurunkan puluhan pasukan bersenjata lengkap yang datang menggunakan 1 Truk Dalmas, 3 Kijang Blakos Patroli dan dua mobil patroli Lalu lintas.
    Kedatangan sejumlah Polisi bersenjata lengkap yang didukung oleh satuan Brimob DIY ini membuat suasana menjadi tegang. Melihat kondisi ini, Tonny dan teman-temannya yang sejak awal jalan bersama-sama beserta beberapa Mahasiswa Papua lainnya yang ketika lewat dan berhenti untuk ikut memberikan dukungan kepada Tonny dan teman-temannyapun sontak kaget ketika melihat kedatanggan sejumlah aparat kepolisian dan Brimob yang hadir di lokasi kejadian dengan bersenjata lengkap.
    Tonny bersama teman-teman mahasiswa Papua yang adapun membentak aparat kepolisian yang datang dengan persenjataan lengkap, seolah-olah mahasiswa Papua yang ada dilokasi kejadian itu adalah Teroris atau pengacau. "Kalian pikir kami ini teroris ka ??? kenapa kalian datang kesini dengan persenjataan lengkap seperti ini ??? apakah kalian melihat kami membawa senjata ??? kalian semua silahkan pulang, silahkan kembali ke kantor kalian, kami tidak ada urusan dengan kalian", tegas Roy kepada puluhan aparat kepolisian yang datang dan langsung mengepung mahasiswa Papua yang hendak menyelesaikan persoaalan tabrakan dengan cara kekeluargaan ini.
    Angli salah satu mahasisa Papua yang berada dilokasipun dengan tegas memarahi polisi yang datang dan memarahi satuan lantas yang sudah ada sejak tadi "apa maksud bapak menghubungi pasukan tambahan ke sini ??? apakah bapak lihat kalau kami hendak membuat keributan dan kekacauan di sini ??? knapa bapak harus menghubungi pasukan untuk ditambahkan, bukankah bapak sendiri sudah memberikan kebebasan kepada kami untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan dengan pelaku yang menabrak teman kami ??? memang pantas jika banyak orang yang berkata bahwa hukum Indonesia adalah hukum Foto Copy, jadi kalian penegak hukum kerjanya suka asal-asalan".
    Melihat semakin bertambahnya jumlah kepolisian dan Brimob bersenjata lengkap yang datang ke lokasi kejadian, para mahasiswa Papua ini memutuskan untuk menghubungi teman-teman mereka yang berada di asrama-asrama, dan akhirnya sekitar 20 menit kemudian sejumlah mahasiswa Papua lainnya bermunculan dari berbagai asrama-asrama yang ada di Yogyakarta, dengan membawa Panah dan busur ke lokasi kejadian,  suasanapun kembli tegang, Polisi-Polisi yang tadinya datang dengan persenjataan lengkap itu pun langsung ditarik mundur kembali, melihat Puluhan Mahasiswa Papua yang bermunculan ke lokasi kejadian dengan membawa Panah dan Busur.
    Melihat situasi yang semakin memanas, Tonny dan saudari perempuannya yang menjadi korban dari tabrakan yang terjadi serta teman-teman yang bersama-sama mereka, akhirnya memutuskan bersepakat mengenai total denda yang diminta, dari tuntutan awal Rp.5.000.000,- menjadi Rp.3.000.000,- dan akhirnya seluruh Mahasiswa yang hadir kelokasi kejadian membubarkan diri secara tertip, kebali ke tempat tinggal masing-masing.[rk]

    Meski Diberi Kebebasan Memilih Di DIY, Mayoritas Mahasiswa Papua Di DIY Tetap Tolak Pemilu

    Yogyakarta (09/04/2014) - Demi meminimalisir membludaknya massa kelompok GOLPUT dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) Indonesia tahun 2014, dan dengan mengingat banyaknya jumlah Mahasiswa dari luar Daerah Yogyakarta yang sedang menimbah Ilmu di kota Yogyakarta, maka KPU Daerah Istimewa Yogyakarta, telah memberikan kebebasan dan kekhususan kepada seluruh Mahasiswa rantau, termaksud Mahasiswa Papua yang berdomisili di DIY untuk untuk ikut memberikan suaranya dalam Pemilihan Legislatif (Pileg), yang digelar serentak pada tanggal 09-04-2014 di Yogyakarta, tanpa harus pulang kedaerahnya masing-masing. 
    Namun tampaknya kebijakan yang diberikan oleh KPU DIY tidak terlalu mendapatkan perhatian dan respon positif dari Mahasiswa rantau yang ada di Yogyakarta, terlebih khusus oleh Mahasiswa Papua. Dari pantauan kami ke beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang daerah tersebut terdapat banyak mahasiswa rantaunya, terlihat jelas bahwa para mahasiswa rantau yang ada di daerah-daerah tersebut memilih untuk tidak memberikan suara mereka, dan lebih memilih untuk mengisi waktu liburnya dengan aktivitas lainnya yang menurut mereka lebih bermanfaat dalam mengikat hubungan persaudaraan dan kekompakan antara mahasiswa sesama daerahnya masing-masing.
    Juan, Nona, Jefry dan beberapa teman mereka yang berasal dari satu daerah asal (Maluku) yang kami temui di daerah Babarsari, ketika kami tanyakan terkait ikut memilih atau tidak, mereka menuturkan bahwa "kami tidak ingin memilih, kami memilih untuk Golput saja, sebab memilih atau tidak memilih itu sama saja, toh nanti yang terpilih kan yang untung, bukan kami, jadi kami semua dari daerah yang sama, lebih memilih untuk berkumpul bersama teman-teman kami yang satu daerah untuk mempererat hubungan kekeluargaan kami" tutur mereka.
    Hal senada dengan yang disampaikan mahasiswa asal Maluku tadi pun diutarakan oleh beberapa mahasiswa asal Flores, Makasar, Kalimantan, Sumatra dan Aceh. Para mahasiswa rantau asal beberapa daerah yang ada di Yogyakarta ini mengungkapkan bahwa "meskipun KPU DIY, telah memberikan kami kebebasan untuk memilih di Yogyakarta, namun untuk apa kami harus memilih mereka (Caleg) yang berasal dari Yogyakarta ? ketika kami memberikan suara untuk mereka, belum tentu mereka akan memperhatikan kami, apalagi daerah asal kami. Jadi kami lebih baik tidak memilih dan menurut kami PEMILU itu adalah Pestanya para elit-elit saja, bukanlah pesta milik rakyat, jadi lebih baik tidak usah memilih saja". tutur mahasiswa rantau dari beberapa daerah ini.
    Hal senada namun lebih tegas dan lebih politis, disampaikan oleh mahasiswa Papua yang sedang menimbah ilmu di Yogyakarta, salah satunya adalah Susan M, salah satu mahasiswi asli Papua yang sedang menimbah ilmu di salah satu perguruan tinggi swasta di Yogyakarta ini, ketika ditemui di sela-sela pergelaran turnamen Volly antara Ikatan Mahasiswa Papua se- DIY, menyebutkan bahwa "kami orang Papua bukanlah bagian dari Indonesia, jadi untuk apa kami harus terlibat dalam Pemilihan Legislastif Negara Kolonial Ini !", tegas Susan M.
    Ditempat yang sama, Dhino U, salah seorang mahasiswa Papua lainnya ketika kami tanyakan, diapun mengatakan bahwa "Kami Bangsa Papua sudah secara Jelas, menyatakan sikap bahwa kami akan BOIKOT Pemilu Kolonial Indonesia, maka untuk apa kami pergi jual diri kami di TPS ! kami mahasiswa Papua yang ada di Yogyakarta dan beberapa daerah lain di luar Papua adalah perpanjangan tangan dari rakyat Papua, maka kami akan dengarkan dan menjalankan apa yang menjadi seruan dari rakyat Papua".
    Beberapa pernyataan dari mahasiswa Papua lainnya dilokasi menyebutkan bahwa "Kami ingin Papua Merdeka dan Berdiri sendiri, bukan minta Pemilihan dibawah penindasan negara Kolonial Indonesia, jangan harap kami akan ikuti aktivitas perpolitikan Indonesia, dan memilih orang-orang yang nantinya akan menindas dan membunuh kami. Sampau kapanpun, selama masih ada orang Papua, maka suara untuk Merdeka itu akan tetap didengar oleh Indonesia". tegas beberapa mahasiswa Papua yang sedang berada di lapangan Volly, untuk menonton jalannya turnamen Volly antar Mahasiswa Papua se-DIY.
    Dari pantauan kami dilapangan Volly tempat digelarnya turnmen Volly oleh mahasiswa Papua ini dan, dari hasil survey yang kami lakukan ke beberapa TPS yang terdapat banyak mahasiswa rantau, jelas terlihat bahwa banyak mahasiswa rantau di Yogyakarta yang tidak ingin terlibat dalam pemilihan legislatif Indonesia. 
    Terlebih khusus untuk mayoritas mahasiswa Papua yang berada di Yogyakarta, lebih memilih tinggal di kost-kostan, kontrakan, asrama-asrama, dan ratusan mahasiswa Papua lainnya lebih memilih untuk menyaksikan turnamen Volly yang sedang berjalan.
    Meskipun ada mahasiswa Papua lainnya di Yogyakarta yang ikut terlibat dalam pemilihan legislatif di Yogyakarta, namun dapat dipastikan bahwa jumlah mereka yang ikut itu hanyalah segelintir orang mahasiswa Papua yang pergi untuk kepentingan individual, dan itu tidak mewakili seluruh Mahasiswa Papua di Yogyakarta, sebab mayoritas mahasiswa Papua di Yogyakarta, lebih memilih untuk mengisi waktu libur mereka dengan refreshing.

    Diam - Diam Pemerintah Dan Freeport Renegosiasi Kontrak

    Ilustrasi Pertambangan PT. Freeport Indonesia. (Jubi/Arjuna) 
    Jayapura, 7/4 (Jubi) – 51 persen saham yang diminta pemerintah pada Freeport menjadi isapan jempol. Freeport hanya memberikan 30 persen saja.
      Pemerintah Indonesia dikabarkan secara diam-diam melakukan renegosiasi kontrak kerja dengan Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia. Situs berita kontan.co.id melansir pemerintah akan kembali memperpanjang kontrak Freeport dan Vale. Yakni dua kali 10 tahun atau 20 tahun, sesuai dengan permintaan dua perusahaan itu. Ini artinya, kontrak karya Freeport tidak akan habis di tahun 2021 tapi hingga tahun 2041. Begitu pula dengan Vale, kontraknya tidak akan habis pada tahun 2025 tapi akan diperpanjang hingga 2045,
      Sabtu, 5/4 lalu, R. Sukhyar, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengakui pemerintah akan mengabulkan permohonan perpanjangan kontrak Freeport dan Vale.
      “Para pengusaha ini minta kepastian perpanjangan karena telah membenamkan dana investasi besar. Ini poin titik temu kami,” ujar Sukhyar seperti dilansir kontan.co.id.

      Padahal beberapa hari sebelumnya, media massa memberitakan renegosiasi antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport belum selesai. Bahkan, isu Freeport ini diharapkan menjadi komoditi para tokoh yang berani maju jadi calon presiden (capres). Jokowi pun, mendapatkan pertanyaan ini di lapangan PTC, Entrop Jayapura ketika berkampanye, menolak untuk memberikan jawaban.
      “Saya kira itu nanti setelah pileg. Nanti setelah pileg,” ujar Jokowi kepada wartawan di Lapangan Karang PTC Entrop, Jayapura, Sabtu sore (5/4).

      Sehari sebelumnya, Jumat (5/4) Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini mengatakan pada media massa, belum ada kesepakatan antara pemerintah dan Freeport mengenai divestasi tersebut. “Kalau cuma mau segitu (20%) ya renegosiasi berhenti dan kontraknya cuma sampai 2021,” kata Sukhyar di Jakarta, Jumat (4/4), menyinggung divestasi 20 persen saham yang ditawarkan Freeport Indonesia kepada pemerintah dari 51 persen yang diinginkan pemerintah Indonesia.
      Hanya berselang sehari kemudian, ternyata diketahui bukan hanya kontrak yang diperpanjang, beberapa poin juga telah disepakati. Divestasi adaah salah satu poin yang disepakati oleh para pihak. Pemerintah menjilat ludahnya sendiri. 51 persen saham yang diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP No.23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, menjadi isapan jempol belaka. Alasan yang diberikan oleh pemerintah, Freeport memiliki tambang bawah tanah (underground), sehingga kewajiban divestasinya hanya 30 persen saja. Sementara PT. Vale Indonesia wajib melepas 40% sahamnya lantaran bisnisnya sudah terintegrasi dari hulu dan hilir.
      Mengenai tambang bawah tanah ini, Vice President Corporate Communications PTFI, Daisy Primayanti kepada Jubi menjelaskan pada tahun 2013 Freeport tidak membayar dividen PTFI kepada semua pemegang saham (termasuk kepada perusahaan induk PTFI dan Pemerintah RI). Hal ini menurut Daisy dikarenakan beberapa faktor, antara lain volume penjualan tembaga dan emas yang lebih rendah karena kadar bijih yang rendah, gangguan operasi tambang, penurunan harga komoditas global, dan penggunaan arus kas untuk investasi sekitar 1 Miliar US Dollar, guna mendukung pengembangan tambang bawah tanah yang pada tahun 2017 dan selanjutnya akan menjadi tumpuan kegiatan penambangan PTFI.
      “Proyek tambang bawah tanah ini akan memakan biaya investasi signifikan sekitar 15 Miliar US Dollar selama sisa umur tambang. Selain itu arus kas juga digunakan untuk menjaga keberlanjutan tingkat poduksi saat ini,” papar Daisy.

      Sedangkan soal kontrak kerja, Daisy mengaku belum mengetahui apakah prosesnya sudah mendekati final atau belum.
      “Saya belum dengar bahwa proses tersebut sudah mendekati final.” tulis Daisy lewat pesan singkatnya kepada Jubi, Senin (7/4).

      Pelepasan saham PT Freeport Indonesia dan PT Vale Indonesia ini, menurut Sukhyar akan dilakukan lewat replacement cost, yakni harga saham dihitung berdasarkan investasi perusahaan. Tidak melalui bursa saham. Pemerintah pusat jadi pihak pertama yang harus mendapat penawaran. Ia juga optimis, renegosiasi kontrak akan rampung sebelum pergantian pemerintahan.(Jubi/Victor Mambor)

      Sumber : www.tabloidjubi.com

    Memprihatinkan Ukiran Asmat Sekarang Dikuasai Pengukir Bali

    Nampak banner-banner promosi kegiatan pariwisata
     yang dipamerkan Dinas Pariwisata Provinsi Papua,
    di sasana krida Kantor Gubernur Papua, Senin(7/4) Foto: Albert/Jubi
    Jayapura, 7/4 (Jubi ) – Ukiran-ukiran khas Kabupaten Asmat yang memiliki tingkat kesulitan dan nilai seni tinggi, kini sudah mulai ‘dikuasai’ olej para perajin ukiran Bali. Padahal, sebelumnya, seni ukir Asmat hanya mampu dikerjakan orang Asmat sendiri.
      “Jangan kaget, kalau sekarang lihat ukiran Asmat di Bali atau di tempat lain. Mungkin itu ukiran bukan dikerjakan  orang Asmat, tapi bisa jadi itu berasal dari Provinsi Bali, yang dikerjakan orang Bali sendiri,” kata salah seorang pemerhati Pariwisata Papua, Mian Simanjuntak kepada tabloidjubi.com, Senin(7/4 ).
      Menurut Mian, dirinya sangat berharap ada perhatian yang serius kepada para seniman Papua dan semua hasil karya yang dihasilkan, sehingga potensi dan kekayaan seni dan budaya bisa bertumbuh dengan baik dan menjadi kekuatan bagi orang Papua.
      “Saya melihat tidak banyak pemimpin di Papua yang peduli terhadap hasil karya seniman Papua.Juga  kepeduliannya pada dunia pariwisata. Padahal, semua unsur ada terkandung dalam pariwisata, baik seni, budaya, ekonomi, estetika dan nilai-nilai lainnya. Kalau hal ini dipahami dengan baik, akan memberikan efek atau dampak yang cukup besar bagi pembangunan di Papua,” jelasnya.
      Kepala Seksi Promosi Wisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kretatif Provinsi Papua, Fidella Rettob, mengakui bahwa ukiran khas Kabupaten Asmat bisa dikerjakan para pengukir di Bali dan banyak diperdagangkan. Hal ini juga yang menjadi keprihatinannya.
      “Banyak faktor penghambat bagi tumbuh kembangnya Pariwisata di Papua, baik soal keamanan maupun soal dana. Saya pikir kalau semua pihak serius dan merasa dunia seni, budaya dan pariwisata adalah hal yang penting, pasti pariwisata Papua akan menjadi lebih baik,” tandasnya kepada tabloidjubi.com saat ditemui, Senin (7/4).(Albert/Jubi)

      Sumber : www.tabloidjubi.com
     
    pasang

    Google+ Followers

    Support : Copyright © 2011. K A R O B A N E W S - All Rights Reserved
    Proudly powered by Blogger